Abstract:
This paper discusses the role of 88th Detachment of Indonesia Police in local and national election. The role of 88th Detachment of Indonesia Police in elections does not their origin role as Anti Terror Unit, so that’s why, when Densus 88 joint to protect and make secure the National Examination (UN), many people has ben protest, and their demanded to Densus 88 has removed from the UN as security guard. Almost similar with that case, the role of Densus 88 in local and national election has problem also. The protests and warding of by the people was relating with the Densus 88 role is because they do not know about the essential of Densus 88 personnels are part of the police member. However, the Densus 88 role in local and national election is not wide, but specific to protect political process from terror threats.

Kata Kunci: Densus 88, Anti Teror, demokrasi, Pilkada, dan Pemilu

I. Pendahuluan

Pelibatan personil Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) Polri dalam pengawasan Ujian Nasional agar terbebas dari kecurangan pembocoran menuai protes, tidak hanya dari kalangan LSM semisal Imparsial dan ICW, melainkan juga dari mantan Mendikbud, Wardiman. Hal yang menarik protes yang dilakukan kali ini adalah lanjutan dari ketidakpuasan masyarakat atas meluasnya kewenangan dari Densus 88, yang semula hanya terfokus kepada pemberantasan tindak pidana terorisme, sebagaimana yang secara eksplisit ditegaskan dalam Skep.Kapolri No. 30/VI/2003 yang mendasari pembentukan unit khusus anti teror Polri tersebut. Sebagaimana diketahui, selama ini Densus 88 selain dilibatkan dalam pengawasan Ujian Nasional agar terbebas dari kecurangan dan pembocoran, pembalakan liar, dan kejahatan tingkat tinggi lainnya, Densus 88 juga terlibat dalam pengamanan pilkada dan Pemilu bahkan sejak pertama kali pembentukannya . Artinya ada yang kurang dipahami oleh masyarakat terkait dengan keberadaan Densus 88.

Dapat dimaklumi apabila masyarakat tidak mengetahui bahwa esensi keberadaan Densus 88 dalam Keluarga Besar Polri sebagai bagian dari upaya membangun profesionalitas Polri, karena asumsi masyarakat terkait hanya pada tugas utama Densus 88 dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, dan sosialisasi dari internal Polri yang tidak sampai ke masyarakat. Dalam pengertian bahwa sebagai bagian dari anggota Polri dan di bawah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri dan Ditreskrim Polda, anggota Densus 88 dapat melakukan aktifitas pengamanan dan penangkapan dalam koridor penegakan hukum .

Selama ini keberadaan Densus 88 merupakan jawaban dari kebutuhan akan adanya unit khusus yang memiliki kewenangan utama dalam melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Akan tetapi, kewenangan tersebut menjadi makin kabur maknanya setelah Densus 88 secara massal dibentuk ditiap Polda dan melekat fungsinya dengan Reskrim. Asumsi pembentukan Densus 88 di tiap polda juga didasari pada analisis yang kurang tepat tentang sebaran terorisme sebagai sebuah perang yang meluas dan jangka panjang. Sehingga membentuk Densus 88 di tiap polda menjadi suatu kebutuhan mendesak. Padahal bila merujuk pada tipologi gerakan terorisme, hampir selalu pola pergerakannya terfokus pada obyek vital negara,dan tidak meluas . Bilapun ada pergerakan yang terkait dengan jaringan teroris, maka kepolisian daerah setempat dengan unit Brimob-nya dapat mengambil langkah-langkah pre-emtif dan preventif. Sebagaimana selama ini dilakukan sebelum Densus 88 dibentuk di tiap polda.
Tulisan ini bertujuan untuk melihat sejauhmana peran yang dijalankan oleh Densus 88 AT Polri dalam pengamanan Pilkada dan Pemilu. Selain itu, akan dibahas pula bagaimana batasan yang harus dipertegas menyangkut peran Densus 88 dalam menjalankan peranannya yang tidak terkait secara langsung dengan terorisme dan anti terror.

