Setelah sembilan tahun berjalan pasca pemisahan Polri dari TNI, Polri sebagai institusi yang tengah bermetamorfosis menjadi lembaga yang sepenuhnya sipil belum berjalan dengan baik. Meski harus diakui bahwa berbagai pembenahan yang mengacu pada Buku Biru Polri yang berjudul Reformasi Menuju Polri yang Profesional terus dilakukan. Hanya saja pembenahan tersebut belum cukup kuat untuk menarik gerbong Polri ke dalam tatanan yang diharapkan, sebagaimana yang diungkap dalam Buku Biru Polri tersebut. Hal ini dipertegas oleh Satjipto Rahardjo yang melihat bahwa Reformasi Polri belum menyentuh substansi, seperti reformasi pendidikan di Polri, dan kultur Polri yang masih mempertahankan pola lama. Kenyataan ini makin menyulitkan Polri secara kelembagaan dalam membangun institusi yang profesional dalam bingkai polisi sipil.

Apalagi grafik tindakan kekerasan anggota Polri dari tahun 1999 hingga pertengahan 2007 cenderung meningkat, baik yang dilakukan di internal Polri sendiri, maupun yang terkait dengan masyarakat. Menariknya lagi, pelaku dari tindak kekerasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh anggota Brimob, yang dianggap sebagai bagian dari Polri yang mengusung semangat militeristik, tapi juga sudah hampir merata dilakukan oleh satuan-satuan lain yang ada di lingkungan Polri. Kondisi ini menjadi satu pertanyaaan masyarakat, apakah Polri sebagai institusi telah mampu menstraformasi diri menjadi institusi sipil sepenuhnya.
Belum lagi berbagai kecaman masyarakat tentang prilaku menyimpang (anomali) dari anggota Polri terkait maupun tidak terkait dengan kinerja menjadi permasalahan yang harus pula dipikul oleh Polri sebagai institusi.

Pola kinerja yang masih mengadopsi budaya militeristik menjadi bagian yang tidak terpisahkan sejak Polri berdiri. Bahkan setelah sembilan tahun Polri terpisah dari TNI, yang menularkan budaya tersebut kepada Polri. Hal ini menjadi satu pekerjaan rumah yang serius bagi internal Polri, tidak hanya sekedar menolak untuk membahas berbagai pola dan bentuk koordinasi antar lembaga keamanan ataupun posisi Polri, terkait dengan profesionalisme. Namun juga secara kelembagaan Polri harus mampu merespon berbagai kondisi faktual terkait dengan kinerja Polri, yang terbebas dari kultur militer dan dan mempercepat proses metamorfosis Polri menjadi polisi sipil, yang merupakan syarat terpenting dari Democratic Policing.

Budaya Militeristik, Memotong Satu Generasi?

Sepakat atau tidak, berdirinya Polri adalah buah dari revolusi bersenjata. Bahkan banyak dari anggota Polri dulu merupakan anggota dari berbagai kesatuan bersenjata, baik milisi bersenjata ataupun anggota TNI aktif. Hal ini dimungkinkan, karena proses administrasi dari keanggotaan dan esprit de corps antar institusi belum seketat dan serapih sekarang. Bahkan salah satu Kapolri yang terkenal jujur dan tegas, Hugeng sebelum memutuskan menjadi anggota Polri, merupakan salah satu perwira TNI AL berpangkat mayor. Ini hanya untuk mempertegas bahwa bidan dari kelahiran Polri adalah revolusi bersenjata, sehingga karakteristik Polri secara substansi tidak bisa disamakan dengan kepolisian negara lain, yang sejak awal pendiriannya sudah terpisah dari wilayah kemiliteran. Di sini sesungguhnya yang mempertegas bahwa keberadaan Polri, sebagai salah satu alat keamanan negara menjadi kurang netral dan mandiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bahkan dalam banyak kasus masih dikatrol oleh TNI, sebagai ‘saudara tua’-nya hingga pemisahan dari TNI terjadi.

Turunan yang dirasakan hingga sekarang adalah kultur militeristik yang mendarah daging dalam hampir semua aspek organisasi Polri, dari mulai penyebutan kepangkatan, penyebutan tempat, hingga pola operasi, tidak hanya berlaku bagi Brimob Polri, sebagai satuan elit pamungkas yang dimiliki Polri, tapi hampir semua aspek keorganisasian, sekedar ilustrasi misalnya pola pendidikan, bahkan hingga sekarang masih mempertahankan pendekatan militeristik, meski telah terjadi pengurangan dan penyesuaian bentuk saat pemisahan Polri dari TNI. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi kekerasan masih sering juga terjadi di lembaga-lembaga pendidikan, sebut saja misalnya selama tahun 2007 ini telah terjadi dua kekerasan yang terjadi di Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang.

