Eksekusi mati tiga terpidana kasus Bom Bali seakan melengkapi titik akhir dari perubahan strategi dalam perang melawan terorisme. Sepekan sebelumnya Barack Obama, dari Partai Demokrat memenangi Pemilu Presiden di Amerika Serikat (AS)dan mengakhiri delapan tahun kepemimpinan Bush yang syarat dengan pendekatan keamanan. Banyak pihak meyakini bahwa pergantian kepemimpinan di AS juga akan mempengaruhi konfigurasi politik internasional, termasuk di dalamnya perang melawan terorisme. Partai Demokrat secara ideologis lebih mendekatkan kebijakan politiknya pada neo liberalism dengan menjunjung tinggi HAM, dan non intervensionis, di mana akan menjadi panduan bagi program-program politik, khususnya politik luar negeri AS bagi Obama. Pada masa kampanye, Obama secara tegas akan menarik seluruh pasukan AS dari Irak dan lebih memfokuskan pada perang melawan terror di Afganistan.
Sementara dalam konteks Indonesia, berlarut-larutnya eksekusi mati terhadap Amrozy, Imam Samudera, dan Mukhlas diyakini sebagai bagian dari strategi Pemerintah Indonesia dalam menyikapi proses Pemilu Presiden di Amerika Serikat. Hasil yang berbeda pada Pemilu di AS tentu akan mengganggu kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan AS, khususnya terkait dengan perang melawan terorisme. Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah AS merupakan negara dengan bantuan terbesar, yang secara konsisten membantu Indonesia dalam mengembangkan pasukan anti terornya, sebagai bagian dari skema global perang melawan terorisme. Tak heran begitu hasil Pemilu AS selesai direkapitulasi, hanya dalam hitungan hari, ketiga terpidana Bom Bali juga dieksekusi. Bisa jadi apabila ketiga terpidana tersebut belum dieksekusi mati hingga Obama dilantik pada Januari 2008, maka langkah untuk membuat efek jera terhadap pelaku terror di Indonesia akan terganjal oleh kebijakan Pemerintahan Obama yang cenderung mengedepankan penghormatan pada HAM.

Langkah ini selain mengundang kontroversi di masyarakat, juga dianggap sebagai ketidakmandirian Pemerintah Indonesia dalam memutuskan eksekusi mati tersebut. Meski harus diakui bahwa kontroversi tersebut bukan sesuatu yang baru, mengingat penanganan terorisme, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Anti Teror, No.15 Tahun 2003 , yang mempertegas pola penanganan terorisme oleh Polri sebagai sebuah tindak pidana terorisme. Dalam konteks ini sesungguhnya pilihan penanganan terorisme oleh kepolisian adalah bagian lain dari penanganan oleh militer ataupun oleh intelijen. AS misalnya lebih mengedepankan penanganan terorisme oleh militer, sehingga muncul berbagai kasus terkait dengan kekerasan dan pelanggaran hukum humaniter dan HAM yang terjadi di Penjara Guantanamo. Dengan kata lain, penanganan pemberantasan terorisme oleh Polri dan Sistem Peradilan Kriminal (Criminal Justice System) mengandung konsekuensi pada pemberatan hukuman maksimal, hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam UU Anti Teror dan KUHP.

Perubahan Strategi

Babak baru dalam perang melawan terorisme hampir dipastikan akan sejalan dengan mulai efektinya Pemerintahan Obama pada awal tahun depan. Perubahan strategi dan kebijakan terkait dengan hal tersebut jelas akan mempengaruhi Indonesia dalam pemberantasan terorisme. Kebijakan unilateral yang intervensionis, sebagaimana yang dipraktikkan selama delapan tahun Pemerintahan Bush terkait dengan perang melawan terorisme cenderung akan berubah dengan kebijakan bilateral ataupun multilateral dengan mengedepankan dialog dan penyelesaian damai pada Pemerintahan Obama.