II. Metamorfosis Densus 88

Densus 88 AT Polri didirikan sebagai bagian dari respon makin berkembangnya ancaman terror dari organisasi yang merupakan bagian dari jaringan Al Qaeda, yakni; Jema’ah Iskamiyah (JI). Sebelum Densus 88 Polri berdiri, Polri telah memiliki organisasi anti terror yang merupakan bagian dari Brimob Polri, yakni Detasemen C Gegana. Akan tetapi keberadaan Detasemen C tersebut dianggap kurang memadai untuk dapat merespon berbagai tindakan dan ancaman dari organisasi terroris pasca 9/11. Apalagi ketika itu Polri diuntungkan dengan situasi dimana TNI, sebagai salah satu aktor keamanan dianggap tidak pantas mengembangkan kesatuan anti terornya,karena pelanggaran HAM yang dilakukan di masa lalu. Apalagi sejak tahun 1994, TNI terkena embargo senjata dan pendidikan oleh Negara-negara Barat, sehingga kesulitan mengembangkan kemampuan tempurnya, khususnya dalam menghadapi ancaman terror. Tak heran kemudian berbagai bantuan dan dukungan, baik persenjataan, pelatihan hingga pendanaan pasukan anti terror dari Negara-negara Barat dikembangkan di Polri, sebut saja misalnya Amerika Serikat, yang banyak kehilangan warganya akibat serangan teroris pada peristiwa 9/11 tahun 2001, Australia, yang juga banyak kehilangan warganya pada Peristiwa Bom Bali I dan II serta Kedutaan Besarnya di Indonesia menjadi sasaran peledakan bom mematikan dari jaringan terorisme di Indonesia, serta Negara Uni Eropa lainnya. Hal tersebutlah kiranya yang membuat iri tiga angkatan TNI, dan BIN terhadap Polri, apalagi legalitas Polri sebagai kesatuan yang berwenang menghadapi dan memberantas terorisme di Indonesia ditegaskan dengan adanya Peraturan Presiden No. 15 tahun 2001, dan kemudian menjadi undang-undang dengan terbitnya UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peristiwa 9/11 juga telah mengubah paradigma aparat penegak hukum di Indonesia dalam memberantas terorisme. Hal ini tercermin dari bagaimana terkonsolidasi, dan terfokusnya pola pengembangan organisasi yang khusus dalam memberantas gerakan terorisme dalam berbagai varian dan jenis, dari mulai yang bernuansa separatism hingga pada kelompok pembuat terror dalam konflik komunal. Selama ini institusi anti terror tersebar di semua angkatan dan kepolisian serta lembaga intelijen, sehingga upaya untuk membangun institusi anti terror yang handal terhalang oleh problematika kompetisi dan sentiment angkatan. Tak heran apabila dimasa Pemerintahan Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati penguatannya justru berada di lembaga intelijen, karena lembaga tersebut diyakini terjadi pertemuan kepentingan antar angkatan, kepolisian, dan sipil. Meski demikian, tetap saja terjadi kompetisi internal di Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN), kemudian berubah menjadi Badan Intelijen Negara (BIN) yang mengarah kepada konflik terbuka,dan puncaknya saat Hendropriyono memimpin BIN, di mana ada langkah peminggiran sejumlah anggota BIN yang berasal dari kepolisian dan sipil dalam tugas-tugas intelijen.

Momentum kampanye global perang terhadap terorisme menjadi titik balik bagi penguatan dan pembangunan institusi anti terror yang mapan, handal dan professional. Dan penguatan institusi anti terror tersebut pada akhirnya dilakukan di lembaga kepolisian, hal ini selain sebagai strategi untuk meraih dukungan dan bantuan dari negara-negara Barat untuk tetap mengucurkan bantuan untuk membangun institusi anti terror, sebagaimana diketahui bahwa militer Indonesia sejak tahun 1994 diembargo pengadaan persenjataan dan pendidikan militernya oleh negara-negara Barat karena menggunakan persenjataannya untuk melakukan pelanggaran HAM di Timor-Timur, Aceh, maupun Papua. Selain itu, disebabkan Polri dianggap sebagai lembaga yang mampu mengembangkan institusi anti terror ini kelak. Apalagi pada saat pengejaran para pelaku terror tersebut, di lapangan terjadi persaingan yang tidak sehat, sekedar contoh misalnya bagaimana BIN melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku kunci jaringan JI di Indonesia, dan langsung mengirimkannya ke Amerika Serikat tanpa berkoordinasi dengan Polri, sebagai institusi yang berwenang melakukan penangkapan.