Tentu saja pertanyaan yang mengemuka adalah bagaimana selama sembilan tahun reformasi Polri secara substansi belum mampu mengikis budaya militeristik yang menjadi pangkal permasalahan dari belum maksimalnya upaya yang dilakukan oleh internal Polri. Keberadaan Tap MPR No. VI dan No. VII MPR Tahun 2000 yang mengesahkan pemisahan Polri dari TNI, serta UU No. 2 Tahun 2002 belum mampu menjadi pijakan legal bagi Polri untuk mempercepat proses pengikisan budaya militeristik, yang terjadi malah penyebaran budayanya meluas kepada satuan-satuan lain, selain Brimob.

Bahkan terkesan bahwa lambatnya proses transformasi dari polisi berwatak militeristik ke polisi sipil dikarenakan adanya anggapan bahwa Polri lahir dari kancah revolusi, dan ditambah kebijakan masa lalu yang membelenggu Polri dalam lingkup budaya militeristik menjadi pembenaran. Kesan tersebut makin mengemuka apabila mengevaluasi kinerja Polri dengan merujuk pada UU No. 2 Tahun 2002, banyak aktifitas dan situasi Polri yang memperlihatkan dua sisi yang berbeda, di satu sisi keberhasilan Polri menangkap dan membongkar jaringan terorisme patut diacungi jempol, namun di sisi yang lain berbagai prilaku menyimpang, dari mulai penyalahgunaan senjata api, hingga pendekatan yang militersitik.

Padahal bila merujuk Robert Peel, peletak dasar kepolisian modern setidaknya ada tiga unsur, yakni: misi yang baru, siasat dan struktur organisasi yang kurang lebih mengadopsi model militer, namun tidak budayanya. Misi dari polisi modern seharusnya diorientasikan pada pengembangan dan pelibatan masyarakat dalam menjaga wilayahnya agar tetap aman, dengan terus mengupayakan peningkatan profesionalisme. Yang berarti juga adanya beban di pundak polisi untuk mempertanggungjawabkan semua aktivitasnya kepada otoritas masyarakat sipil: pemegang kekuasaan, dalam hal ini pemerintah) dan masyarakat. Bisa jadi terdapat subyektifitas ketika Polri berada langsung di bawah presiden, karena mekanisme penyusunan kebijakan dan operasional ada dalam genggaman Kapolri. Sementara untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat terdapat dua pintu: mekanisme kontrol DPR melalui Komisi III, dan (seharusnya) melalui Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Sayangnya Kompolnas lebih sebagai ‘pembisik’ presiden soal Polri ketimbang menjalankan fungsi kontrol dan menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat.

Sedangkan siasat terkait dengan penyiapan SDM yang mumpuni, yang mampu menjadi polisi modern, di mana profesionalisme dan pengakuan bahwa Polri adalah bagian dari bangunan demokratik di dalam struktur kelembagaan di Indonesia. Dalam pengertian bahwa keberadaan Polri harus ditopang oleh SDM yang mampu menjalankan fungsi polisi modern, dan pertanggungjawaban publik dalam konteks democratic policing. Salah satu pintu masuknya adalah pada sektor pendidikan dan rekruitmen. Harus diakui bahwa Polri memang telah terbuka bagi lulusan sarjana dan magister untuk bergabung ke Polri, hanya saja porsinya masih belum cukup besar. Dan masih tetap mempertahankan pola rekruitmen model yang sama. Padahal lulusan sarjana dan perguruan tinggi akan memiliki kecenderungan untuk dapat bertindak adil, lebih jujur, dan lebih efektif dalam menjalankan tugas, serta yang lebih penting lagi adalah pelaksanaan tugas dan operasi akan lebih mengedepankan penghormatan terhadap HAM ketimbang menjalankan peran dan fungsi dengan pendekatan yang lebih represif. Karena harus digarisbawahi bahwa di masa sekarang dan akan datang, Polri harus memfungsikan diri sebagai bagian dari kekuatan Kamdagri, yang terintegral sebagai institusi sipil.