Perubahan pendekatan pada penanganan terorisme ini setidaknya tercermin dari komitmen Obama untuk membuka dialog dengan Iran, Suriah, serta Korea Utara terkait dengan ancaman terror yang kemungkinan datang dari ketiga negara tersebut. Hal lain yang paling menjanjikan dari kemenangan Obama adalah pemerintahannya akan mengurangi bahkan meninggalkan kebijakan campur tangan pada permasalahan internal suatu negara, seperti pada kasus Pakistan dengan gerakan fundamentalisnya, ataupun Turki dengan pemberontakan Suku Kurdi yang terkait dengan perang melawan terror. Sesuatu yang sulit dilakukan pada masa Pemerintahan Bush.

Dalam konteks Indonesia setidaknya ada lima perubahan terkait dengan kebijakan perang melawan terorisme AS, yakni: Pertama, bantuan pengembangan institusi dan SDM anti terror seperti Densus 88 akan cenderung terkoreksi. Jika selama ini yang dibangun adalah pola preventif dengan membangun Unit Densus 88 di setiap Polda. Maka kemungkinan pembangunan dan pengembangan kewaspadaan masyarakat dalam konteks preemtif, dengan membangun jejaring masyarakat melalui program Perpolisian Masyarakat (Polmas) akan lebih diaktifkan.

Kedua, meski bantuan dan dukungan anggaran perang melawan terorisme tetap berbasis pada Polri, sebagaimana yang diamanatkan UU Anti Teror. Namun kecenderungan akan terjadi pengurangan pada bantuan operasional, dan dialihkan kepada penguatan dan pengembangan masyarakat sipil, semisal pendidikan pesantren berbasis HAM, dan lain sebagainya.

Ketiga, ada kemungkinan upaya untuk mendorong terjadinya revisi UU Anti Teror dan KUHP terkait dengan hukuman mati bagi pelaku terror. Maksimum hukuman ini cenderung bertentangan dengan agenda besar dari Pemerintahan Obama yang lebih mengedepankan penghargaan terhadap kemanusiaan. Dan jika ini terjadi maka ada satu lompatan besar bagi Indonesia untuk meniadakan hukuman mati sebagai hukuman maksimum digantikan dengan hukuman yang lebih menekankan pada efek jera pelaku dan jaringannya. Sehingga tidak lagi timbul kontroversi di masyarakat terkait dengan hukuman mati bagi pelaku terror, sebagaimana kasus terpidana mati Bom Bali.

Keempat, memaksimalkan pengembangan institusi sebagai langkah preemtif dengan mengembangkan desk ataupun jejaring kelembagaan di setiap institusi seperti Polri, TNI, BIN, Bea Cukai, Departemen Tenaga Keja dan Transmigrasi, Departemen Keuangan, dan juga BP2TKI, untuk memutus jaringan dan koordinasi antar pelaku terror, khususnya terkait dengan dukungan anggaran dari jaringan lintas negara. Sebagaimana diketahui bersama, meski desk tersebut telah ada sebelumnya, namun cenderung tidak berjalan, karena lemahnya koordinasi antar lembaga tersebut diatas.

Kelima, pola penanganan pemberantasan terorisme yang lebih variatif. Selama ini pola penanganan yang dilakukan lebih banyak mengedepankan pada fisik dan kombatan. Maka ada kecenderungan perubahan penanganan tersebut juga meliputi psikis dan bernuansa edukatif, khususnya di basis-basis pesantren dan daerah rawan konflik. Sehingga stigma bahwa pesantren dan daerah rawan konflik merupakan pusat persemaian dari pelaku terror di Indonesia dapat dikikis dan dihilangkan.

Dengan lima kemungkinan perubahan kebijakan terkait penanganan terorisme di Indonesia, sebagai bagian dari berubahnya konfigurasi politik di AS. Diharapkan ada pola perbaikan terkait dengan penanganan terorisme. Tidak lagi mengedepankan kekerasan dan eksekusi mati sebagai pendekatan dan maksimum hukuman. Sehingga Imam Samudera, Amrozy, dan Mukhlas adalah bagian akhir episode dari penggunaan efek jera bagi pelaku terror yang dilakukan negara. Bukan sebagai martir ataupun pahlawan, melainkan penutup dari kebijakan yang kurang tepat terkait dengan perang terhadap terorisme.