Ketika menguat kampanye perang global terhadap terorisme, Pemerintah Indonesia meresponnya dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian dipertegas dengan diterbitkanya paket Kebijakan Nasional terhadap pemberantasan Terorisme dalam bentuk Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 dan 2 Tahun 2002. Sebagai respon dari Inpres dan kemudian Perpu tersebut Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan membentuk Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme yang langsung berada dibawah koordinasi Menteri Koordinasi Politik dan Keamanan. Desk tersebut memiliki legitimasi dengan adanya Surat Keputusan (Skep) Menko Polkam yang saat itu dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono dengan Nomor Kep. 26/Menko/Polkam/11/2002. Dalam Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme, kesatuan Anti Teror Polri, yang lebih dikenal dengan Detasemen C Resimen IV Gegana, Brimob Polri bergabung dengan tiga organisasi anti terror angkatan dan intelijen. dalam perjalanannya institiusi anti teror tersebut kemudian melebur menjadi Satuan Tugas Antiterror dibawah koordinasi Departemen Pertahanan. Akan tetapi, lagi-lagi inisiatif yang dilakukan oleh Matori Abdul Djalil, Menteri Pertahanan berantakan, karena masing-masing kesatuan anti terror tersebut lebih nyaman berinduk kepada organisasi yang membawahinya. Praktik Satgas Anti Teror tersebut tidak efektif berjalan, selain karena eskalasi ancaman terror sejak Bom Bali I dan konflik komunal yang memaksa masing-masing kesatuan anti terror akhirnya berjalan sendiri-sendiri.

Akan tetapi, eskalasi terror yang begitu cepat memaksa Polri untuk mengkhususkan permasalahan anti terror pada satuan tugas khusus, dan akhirnya dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Bom Polri yang tugas pertamanya adalah mengusut kasus Bom Natal tahun 2001 dilanjutkan dengan tugas-tugas terkait ancaman bom lainnya. Satgas Bom Polri ini menjadi begitu terkenal publik saat menangani beberapa kasus peledakan bom yang terkait dengan kalangan luar negeri, sebut saja misalnya Bom Bali I, Bom Bali II, Bom Marriot, dan Bom Kedubes Australia. Satgas ini berada dibawah Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, dan dipimpin oleh perwira polisi bintang satu. Kepala Satgas Bom Polri yang pertama adalah Brigadir Polisi Gories Mere , dan kemudian digantikan oleh Brigjen Polisi Bekto Suprapto, dan yang ketiga adalah Brigjen Polisi Surya Dharma Salim Nasution. Bekto dan Surya Dharma berturut-turut menjabat sebagai Komandan Densus 88 AT yang pertama dan kedua.

Disamping ada satuan anti terror Gegana Brimob Polri, dan Satgas Bom Polri, Polri juga memiliki organisasi sejenis dengan nama Direktorat VI Anti Teror di bawah Bareskrim Mabes Polri. Keberadaan Direktorat VI Anti Teror ini bertumpuk dan memiliki fungsi dan tugas yang sama sebagaimana yang diemban oleh Satgas Bom Polri, disamping itu dinamika yang sangat cepat perihal ancaman dan teror, Mabes Polri akhirnya melakukan reorganisasi terhadap Direktorat VI Anti Teror, di mana kemudian secara resmi Jenderal Da’I, Kapolri menerbitkan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 menandai terbentuknya Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, disingkat Densus 88 AT Polri. Keberadaan Skep Kapolri tersebut merupakan tindaklanjut dari diterbitkannya UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme atau yang biasa disebut dengan UU Anti Terorisme , yang mempertegas kewenangan Polri sebagai unsur utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, sedangkan TNI dan BIN menjadi unsure pendukung saja dari pemberantasan tindak pidana terorisme. Kondisi tersebut sesungguhnya sejalan dengan Inpres dan Perpu yang diterbitkan pemerintah sebelum undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme ini disahkan menjadi undang-undang. Ada pertanyaan yang mengemuka yang berkembang di masyarakat, mengapa hanya Polri yang diberi wewenang dalam pemberantasan tindak pidana terorisme ini? Bukankah kesatuan anti terror dari TNI, baik Kopassus, Denjaka, maupun Detasemen Bravo lebih handal dan memiliki pengalaman yang lebih mumpuni?

