Abstract:
Hamas’s won in Palestine Election on 2006 January, had negative response by Western Country and U.S. One of the negative responsive was economic fund boycott. Hamas and Fatah had internal conflict that made worst situation, in which each of them took under the political state organization. There was not good communication, if that situation viewed by political communication. The problem is one of them has already gave the propaganda to each others, so they used propaganda to response the statement about the Hamas’s Govt. The Political communication perfective, the propaganda, and the negative response, mainly have not effective communication on each country.
Keywords: Political Communication, Conflict, State, Political Elites

Pendahuluan

Pemboikotan pengucuran dana bantuan bagi Palestina, serta blokade ekonomi dan dana pembangunan bagi Palestina pasca kemenangan Hamas menjadi menarik untuk dikaji. Harus diakui bahwa selama ini kelangsungan ekonomi Palestina banyak ditopang oleh bantuan dan pinjaman lunak negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. sehingga, ketika Hamas, yang selama ini dikenal sebagai organisasi perlawanan Islam garis keras di Palestina dan sangat anti Barat memenangkan Pemilu. Maka Uni Eropa dan Amerika Serikat tersebut meradang dan mengancam tidak akan mengucurkan dana bantuan ekonomi Palestina untuk pembangunan di negara sarat konflik tersebut. Dan hal tersebut dibuktikan dengan sama sekali memblokade rekening Palestina di sejumlah negara Eropa, serta bantuan yang diperuntukkan bagi Palestina.

Sementara itu, yang menarik untuk disimak adalah konflik internal, sebagai akibat dari tidak sinergisnya antara Faksi Fatah, yang dipimpin oleh Mamoud Abbas, yang merupakan Presiden Palestina, dan Ismail Haniya, yang merupakan pemimpin Faksi Hamas, yang juga Perdana Menteri Palestina. Berkembangnya konflik tersebut makin mendorong problem rakyat Palestina makin kompleks. Sebagaimana diketahui bersama bahwa diblokadenya bantuan ekonomi dan keuangan telah membuat rakyat Palestina makin sengsara dalam kubang kesulitan ekonomi dan politik.

Dengan bertolak dari uraian tersevut di atas, maka tulisan ini akan dibahas mengenai sikap Barat; Uni Eropa, Amerika Serikat dan Sekutunya atas kemenangan Hamas dalam Pemilu Parlemen dilihat dalam persfektif komunikasi politik. Akan dibahas pula mengenai kebijakan negara-negara Barat terhadap Pemerintahan Palestina pimpinan Ismail Haniya, yang berasal dari Hamas, sebagai bagian dari respon yang berkaitan dengan pandangan dan asumsi politik mereka terhadap keberadaan pemerintahan Hamas, serta konflik di internal negara sarat konflik tersebut. Di samping itu juga, akan dibahas hubungan timbal balik antara negara Barat dengan Pemerintahan Palestina pimpinan Ismail Haniya.

Komunikasi Politik dan Elit Negara

Formulasi dari pengertian komunikasi politik dalam berbagai persfektif memiliki perbedaan yang cukup signifikan.perbedaan tersebut bertitik tolak pada pembacaan secara akademis mengenai makna dari komunikasi dan politik itu sendiri. Dalam pandangan Astrid S. Soesanto, komunikasi politik diartikan sebagai pola komunikasi antara penguasa dalam hal ini pemerintah dengan masyarakat, sebagai upaya mengikat masyarakat dalam setiap kebijakan yang dibuat dengan berbagai sanksi yang diberlakukan dengan kesepakatan lembaga-lembaga politik lainnya . Sedangkan Dan Nimmo melihat komunikasi politik sebagai bagian dari pengembangan dan penyelesaian dari sebuah konflik. Dan Nimmo bahkan secara gamblang melihat esensi dari komunikasi politik sebagai pembuat dan upaya penyelesaian konflik yang terjadi, bisa antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, ataupun negara dengan negara.