Sementara pada rekruitmen lainnya, semisal pada rekruitmen bintara, selain masalah psikologis yang harus dikedepankan, juga porsi latihan harus lebih banyak mencerminkan Polri sebagai bagian dari institusi sipil, sedapat mengurangi materi bernuansa militeristik. Banyak memberikan pemahaman tentang demokrasi, HAM, serta kehumasan, dan perpolisian masyarakat. Sebagian besar memang telah dijalankan, dengan menggandeng dan bekerja sama dengan kalangan akademisi maupun LSM. Namun, seperti ulasan saya di atas, hanya sekedar pemanis dan pemoles wajah Polri. Karena program tersebut berjalan tidak jangka panjang, cenderung parsial, dan ada penolakan secara kultur dari internal Polri sendiri. Penolakan tersebut memang tidak mengherankan, karena sampai tahun 1999, pendidikan di Polri didominasi oleh pola dan pendekatan militeristik, yang tertanam dan menjadi budaya. Sementara angkatan pendidikan sesudah tahun 1999, masih belum memegang jabatan kunci di internal Polri. Belum lagi ‘penularan’ kebiasaan dan kultur juga terjadi, yang mengurangi esensi SDM hasil pendidikan setelah 1999.

Selain itu, pendidikan kekhususan di Polri juga harus lebih didasari pada evaluasi kinerja dan tes psikologis anggota, bukan hanya karena diplot oleh atasan. Sekedar ilustrasi, penempatan anggota lulusan Akpol yang diplot ke Polda-polda, setelah itu menjalani pendidikan kekhususan Brimob misalnya, harus didasari pada penilaian yang komprehensif. Sehingga ketika seorang anggota yang diplot ke suatu kesatuan, memang merupakan bagian dari kajian yang menyeluruh. Sehingga, Polri akan mendapatkan personil yang benar-benar profesional dan mendapatkan personil yang tepat.

Tak terkecuali dengan pendidikan lanjutan, baik Selapa, PTIK, Sespim, maupun Sespati. Dalam pendidikan lanjutan, harus dipahami bahwa keberadaan pendidikan tersebut bukan hanya sekedar meningkatkan karier semata. Tapi juga merupakan perubahan fase dan penguatan kultur kepolisian yang bernuansa sipil. Budaya yang tertanam, terkait dengan pendekatan militeristik, harus terkikis dalam berbagai lanjutan pendidikan tersebut.

Dari berbagai proses tersebut di atas, sesungguhnya memang sulit untuk menerapkan secara komprehensif berbagai pendekatan dalam konteks polisi sipil. Banyak permasalahan yang menghinggapi lembaga berseragam coklat tersebut. Ada tiga tawaran solusi untuk membangun Polri yang sipil, profesional, dan dalam kelembagaan demokratis. Pertama, adalah dengan melakukan langkah progresif, yang akan mampu memotong generasi di internal Polri pelestari budaya dan kebiasaan militeristik. Dalam konteks ini, penguatan kelembagaan akan sangat tergantung sekali kepada figur kepemimpinan di Polri, serta komitmen dari presiden/eksekutif untuk melakukan hal tersebut. Sebab, dengan memotong generasi di internal Polri yang masih memiliki dan mempraktikkan pola militeristik tidak lagi dipakai sebagai bagian pengembangan Polri ke depan. Memotong generasi yang menjadi penerus dan penyampai berbagai kebiasaan yang buruk, terkait dengan kinerja dan prilaku anggota dan institusi Polri. Pola pembenaran dari praktik penyimpangan yang bersifat regeneratif harus diputus, agar Polri mampu mewujudkan diri sebagai institusi yang sepenuhnya sipil.

Kedua, secara evolutif. Di mana pola yang dibangun menunggu rangkaian angkatan dalam Polri, khususnya hasil didikan sebelum tahun 1999 habis dulu. Ini berarti membutuhkan setidaknya lebih dari 50 tahun. Resiko yang terbangun adalah Polri harus secara parsial melakukan perbaikan di berbagai kesatuan secara ‘tebang pilih’ atau dengan pola reaktif, menanti respon dari masyarakat.

Ketiga, mendorong agar masyarakat sipil demokratis dalam hal ini presiden, DPR, dan masyarakat sipil lainnya melakukan pendesakan agar mampu melakukan perubahan secara substantif. Kontrol yang efektif dari DPR, melakukan revisi atas UU No. 2 Tahun 2002 terkait dengan perubahan berbagai lini di internal Polri, merevitalisasi Kompolnas menjadi kepanjangan tangan dari masyarakat, bukan sekedar ‘pembisik’ presiden, dan terakhir mendorong agar perwira-perwira yang reformis untuk mendorong terjadinya perubahan di internal.

Pertanyaan yang mesti dijawab adakah kita cukup sabar melihat irama perubahan yang terjadi di internal Polri, khususnya masih bersemayamnya semangat dan kultur militeristik dalam berbagai praktik kekerasan yang menjadi pemandangan dan berita setiap hari?