Pertanyaan tersebut juga berkembang di internal TNI seputar kewenangan yang diberikan kepada Polri dalam pemberantantasan terorisme di Indonesia. Ada tiga alasan mengapa akhirnya Polri diberikan kewenangan utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, yakni: Pertama, pemberian kewenangan utama pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan strategi pemerintah untuk dapat berpartisipasi dalam perang global melawan terorisme, yang salah satunya adalah mendorong penguatan kesatuan khusus anti terorisme yang handal dan profesiona, dengan dukungan peralatan yang canggih dan SDM yang berkualitas. Sebagaimana diketahui bahwa pembentukan Densus 88 AT Polri ini menghabiskan dana lebih dari Rp. 15 Milyar, termasuk penyediaan senjata, peralatan intai, alat angkut pasukan, operasional, dan pelatihan, yang merupakan bantuan dari negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat dan Australia. Sebagaimana diketahui bahwa ketika Densus 88 AT Polri terbentuk, TNI masih diembargo persenjataan dan pendidikan militernya oleh negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat. Sehingga salah satu strategi untuk mendirikan kesatuan anti terror tanpa terjegal masa lalu TNI adalah dengan mengembangkannya di kepolisian.

Kedua, kejahatan terorisme merupakan tindak pidana yang bersifat khas, lintas negara (borderless) dan melibatkan banyak factor yang berkembang di masyarakat. Terkait dengan itu terorisme dalam konteks Indonesia dianggap sebagai domain kriminal, karena cita-cita separatism sebagaimana konteks terorisme dulu tidak lagi menjadi yang utama, tapi mengedepankan aksi terror yang mengganggu keamanan dan ketertiban, serta mengancam keselamatan jiwa dari masyarakat. Karenanya terorisme dimasukkan ke dalam kewenangan kepolisian.

Ketiga, menghindari sikap resistensi masyarakat dan internasional perihal pemberantasan terorisme jika dilakukan oleh TNI dan intelijen. sebagaimana diketahui sejak Soeharto dan rejimnya tumbang, TNI dan kemudian lembaga intelijen dituding sebagai institusi yang mem-back up kekuasaan Soeharto. Sehingga pilihan mengembangkan kesatuan anti terror yang professional akhirnya berada di kepolisian, dengan menitikberatkan pada penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri), sebagaimana yang ditegaskan dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, khususnya Pasal 2,4, dan 5.

Dengan alasan tersebut di atas, keberadaan Densus 88 AT Polri harus menjadi kesatuan professional yang mampu menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana ditegaskan pada awal pembentukan. Bila merujuk pada Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 30 Juni 2003 maka tugas dan fungsi dari Densus 88 AT Polri secara spesifik untuk menanggulangi meningkatnya kejahatan terorisme di Indonesia, khususnya aksi terror dengan modus peledakan bom. Dengan penegasan ini berarti Densus 88 AT Polri adalah unit pelaksana tugas penanggulangan terror dalam negeri, sebagaimana tertuang dalam UU Anti Terorisme.