Agaknya penulis lebih memilih definisi yang dikemukakan oleh Dan Nimmo, selain karena lebih sesuai dengan bahasan, definisi yang diungkap oleh Dan Nimmo lebih komprehensif dalam ruang lingkup dan bahasan. Hal ini karena memahami komunikasi politik tidak hanya terbatas pada hubungan antar individu, antar kelompok dalam masyarakat, antara masyarakat dengan negara, tapi juga menyangkut soal hubungan antara negara satu dengan negara lain.

Dalam upaya untuk membaca sistem nilai suatu bangsa, maka dapat dilihat dengan mengkaji dan mem-blejeti pemahaman mitos dan etos dari bangsa tersebut. Mitos diartikan sebagai pola tentang nilai-nilai dasar dan pengalaman yang menjadi karakter manusia yang ditrasnformasikan melalui ilmu pengetahuan, pengalaman, serta sistem nilai. Sementara etos suatu negara juga berkait dengan seperangkat nilai yang bersifat fundamental yang dijadikan satu pijakan moral yang memberi arah terhadap tujuan nasional suatu negara. bila dilihat dari dua hal tersebut, maka hakikat komunikasi politik bertitik tolak pada hakikat manusia yang selalu ingin mengembangkan jalinan komunikasi dengan manusia lain yang berada dalam determinan geopolitik, budaya, maupun lingkungan yang berbeda. Hal ini diasumsikan sebagai penegasan bahwa komunikasi politik harus mampu menembus batas ragam kepentingan, lintas wilayah, dan daerah, lintas keyakinan, yang beresensi pada terbangunnya kepentingan bersama tanpa ada satu negarapun yang dirugikan.

Sementara itu, sebagai unsur penegas, komunikasi politik juga memiliki unsur-unsur, adapun unsur-unsur tersebut adalah : Pertama, komunikator politik, yakni individu-individu yang menduduki struktur kekuasaan, individu-individu yang berada dalam suatu instnasi, asosiasi, partai politik, lembaga-lembaga pengelola media massa, tokoh masyarakat, pemimpin suatu negara, badan-badan internasional, dan lain-lain.

Kedua, komunikan politik, yakni orang yang menerima pesan dari komunikator politik. Komunikan dapat bersifat perorangan (individual), kelompok (group), institusi, organisasi, masyarakat, partai politik, negara, dan pemerintahan negara lain.

Ketiga, isi atau pesan-pesan komunikasi politik. Isi atau pesan komunikasi ini merupakan produk dari proses komunikasi yang berlangsung. Isi pesan setidaknya menyangkut, yakni: (a) Seperangkat norma yang mengatur lalu lintas transformasi pesan-pesan. (2) Panduan dan nilai-nilai idealis yang tertuju kepada upaya mempertahankan dan melestarikan sistem nilai yang sedang berlangsung. (3) Sejumlah metode dan cara pendekatan untuk mewujudkan sifat-sifat integratif bagi penghuni sistem. (4) Karakteristik yang menunjukkan identitas bangsa. (5) Motivasi sebagai dorongan dasar yang memicu pada upaya meningkatkan kualitas hidup bangsa.

Keempat, media komunikasi politik. Unsur ini sangat penting artinya bagi pengguna dan pemanfaat komunikasi politik, apakah personal, kelompok, ataupun negara yang berbentuk simbol ataupun bentuk-bentuk yang mampu menjadi media bagi efektifitas komunikasi politik di dalam negara, ataupun antar negara.

Kelima, tujuan komunikasi politik. Dalam komunikasi politik, tujuan komunikasi selalu beririsan dengan tujuan nasional suatu negara. demi mencapai tujuan tersebut, maka sumber-sumber komunikasi diolah scara bijak melalui perencanaan yang matang dan terarah. Satu hal yang harus digarisbawahi juga disini adalah tujuan komunikasi politik yang hendak dicapai sangat tergantung pada sistem politik dan pemerintahan suatu negara.

