Agaknya tahun 2008 ini menjadi salah satu tahun terberat bagi keluarga besar kepolisian sepanjang sembilan tahun Reformasi Polri berjalan. Pasalnya ada tiga permasalahan politik besar yang relatif melibatkan Polri sebagai salah satu aktor negara bidang keamanan,yakni: Pertama, kasus penyerbuan Kampus Universitas Nasional, yang menyisakan luka bagi sebagian besar mahasiswa yang mengusung isu kenaikan BBM, dengan tewasnya salah satu mahasiswa. Kedua, bentrok antara kelompok pengusung kebebasan beragama dengan Laskar Islam pimpinan Munarman di Monas, serta ketiga, aksi anarkis mahasiswa yang menyeret institusi kepolisian bertindak tegas terkait dengan unjuk rasa penolakan kenaikan BBM. Ketiga peristiwa tersebut sesungguhnya menjadi batu ujian bagi Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aktor negara dalam menjaga agar Keamanan Dalam Negeri tetap kondusif. Meski demikian upaya provokasi yang terjadi dari ketiga peristiwa tersebut disikapi oleh Polri dengan pola pendekatan yang sedikit banyak mencoreng citra Polri di masyarakat.

Harus diakui bahwa reformasi yang terjadi di tubuh Polri dalam Sembilan tahun pasca pemisahan dengan TNI berjalan dengan baik, meski masih ada permasalahan yang masih mengganggu eskalasi penataan kelembagaan Polri. Namun secara umum dapat dikatakan tahun 2008 ini menjadi titik balik bagi Polri dalam merespon setiap tuntutan masyarakat dengan pembuktian kinerja yang relatif baik. Titik balik tersebut menjadi sangat sensitive, karena bersentuhan dengan isu-isu politik. Menjadikan posisi Polri berada di wilayah abu-abu antara memerankan polisi baik (good cop) dengan pendekatan profesionalisme kepolisian, dengan peran polisi jahat (bad cop) yang terpaksa melakukan pendekatan kekerasan yang mempertaruhkan nama baik Polri di masyarakat.

Menawan Hati Masyarakat

Selama ini pencitraan Polri di mata masyarakat dapat dikatakan belum sepenuhnya baik. Hal ini disebabkan karena banyak prilaku minor yang merusak esensi yang lebih besar. Masyarakat mungkin lupa keberhasilan Polri dalam membongkar jaringan Al Jama’ah Al Islamiyah (JI), dengan menangkap atau menembak mati gembong dan pimpinan JI tersebut hanya karena di jalan raya oknum polantas memeras mereka. Kondisi tersebut menjadi bagian yang menyulitkan bagi Polri untuk meningkatkan pencitraannnya di masyarakat.

Sementara tuntutan masyarakat terkait dengan profesionalisme Polri makin menguat di mana saat bersamaan Polri dihadapkan pada permasalahan penataan internal. Sekedar gambaran misalnya dengan tegas Mabes Polri memenjarakan perwira bintang tiganya karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan penyuapan. Atau segera mengganti perwira bermasalah dan menghukumnya sebagaimana yang terjadi pada kasus pelecehan seksual di Polda Sulawesi Tengah dan Polwil Bogor. Dan yang terbaru adalah menon-aktifkan Kapolda Kalimantan Barat yang diduga terlibat dalam pembalakan liar. Akan tetapi harus pula diakui bahwa langkah-langkah responsive yang dilakukan oleh pimpinan Polri tersebut belum cukup mampu mendongkrak citra Polri sebagaimana yang diharapkan. Masih adanya prilaku yang menyimpang dari anggota Polri menjadi salah satu sebab pencitraan Polri belum sepenuhnya baik.

Kenyataan ini mendorong Polri harus bekerja lebih keras lagi agar mampu mengangkat citra Polri di mata masyarakat. Selama ini dirasakan langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri masih parsial dan tidak terarah, dan kadang cenderung defensif. Sehingga dibutuhkan langkah-langkah yang lebih terarah, terfokus, dan mampu mengikat masyarakat dan polisi dalam satu kesatuan langkah, yakni: Pertama, Polri dirasakan perlu untuk meningkatkan status Pusat Pengaduan dan Pelayanan Masyarakat yang ada selama ini menjadi satu divisi tersendiri, tidak di bawah divisi atau unit lain. Hal ini sebagai bagian dari langkah untuk melakukan analisis, dan pertimbangan terkait dengan pengaduan yang datang dari masyarakat. Sehingga bobot permasalahannya dapat terukur dan terprogram dengan baik.

Kedua, memperbaiki pola pendekatan dengan sebanyak mungkin melakukan interaksi dengan masyarakat, dengan mengoptimalkan program Perpolisian Masyarakat. Langkah ini, selain tidak menyedot SDM dan angggaran yang besar, juga mampu menstimulasi anggota Polri untuk mengubah paradigma peran dan fungsi di masyarakat.

Ketiga, Polri sedapat mungkin menjaga agar tetap obyektif dalam menjalankan peran dan fungsinya. Hal ini salah satunya terkait dengan berbagai provokasi yang bertendesi pada berbagai kasus bernuansa politis seperti pada tiga peristiwa tersebut di atas. Sebab isu yang beredar di masyarakat, peristiwa bentrok antara koalisi kebebasan Bergama dengan Laskar Islam pimpinan Munarman adalah upaya pengalihan isu kenaikan BBM. Apalagi, Baintelkam Polri sudah mengetahui hal tersebut dan cenderung tidak berupaya melakukan pencegahan.

Dari ketiga hal tersebut, maka seharusnya langkah upaya menjaga agar citra Polri dapat dilakukan. Sebab mencitrakan Polri yang dibaik di masyarakat dengan menjalankan peran dan fungsinya secara profesional adalah pintu masuk bagi Polri untuk menawan hati masyarakat untuk mencintai Polri. Selamat HUT Polri ke-62!!!