Sementara itu secara organisasional Densus 88 AT berada di Mabes Polri dan Polda, untuk yang di Mabes Polri berada di bawah Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri yang dipimpin oleh Kepala Densus 88 AT Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi. pada tingkat kepolisian daerah, Densus 88 AT Polri berada di di bawah Direktorat Serse (Ditserse) dipimpin oleh perwira menengah polisi, tergantung tipe Poldanya, untuk Polda Tipe A, Densus 88 AT dipimpin oleh perwira menengah berpangkat Komisaris Besar Polisi, sedangkan di Polda Tipe B dan Persiapan, dipimpin oleh perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi. pada tingkat Mabes Polri, Kepala Densus 88 AT baru terjadi dua kali pergantian pimpinan, yakni yang pertama Brigjen Polisi Bekto Suprapto, yang dipindah menjadi Kapolda Sulawesi Utara, yang digantikan oleh Brigjen Polisi Surya Dharma Salim Nasution, mantan Direktur I Bidang Keamanan dan Transnasional Bareskrim Mabes Polri.

Sedangkan struktur organisasi dari Densus 88 AT Polri memiliki empat pilar pendukung operasional setingkat sub-detasemen (Subden), yakni: Subden Intelijen, Subden Penindakan, Subden Investigasi, dan Subden Perbantuan. Di bawah Subden terdapat unit-unit yang menjadi pondasi pendukung bagi operasional Densus 88 AT Polri, seperti pada Subden Intelijen terdapat Unit Analisa, Deteksi, Unit Kontra Intelijen, pada Subden Penindakan terdapat Unit Negoisasi, Pendahulu, Unit Penetrasi, dan Unit Jihandak. Sedangkan pada Subden Investigasi membawahi Unit Olah TKP, Unit Riksa, dan Unit Bantuan Tekhnis, terakhir pada Subden Bantuan terdapat Unit Bantuan Operasional dan Unit Bantuan Administrasi.

Saat ini personil Densus 88 AT Polri di tingkat pusat tak lebih dari 400 orang dengan kualifikasi anti terror terbaik. Sedangkan di tingkat Polda, personil Densus 88 AT Polri berkisar antara 50 hingga 75 personil. Sebelum direkrut dan menjadi bagian dari Densus 88 AT Polri, para anggota Polri tersebut terlebih dahulu dilatih di Pusat Pendidikan (Pusdik) Reserse Polri di kawasan Mega Mendung, Puncak, Jawa Barat serta Pusat Pendidikan Anti Teror Nasional (Platina), Kompleks Akademi Kepolisian, Semarang. Para pengajarnya, selain internal Polri, juga berasal dari instruktur CIA, FBI, National Service-nya Australia, dan jaringan organisasi intelijen Barat lainnya. Selain diajari berbagai teori dan metodologinya, kedua pusat pendidikan tersebut juga difasilitasi oleh simulator dan pendukung lainnya.

Dengan mengacu pada uraian tersebut diatas, maka tak heran apabila Densus 88 diharapkan oleh internal Polri dan pemerintah Indonesia untuk menjadi kesatuan anti terror yang handal dan professional. Sejak tahun 2003 hingga tulisan ini dibuat, Densus 88 telah berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana Terorisme, sebagaimana amanat UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri, dan UU Anti Terorisme.

Peran yang melekat pada Densus 88 AT Polri ini sesungguhnya mempertegas komitmen Polri, dan pemerintah Indonesia dalam berperan aktif dalam Perang Global melawan Terorisme. Sepanjang empat tahun sejak terbentuknya, peran dan fungsi Densus 88 AT Polri, tidak saja mengharumkan nama kepolisian, tapi juga negara didunia internasional. Dan memperluas keorganisasian Densus 88 AT Polri hingga ketingkat daerah menjadi penegas bahwa komitmen Polri dalam memberantas tindak pidana terorisme tidak main-main. Bahkan dalam perjalanannya, Densus juga tidak hanya terfokus pada identifikasi dan pengejaran aksi terror dan bom, tapi juga membantu unit lain di Polri dalam menindak pelaku kejahatan lainnya seperti Illegal Logging, narkotika dan lain sebagainya. Bahkan tak jarang pula Densus 88 AT Polri membantu identifikasi permasalahan kewilayahan sebagaimana yang pernah terjadi pada kasus pengibaran bendera RMS pada acara kenegaraan di Maluku .