Keenam, sumber komunikasi politik. Sumber diartikan sebagai asal keluarnya, diperolehnya atau munculnya isu, informasi yang dapat dijadikan materi atau pesan dari komunikasi politik. Hal yang harus ditegaskan adalah bahwa sumber komunikasi politik sangat menentukan kualitas dan kredibilitas komunikasi politik.
Sedangkan bila kita mengkaji lebih dalam soal konflik dalam negara ataupun antar negara, maka akan ditemukan keterkaitan antara aktor politik, dalam hal ini elit politik, isu politik, dan penyebab dari konflik itu sendiri. Dalam pandangan Geotano Mosca, elit politik terbagi menjadi dua status; elit yang berada di dalam struktur dengan elit yang di luar struktur. Elit politik berkuasa dalam pandangan Mosca adalah personal maupun sekelompok orang yang mampu dan memiliki kecakapan untuk memimpin dan menjalankan kontrol politik. Elit politik berkuasa ini juga diasumsikan sebagai komunikator politik, yang akan memproduksi ataupun mereproduksi setiap isu atau pesan yang akan disampaikan.

Dalam pandangan Schoorl , elit politik dibagi menjadi lima tipe, yakni: Pertama, elit menengah. Elit ini berasal dari kelompok pedagang dan tukang yang termasuk golongan minoritas keagamaan atau kebangsaan. Di mana di dalamnya juga ada dari kalangan akademis. Kedua, elit dinastik. Elit ini berposisi sebagai elit aristokrat yang mempertahankan tradisi dan status quo. Dan tradisi pula yang melegitimasi kekuasaan dan kewibawaan. Ketiga, elit revolusioner. Elit ini berpandangan bahwa nilai-nilai lama perlu dihapus, karena tidak cocok dengan tingkat kemajuan dan dinamika masyarakat dan global. Keempat, elit nasionalistik. Elit ini merupakan kelompok masyarakat plural. Sehingga mudah mengundang konflik. Elit nasionalistik ini banyak dibentuk karena kesamaan sebagai daerah yang dijajah. Dan kelima, elit kolonial. Elit kolonial ini dalam masyarakat modern hampir tidak lagi ditemukan. Kecuali dalam bentuk dan perwajahan lain, seperti pada kasus penyerangan dan invasi Amerika Serikat dan Sekutunya ke Irak.

Keberadaan elit politik dalam komunikasi politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses interaksi yang lebih tekhnis. Hal ini disebabkan karena elit politik dalam proses tersebut menjadi aktor yang paling dominan dalam memainkan perannya untuk mendorong kredibilitas dan kualitas dari proses komunikasi politik yang terjadi.

Ambiguitas Barat

Langkah negara-negara Barat; Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk mengembargo ekonomi dan bantuan dana kepada Palestinapasca kemenangan Hamas dalam Pemilu parlemen merupakan pesan atau isi dari sebuah proses komunikasi politik yang tidak berjalan. Dalam pengertian Barat masih memiliki asumsi-asumsi politik yang tidak mendukung terjadinya komunikasi dua arah yang baik, antara negara-negara Barat dengan pemimpin Palestina yang baru pasca Hamas menguasai 74 kursi dari 132 kursi yang diperebutkan pada Januari 2006 lalu. Ada tujuh asumsi dan sikap politik Barat mengenai Hamas dan Palestina yang belum berubah dari negara-negara Barat. Pertama, Hamas dikenal sebagai organisasi garis keras yang menolak berunding dengan Barat dan Israel dalam penyelesaian damai. Karena ketidakbersediaan berunding inilah membuat Hamas dipandang sebagai organisasi yang cenderung mengambil jalan non-kooperatif dengan menolak segala bentuk penyelesaian damai dengan Israel. Sikap ini dipandang sebagai langkah melawan arus dinamika global.

