You are currently browsing the monthly archive for November 2008.

Meski telah ada kesepakatan antara pemerintah dengan DPR terkait dengan Pasal 9, yang menyangkut tentang peradilan umum bagi anggota TNI yang melakukan pidana umum dalam RUU Peradilan Militer. Namun sesungguhnya rancangan undang-undang tersebut masih menyimpan permasalahan, terkait dengan operasionalisasinya di lapangan. Selama ini, anggota TNI terbiasa ditangani pengadilan militer atau atasan langsung apabila melakukan kesalahan, baik dalam tindak pidana militer atau umum. Sehingga ada perasaan bahwa secara korps, TNI memiliki sistem sendiri sebagai satu kesatuan korporasi. Perasaan itulah yang hingga saat ini coba dijaga oleh pimpinan TNI agar tetap menjadi kebanggaan anggota. Kontroversi usulan Pasal 9 dalam RUU tersebut menjadi penegas pula, bahwa Departemen Pertahanan, sebagai kepanjangan politik TNI berupaya pula memperjuangkannya dalam RUU Peradilan Militer tersebut. Read the rest of this entry »