Meski terfokus pada pemberantasan tindak pidana terorisme, sesungguhnya Densus 88 AT Polri juga memiliki tiga peran dan fungsi yang melekat lainnya yakni: Pertama, karena Densus 88 AT Polri berada di Bareskrim Mabes Polri, dan Ditserse Polda, maka personil Densus 88 AT juga merupakan personil dengan kualifikasi seorang reserse yang handal. Sehingga tak heran apabila setiap aktivitas yang melibatkan Bareskrim dan Ditserse, hampir selalu menyertakan personil Densus 88 AT Polri di lapangan, khususnya terkait dengan kejahatan khusus, seperti; narkoba, pembalakan liar, pencurian ikan, dan lain-lain. Salah satu contohnya adalah kasus pembalakan liar di Riau dan Kalimantan Barat yang diduga melibatkan perwira polisi, Densus 88 AT Polri bersama dengan Brimob Polda melakukan perbantuan kepada Bareskrim Mabes Polri dan Ditserse Polda .

Kedua, seorang personil Densus 88 AT Polri juga merupakan seorang anggota Polri yang memiliki kualifikasi sebagai seorang anggota intelijen keamanan, dalam melakukan pendeteksian, analisis, dan melakukan kontra intelijen. Dalam beberapa kasus keterlibatan anggota Densus 88 AT dalam kerja-kerja intelijen kepolisianjuga secara aktif mampu meningkatkan kinerja dari Mabes Polri ataupun Polda setempat, sebagaimana yang dilakukan Polda-Polda yang wilayahnya melakukan Pilkada dan rawan konflik lainnya .

Ketiga, seorang personil Densun 88 AT Polri juga adalah seorang negoisator yang baik. Seorang negoisator dibutuhkan tidak hanya oleh Densus 88 AT tapi juga oleh organisasi kepolisian secara umum. Artinya seorang negoisator dibutuhkan untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa yang lebih besar, semisal kasus penyanderaan oleh anggota terorisme, ataupun mengupayakan berbagai langkah agar prosesnya meminimalisir resiko, dengan tetap menegakkan hokum, sebagai pilar utama tugas kepolisian secara umum. Negoisasi sangat pelik sempat dilakukan saat mengepung tempat persembunyian Dr. Azahari dan Noordin M.Top. Meski keduanya tidak dapat ditangkap,karena Dr. Azahari memilih meledakkan diri, dan Noordin M.Top berhasil lolos, namun prosedur dan langkah yang dilakukan oleh negoisator dari Densus 88 AT Polri relatif berhasil, karena tidak sampai melukai ataupun berdampak negative pada masyarakat sekitarnya.

Setelah aksi terorisme dengan jaringannya menyurut dengan tewasnya Dr. Azahari dan ditangkapnya para petinggi organisasi terror di Indonesia, maka peran dan fungsi Densus 88 secara perlahan menyesuaikan diri dengan tugas-tugas yang terkait dengan Bareskrim ataupun Ditreskrim. Meski sejak awal Densus 88 juga melakukan berbagai tugas pengamanan terhadap berbagai aktivitas politik dan ekonomi yang terkait dengan adanya ancaman terror dan kejahatan tingkat tinggi, salah satunya adalah pengamanan pelaksanaan Pilkada dan Pemilu. Selama ini Densus 88 dianggap sebagai unit anti terror yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana terorisme, sehingga ketika Densus 88 melakukan aktivitas dalam tugasnya yang tidak terkait dengan terror mendapat respon yang negative dari masyarakat. Kapolri sendiri telah menegaskan bahwa keterlibatan Densus 88 dalam berbagai aktivitas penegakan hukum yang tidak terkait dengan terror adalah bagian dari penegasan Polri sebagai institusi yang professional. Dalam kaitan tersebut Kapolri juga menekankan bahwa Densus 88 adalah juga bagian dari Polri yang memiliki kewenangan penangkapan, pengamanan dan penegakan hukum . Meski dalam visi dan misi Densus 88 tidak ditemukan satu kalimatpun tentang penugasanDensus 88 pada peristiwa dan kejadian non-teror .