Kedua, pencitraan Hamas sebagai organisasi yang menjalankan berbagai cara untuk melakukan perlawanan terhadap Israel membuat dicap sebagai organisasi teroris, dan disejajarkan dengan organisasi Al Qaeda, ataupun Jemaah Islamiyah (JI).

Ketiga, semangat anti Barat, dan Amerika Serikat menjadi satu penegas bahwa organisasi yang memusuhi Barat dan Amerika, maka negaranya tidak layak untuk diberikan bantuan dan dukungan ekonomi. Hal ini tidak hanya berlaku pada Palestina, tapi juga negara-negara di Amerika Selatan yang juga memposisikan diri berlawan dengan kebijakan dan semangat anti Barat, khususnya Amerika Serikat.

Keempat, posisi politik antara Barat dan pemerintahan Palestina pimpinan Ismail Haniya, selaku Perdana Menteri asal Hamas tersebut sama-sama tidak melunakkan posisi. Bahkan dengan lantang Ismail Haniya mengatakan akan mendapatkan bantuan dari negara-negara dan umat Islam di seluruh penjuru dunia . Sementara Barat dan Amerika Serikat secara politik diuntungkan dengan situasi tersebut, karena dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, elit politik dan pemerintahan yang berkuasa di Palestina sangat tergantung bantuan dari negara Barat.

Kelima, keyakinan bahwa konflik akan mengemuka pasca kemenangan Hamas. Keyakinan ini juga ditegaskan dengan bermainnya intelejen Mosad dan CIA dalam mengkondisikan hal tersebut. Bahkan terjadinya bentrokan antara Faksi Hamas dengan Faksi Fatah, yang berujung pada kontak senjata dan terbelahnya polisi dan tentara ke dalam dua faksi tersebut makin menegaskan bahwa pengkondisian tersebut berjalan.

Keenam, akan terjadi destabilitas politik. Kondisi yang tidak terkontrol cenderung mengarah kepada situasi destabilitas politik yang akan berimplikasi kepada stabilitas politik yang tidak terkontrol. Menariknya meski konflik terjadi di elit dan pemerintahan Palestina, penggalangan bantuan dari masyarakat Palestina sendiri terus dilakukan. Hal ini sebenarnya dapat dilihat dari sisi ketergantungan ekonomi Palestina terhadap bantuan luar negeri, menjadi mencoba membangun bangsanya dengan kemampuan sendiri. Kesadaran tersebut makin menguatkan ketidaknyamanan rakyat Palestina pada pola kebijakan pemerintahan Palestina ketika Faksi Fatah berkuasa.

Ketujuh, terjadinya dualisme kepemimpinan di Palestina. Perbedaan kebijakan dan metode perjuangan antara Hamas dan Fatah akan membangun ego politik masing-masing. Kekuasaan Faksi Fatah atas lembaga kepresidenan menjadi satu penegas bahwa faksi yang didirikan oleh Yasser Harafat tersebut masih memegang kontrol atas sebagian kekuasaan politik. Sedangkan Faksi Hamas yang menguasai parlemen dan perdana menteri juga menganggap memiliki kontrol terhadap sebagian kekuasaan politik di Palestina. Dualisme kepemimpinan politik di Palestina tersebut dapat menjadi satu penegas bahwa di negera yang sepenuhnya belum merdeka tersebut makin terjerumus pada konflik kekuasaan politik semata.

