Isu pergantian kepemimpinan di lingkungan Polri mulai memanas, sebab bulan September ini, Kapolri, Jenderal Sutanto akan memasuki masa pensiun. Bahkan di luar Polri, telah berkembang dua wacana tentang kepemimpinan masa depan Polri, yakni: Pertama, menginginkan agar masa jabatan kapolri diperpanjang hingga September 2009, atau hingga pelaksanaan pemilu usai. Kedua, menginginkan agar Sutanto tidak diperpanjang, dan diganti oleh perwira-perwira yang lebih muda sebagai penerus estafet kepemimpinan di Polri. Dua partai besar PDI Perjuangan dan Partai Golkar bahkan telah menyebutkan perwira bintang tiga polisi yang layak menggantikan Sutanto, sebut saja misalnya Jusuf Manggabarani, Gories Mere, Bambang Hendarso, Iman Haryatna, Makbul Padmanegara, dan E. Winarto.

Wacana tersebut turut mempengaruhi dinamika yang terjadi di internal Polri. Meski kewenangan untuk mengusulkan pengganti ada ditangan eksekutif dengan persetujuan DPR, namun internal Polri juga berhak mengusulkan calon-calon yang dianggap layak menggantikan Sutanto sebagaimana yang diatur dalam UU No.2 tahun 2002 Tentang Polri. Hal tersebut menjadi hal yang tidak terpisahkan dari mekanisme pergantian kepemimpinan di Polri sebagai bagian dari kaderisasi dan tour of duty.

Di samping itu, wacana yang berkembang tersebut juga mengandung dua konsekuensi, yakni: Pertama, konsekuensi politik dari posisi Polri yang langsung bertanggung jawab kepada eksekutif. Sehingga dapat dilihat sebagai pertarungan kepentingan politik. Harus diakui bahwa adanya kecenderungan fraksi-fraksi di DPR berupaya memasukkan nama calon kapolri yang dianggap dekat dan kooperatif dengan partai-partai tersebut, sementara eksekutif merasa bahwa diganti atau diperpanjang jabatan Sutanto bagi Presiden SBY adalah bagaimana kapolri dapat memastikan kondusifitas keamanan menjelang dan selama pemilihan umumberlangsung.

Kedua, konsekuensi kaderisasi dan regenerasi di internal Polri. Kecenderungan mempertahankan Sutanto sebagai kapolri hanya akan menghambat proses rekruitmen kepemimpinan di Polri. Artinya, implikasi yang paling kentara adalah apabila Sutanto diperpanjang jabatannya sebagai kapolri akan memutus kesempatan perwira yang lebih muda untuk menjadi kapolri.

Panca Krida Kepemimpinan Plus Satu

Yang harus digarisbawahi dari Polri adalah karakteristik organisasinya yang khas mendorong mekanisme pergantian kepemimpinan Polri harus dilakukan secara lebih selektif. Kekhasan organisasi Polri tersebut adalah bahwa Polri makin ke level terkecil yakni; kepolisian sector (Polsek) tugasnya makin umum. Hampir semua permasalahan di masyarakat harus ditangani oleh kepolisian, mulai masalah kriminalitas, kekerasan dalam rumah tangga, hingga hewan peliharaan hilang. Hal ini membuat personil kepolisian di tingkat Kesatuan Operasional Dasar (KOD) yakni; kepolisian resort (Polres) sebagai ‘induk’ dari polsek-polsek harus benar-benar selektif dalam menyebar anggotanya. Sementara organisasi Polri makin ke atas tugasnya makin spesialis. Sehingga tak heran apabila tiap jenjang yang harus dilalui dalam proses tersebut mengharuskan personil Polri memiliki spesialisasi seperti; Reskrim, Lantas, Brimob, dan lain sebagainya.

Hal tersebut berkebalikan dengan organisasi yang ada di militer, di mana seorang perwira militer harus memiliki keahlian yang bersifat umum, di samping keahlian khusus yang dimiliki. Sementara seorang bintara dan atau prajurit telah diarahkan memiliki spesialisasi sebagai seorang combatant.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, kepemimpinan di Polri harus memperhatikan Panca Krida Kepemimpinan Plus Satu yang diharapkan menjadi pakem bagi kapolri terpilih untuk mengintegrasikannya dalam membawa Polri menjadi institusi yang professional dan mandiri. Adapun Panca Krida Kepemimpinan Plus Satu tersebut adalah: Pertama, efektifitas pengarahan. Kepemimpinan di Polri harus mampu menjadi figur yang mampu mengarahkan anggota dan institusi menuju Polri yang kredibel, mandiri dan professional. Artinya kepemimpinan Polri harus meminimalisir tindakan-tindakan yang membuat citra Polri rusak dan mendorong agar kinerja Polri dapat maksimal sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Kedua, mengambil keputusan di saat yang tepat. Kepemimpinan Polri di masa yang akan datang membutuhkan pemimpin yang tegas dan tahu kapan mengambil keputusan secara tepat. Kapolri yang secara jeli mampu melihat dan mengendalikan situasi agar Polri menjadi institusi yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan amanat undang-undang.

Ketiga, kontrol pimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang baik harus pula ditunjang oleh kontrol yang efektif dari pimpinan. Kapolri yang akan datang harus mampu melakukan kontrol terhadap kinerja dan dinamika yang terjadi di internal. Dengan kata lain, kapolri harus mampu melihat bagaimana pencitraan Polri di masyarakat terkait dengan kinerja Polri, serta bagaimana dinamika internal Polri mempengaruhi kinerja Polri secara keseluruhan. Sehingga dibutuhkan kontrol yang efektif agar mampu selaras dengan Tri Brata dan Catur Prasetya.

Keempat, efektifnya penghargaan dan hukuman. Kapolri yang baru harus jeli dan obyektif dalam menilai kinerja personil dan organisasi Polri. Efektifitas penghargaan dan hukuman memberikan ruang kompetisi yang sehat bagi pembuktian kinerja personil, unit, maupun kesatuan. Artinya dengan efektivitas penerapan hukuman dan penghargaan, wibawa kepemimpinan di Polri akan tetap terjaga dan secara tidak langsung akan menstimulasi kinerja yang baik di lingkungan Polri.

Kelima, kepemimpinan di Polri juga harus memberikan keteladanan bagi internal Polri maupun masyarakat. keteladanan seorang pemimpin setidaknya dilakukan dengan memberikan segenap waktunya bagi upaya untuk memaksimalkan kinerja Polri dalam melayani dan menjaga masyarakat dalam kerangka Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri) yang kondusif.

Serta keenam, kepemimpinan di Polri juga harus memperhatikan rekrutmen dan kaderisasi bagi keberlangsungan kepemimpinan Polri di masa yang akan datang. Komitmen kapolri untuk melakukan proses kaderisasi kepemimpinan yang baik diinternal Polri dibuktikan dengan salah satunya menolak perpanjangan masa jabatan. Estafet kepemimpinan yang terukur dan terarah akan mampu menciptakan kondusifitas internal yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kinerja.

Terlepas dari siapa yang akan dipilih atau bahkan masa jabatan Sutanto diperpanjang hingga terpilihnya presiden baru pada Oktober tahun depan, namun yang harus digaris bawahi adalah proses regenerasi kepemimpinan di Polri harus tetap berjalan. Artinya kapolri yang baru ataupun Sutanto harus membuka jalan bagi perwira-perwira polisi yang lebih muda dan cakap untuk memimpin Polri dengan memperhatikan Panca Krida Kepemimpinan Plus sebagai langkah untuk menata pola pergantian kepemimpinan yang efektif dalam mengawal Polri sebagai institusi yang professional.