Akan tetapi penulis tidak ingin terjebak pada pro dan kontra tentang boleh tidaknya keterlibatan Densus 88 dalam penugasan non-teror. Dalam pemahaman penulis, terlepas apakah Densus 88 adalah unit khusus anti terror, tapi secara lahiriah, anggota Densus 88 adalah juga anggota Polri, dan Densus 88 adalah anak kandung Polri yang lahir dari rahim Polri, sebagai bagian dari upaya mengembangkan Polri sebagai institusi professional. Sehingga penugasan Densus 88 dalam pengamanan Pilkada dan Pemilu harus dipahami sebagai bagian dari partisipasi aktif Densus 88 dalam mendorong Polri professional.
Selama kurun waktu tahun 2004 hingga saat ini, peran yang dilakukan oleh Densus 88 terkait dengan pelaksanaan pesta demokrasi, baik Pemilu, maupun Pilkada,baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota berjalan dengan baik. Hampir tidak ditemukan penyimpangan dan pendekatan yang berlebihan terkait dengan pengamanan pesta demokrasi tersebut. bahkan dalam banyak kasus, justru pengamanan Densus 88 menjadi pelengkap dari pelaksanaan Pilkada dan Pemilu tersebut. kehadiran Densus 88 juga makin mempertegas komitmen Polri dalam melakukan pengamanan dan penegakan hukum terkait dengan hajat politik bangsa ini. Sebab, sebagaimana diketahui, Polri juga menurunkan hampir seluruh unit dan kesatuannya untuk memastikan bahwa pesta demokrasi tersebut berlangsung aman dan adil. Selain Densus 88, unit Polri yang terlibat dalam pengamanan Pilkada dan Pemilu adalah Brimob, Intelkam, dan Samapta. Meski begitu bisa dikatakan hampir semua unit dan kesatuan yang ada di Polri dari berbagai tingkatan terlibat aktif agar pelaksanaan pesta demokrasi tersebut berjalan dengan aman .
Dengan keterlibatan aktif Densus 88 dalam pengamanan Pilkada dan Pemilu, maka perlu pula dipertegas batasan dan wewenang dari Densus 88 dalam menjalankan tugasnya. Hal ini penting karena Densus 88 adalah unit khusus yang memiliki peran dan fungsi spesifik dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Ada tiga alasan mengapa peranan Densus 88 dalam pengamanan Pilkada dan Pemilu perlu dipertegas batasan dan wewenangnya, yakni: Pertama, Densus 88 telah dirancang sebagai unit khusus yang terfokus pada pemberantasan tindak pidana terorisme. Karena menjadi unit khusus, maka pola pendekatannya akan cenderung berbeda dengan kesatuan atau unit lain yang ada di Polri. Sehingga perlu untuk mempertegas aturan dan bahasan terkait dengan wewenang Densus 88 dalam pengamanan Pilkada dan Pemilu. Perlunya aturan ini akan mempermudah Densus 88 dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengamanan Pilkada dan Pemilu

Kedua, sebagai unit khusus anti terror Densus 88, terbiasa dengan pola tertutup atau kadang terbuka-tertutup yang akan mempengaruhi pola koordinasi dengan unit dan kesatuan lain di Polri yang terlibat dalam pengamanan Pilkada dan Pemilu. Koordinasi yang tidak cukup baik akan membuat pengamanan terhadap pelaksanaan Pilkada dan Pemilu akan terkoreksi, dan bisa saja menjadi tidak kondusif.

Ketiga, sebagai bagian dari Bareskrim dan Ditreskrim, Densus 88 selain memiliki alat khusus (Alsus) dan alat komunikasi (Alkom) kepolisian yang relatif canggih, Densus 88 juga ditopang oleh keahlian yang lebih spesifik pada penanganan kasus-kasus terorisme. Dengan kemampuan dan Alsus dan Alkom maka Densus 88 membutuhkan batasan agar tidak mengundang protes masyarakat terkait dengan penanganan keamanan Pilkada dan Pemilu oleh Densus 88.