Dilema Membangun Komunikasi Politik

Satu penegasan yang sulit dibantah dalam kasus embargo ekonomi dan pemboikotan bantuan ekonomi negara Barat terhadap Palestina adalah upaya untuk memposisikan Palestina tergantung dan di bawah kontrol negara-negara Barat. Hal ini terkait pada upaya Barat untuk tetap menjadi negara penyanggah bagi kepentingannya di Timur Tengah. Sementara di luar Faksi Fatah, yang cenderung moderat, justru menganggap bahwa ketergantungan atas bantuan ekonomi dan keuangan akan membuat Palestina makin terperosok ke dalam kubang penderitaan dan keterjajahan. Dua asumsi tersebut di atas makin menegaskan bahwa komunikasi politik antara negara-negara Barat dan Amerika dengan pemerintahan Palestina pasca kemenangan Hamas mengalami kebuntuan. Hal ini terletak pada komunikator politik di masing-masing negara memiliki keyakinan dan pendapatnya masing-masing. Sehingga yang terjadi upaya saling membenarkan terhadap sikap yang diambilnya. Barat masih menggangap bahwa Hamas adalah organisasi politik yang anti Barat, menolak berunding dengan Israel, dan tidak mengakui Israel. Sementara di internal Palestina sendiri terjadi konflik yang disebabkan oleh perebutan kontrol atas berbagai lembaga strategis lainnya, selain masalah metodologi perjuangan yang juga berbeda satu dengan yang lainnya.

Dari kondisi tersebut di atas, jelas menekankan adanya ketidaksinambungan antara komunikator politik dan komunikan politik. Timbal balik kepentingan di antara kedua negara terhalang oleh adanya asumsi dasar yang makin memperkeruh permasalahan. Sementara dilema dari kebuntuan komunikasi politik tersebut adalah telah terjadinya kesengsaraan dan kesulitan yang makin bertambah di rakyat Palestina. Yang menarik juga adalah bahwa kebijakan Ismail Haniya untuk memangkas habis bantuan ekonomi bersyarat dari Barat juga didukung oleh rakyatnya. Padahal apabila dikaitkan dengan kondisi ekonomi Palestina hal tersebut makin menambah kesengsaraan.

Di sini sejatinya perlu penegasan, baik dari internal maupun eksternal. Di samping penting adanya mediasi yang dapat mempertemukan dua kepentingan yang berbeda. Apakah dengan dasar kemanusiaan, sebagaimana himbauan Organisasi negara-negara Islam (OKI), dan Liga Arab. Ataupun dengan berdasar pada kepentingan diplomatik, dengan meminta agar Hamas mau mengakui Israel dan melakukan perundingan sebagaimana yang dihimbau PBB dan Uni Eropa.

Peran mediator tersebut setidaknya akan memecahan kebuntuan demi terbangunnya satu kesepahaman baru, baik sebagai dasar diplomatik, maupun dasar kemanusiaan lainnya. Setidaknya ada lima hal yang perlu dilakukan oleh negara ataupun lembaga internasional yang memfasilitasi dan memediasiagar terjadi komunikasi politik, dan ada timbal balik keuntungan di dalamnya. Pertama, mediasi harus benar-benar memahami permasalahan dan keyakinan politik masing-masing negara ataupun kelompok negara atas setiap kepentingan nasionalnya. Dengan mencari cela untuk dapat mempertemukan kedua belah pihak dan menyelamatkan rakyat Palestina dari kondisi yang makin menyengsarakan.

Kedua, mediasi, harus menjaga agar sisi sensitif antar kedua kepentingan yang mengemuka tidak dijadikan pesan bagi upaya membangun komunikasi politik tersebut. Isu dan hal yang sensitif misalnya menolak eksistensi Israel, ataupun menganggap Hamas sebagai organisasi teror, ataupun yang lainnya.

Ketiga, mediasi yang dilakukan harus mengedepankan satu kepentingan bagi masa depan rakyat Palestina. Bantuan ekonomi bersyarat serta penolakan Hamas atas berbagai kebijakan Barat diupayakan tidak menjadi agenda utama. Melainkan mencari titik persamaan keduanya.