Adapun batasan kewenangan dari Densus 88 dalam pengamanan Pilkada dan Pemilu adalah sebagai berikut: Pertama, perlunya pembagian kewenangan pengamanan khususnya antara Densus 88 dengan unit kepolisian yang lain,khususnya dengan Brimob Polri. Kedua unit kepolisian tersebut memiliki kemiripan dalam penanganan gangguan keamanan tinggi, dan kecenderungan penumpukan personil dalam pengamanan Pilkada dan Pemilu bisa saja terjadi apabila tidak diatur secara legal formalnya, tidak hanya pada situasi di lapangan. Koordinasi antar unit kepolisian yang efektif akan memberikan efek positif bagi pengamanan pelaksanaan Pilkada dan Pemilu.

Kedua, Densus 88 diharapkan tidak memanfaatkan Alkom dan Jarkom kepolisian yang khusus anti terror bila situasi tidak mendesak. Maksudnya adalah akan baik bagi Densus 88 untuk membaur dengan anggota kepolisian lain dalam pengamanan Pilkada dan Pemilu, dan bila dibutuhkan, personil Densus 88 baru dapat menggunakan seragam dan Alkom serta Alsus yang terkait dengan penanganan ancaman terror terkait dengan pelaksanaan Pilkada dan Pemilu. Hal ini agar tidak nampak terkesan bahwa Densus 88 melakukan berbagai tugas tidak hanya terkait dengan pemberantasan tindak pidana terorisme, tapi juga aktivitas dengan tingkat ancaman yang tinggi.

Ketiga, bila memungkinkan, perlu adanya aturan legal formal setingkat Skep Kapolri untuk menjadi landasan bagi Densus 88 dalam menjalankan peran dan fungsi non-terornya. Hal ini juga diperuntukkan bagi penyempurnaan Skep Kapolri terdahulu terkait dengan pembentukan Densus 88, di mana pada Skep Kapolri tentang pembentukan Densus 88 tersebut hanya menegaskan bahwa Densus memiliki tugas pada pemberantasan tindak pidana terorisme bernuansa ancaman bom. Dan diharapkan pada Skep Kapolri yang baru akan ditambahkan pula tentang pemberantasan ancaman keamanan tingkat tinggi, dimana di dalamnya termasuk pengamanan Pilkada dan Pemilu.

Keempat, diharapkan dalam pelaksanaan pengamanan tersebut personil Densus 88 tidak berdiri dalam satu kesatuan atau unit terpisah dengan yang lainnya. Tapi merupakan bagian dari BKO, yang di dalamnya terdiri berbagai kesatuan atau unit Polri yang terintegrasi ke dalam tim pengamanan pelaksanaan Pilkada dan Pemilu. Hal ini akan memudahkan koordinasi antar unit, sehingga ketika harus diturunkan secara serentak, tingkat koordinasi akan efektif.

III. Penutup

Perluasan tugas Densus 88 tidak hanya pada peran dan fungsinya dalampemberantasan tindak pidana terorisme tapijuga pada tugas-tugas pengamanan lainnya harus dipahami sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kultur kepolisian di Indonesia. Dalam Pengertian bahwa bila Densus 88 hanya terfokus pada kejahatan bernuansa terror, akan cenderung memberikan efek operasional yang tidak baik bagi anggota Densus 88, setidaknya bila dikaitkan dengan psikologinya. Hanya saja perlu disadari bahwa keberadaan Densus 88 dalam tugas-tugas pengamanan non terror harus berada di dalam koridor yang jelas, agar tidak menjadi permasalahan tersendiri, terkait dengan pengamanan tersebut. Karenanya secara teoretik kepolisian, keberadaan Densus 88 dalam pengamanan berbagai kegiatan non terror tidak menyalahi, namun secara praktik, keberadaan Densus 88 dalam tugas pengamanan non-teror cenderung menghilangkan esensi kekhususan detasemen tersebut. sehingga, agar Densus 88 tetap menjadi salah satu unit khusus anti terror yang handal, perlu dibekali dengan koridor yang akan membangun kapasitas dari personil Densus 88 tersebut agar tetap menjadi unit khusus anti terror yang handal.