Keempat, mediasi harus mensyaratkan agar konflik yang terjadi antara Faksi Hamas dan Fatah dapat diselesaikan sebelum beranjak pada pembangunan komunikasi dengan negara-negara Barat, agar dapat berbicara satu suara mewakil Palestina dalam pembangunan komunikasi politik.
Dari keempat peran yang harus dilakukan oleh mediator tersebut srtidaknya akan membangun komunikasi politik yang baik, antara kedua belah pihak. Sehingga terbangun satu hubungan timbal balik, sebagai dasar dari komunikasi politik yang baik. Indikator dari komunikasi politik yang baik adalah: Pertama, negara Barat dan Amerika Serikat kembali membuka keran bantuan dan dukungan ekonominya dengan memahami dinamika yang terjadi di internal Palestina. Kedua, Hamas, sebagai salah satu bagian dari problem membangun kerangka diplomasinya dengan melihat Israel sebagai salah satu realitas politik. Ketiga, realitas Palestina sebagai negara yang masih belum sepenuhnya merdeka, karena masih bersitegang dan cenderung tidak berdaya oleh tindakan semena-mena Israel. Sehingga dibutuhkan satu sikap diplomatis, yang mampu membangun posisi tawar Palestina di mata Barat umumnya, dan Israel khususnya.

Penutup

Komunikasi politik antar negara yang tidak cukup baik membawa implikasi kepada kesulitan ekonomi rakyat Palestina. Meski dari kondisi tersebut, membawa efek positif bagi pembangunan kepemilikan dan kecintaan rakyat Palestina pada eksistensi bangsa. Sehingga, dalam konteks diplomasi politik juga harus disadari benar bahwa membangun hubungan dan opini yang terus beranjak dinamis menyebabkan komunikasi politik yang intensif antar negara akan mampu meminimalisir hal-hal negatif. Sehingga hal-hal yang mampu meningkatkan kerja sama dan membangun posisi politik yang sama, akan mampu membangun komunikasi timbal-balik, baik sebagai penegas eksistensi bangsa, maupun pengembangan kesadaran masyarakatnya perihal penolakan terhadap bentuk-bentuk penjajahan baru dalam bentuk pemaksaan kehendak dan pembangunan ketergantungan ekonomi.

DAFTAR REFERENSI:

Abas, Nasir. 2005. Membongkar Jamaah Islamiyah: Pengakuan Mantan Anggota JI. Jakarta:
Grafindo

A.P. Sumarno. Et al. 1999. Dasar-dasar Komunikasi Politik. Bandung: Alumnus.

Budiardjo, Mirriam. 1982. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta Gramedia 1982

Basyaib, Anton. 1998. Agar Indonesia Tetap Bernyanyi, Pergolakan Menjelang dan
Pasca Reformasi. Jakarta: Penerbit Lentera

Brown, Bernard E.Roy Macridis (ed) 1996. Comparative Politics: Notes and
Readings. Belomont:Wadsworth Publishing Company.

Dahl, Robert. A. 2001. Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek
Demokrasi Secara Singkat. Jakarta: YOI

Huntington, Samuel P. 1983. Tertib Politik dalam Masyarakat yang Berubah. Jakarta: Rajawali
Press.

——–, 1997. Gelombang Demokratisasi Ketiga. Jakarta: Grafiti Oklahoma University Press

Linz. Juan. Z. (et al) 2001. Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari
Kekeliruan Negara-negara lain. Bandung: Mizan

Muhaimin, Yahya. Colin MacAndrews. 1995. Masalah-masalah Pembangunan Politik.
Yogyakarta: UGM Press.

Mosca, Gaetano. 1939. The Ruling Class. New York: H.D Kohn.

Nimmo, Dan. 1999. Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media. Bandung: Rosda Karya.

O’Donnel, Guilermo, dkk. 1993. Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian
Kemungkinan Atau Ketidakpastian. Jakarta: LP3ES.

——-. 1993. Transisi Menuju Demokrasi: Tinjauan Berbagai Perspektif. Jakarta:
LP3ES
Pareto, Vilvredo. 1935. The Mind and Society. New York: Livingstone.

Rush, Mechael. 2003. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rajawali Press.

Susanto, S. Astrid. 1975. Pendapat Umum. Jakarta: Bina Cipta.

B. Surat Kabar dan Media

Harian Pagi Kompas, 23 dan 31 Mei 2006

Koran Tempo, 22 Mei 2006