Berakhir sudah teka-teki pasangan Calon Presiden (Capres) setelah tiga pasang mendeklarasikan kesiapannya maju dalam Pemilihan Presiden Bulan Juli mendatang. Pasangan pertama Jusuf Kala-Wiranto (JK Win) telah menyatakan kesiapannya lebih awal setelah SBYdan Partai Demokrat dirasakan telah mendikte Partai Golkar dan JK dengan berbagai persyaratan yang diajukan bila JK masih ingin maju bersama dengan SBY dalam Pilpres. Pasangan ini juga telah melakukan penelikungan politik, karena deklarasi JK-Win dilakukan setelah keduanya hadir dalam Koalisi Besar yang digagas PDI P, Partai Golkar, Hanura, dan Gerindra, bersama sejumlah partai gurem di kantor DPP Partai Hanura. Ada aroma kebingungan yang nampak dari sejumlah petinggi partai beringin tersebut terkait dengan konstelasi politik nasional yang sangat dinamis, dan itu ditangkap Partai Hanura sebagai peluang.

Sementara pasangan SBY-Boediono (SBY Berbudi) lebih mantap melangkah, karena PD, sebagai kendaraan politik SBY menang dalam Pemilu Legislatif memiliki kewenangan dalam menentukan pendamping SBY. Meski sempat mendapatkan reaksi negative dari mitra koalisi, pasangan SBY Berbudi tetap maju dengan dukungan bulat dari mitra koalisi, bersama sejumlah partai gurem. Ada sejumlah kesepakatan yang terjadi antara SBY dengan mitra koalisinya terkait dengan bagi-bagi kekuasaan, namun demikian, agaknya SBY sadar betul pilihannya kepada Boediono ini untuk memberikan ruang gerak agar kebijakan yang dibuat tidak terinterupsi oleh manuver politik wakilnya, sebagaimana yang terjadi ketika bersama JK lima tahun terakhir.

Sedangkan pasangan ketiga adalah Megawati-Prabowo (Mega Pro). Harus diakui pasangan ini agak unik karena Megawati dan PDI P tidak pernah disukai oleh partai-partai yang sekarang merapat ke SBY Berbudi. Ada semacam halangan psikologi politik antara PDI P dengan partai-partai tersebut sejak dua pemilu terakhir. Bahkan jikapun ada komunikasi politik terkesan bersifat retorik dan tidak menghasilkan kesepakatan. Sementara Prabowo dengan Gerindra dianggap sebagai figure yang relatif menjadi magnet bagi partai-partai tersebut untuk merapat. Selain karena dukungan finansial yang kuat, isu dan program yang diangkat Prabowo dan Gerindra cenderung populis.

“Ban Serep”

Sudah dua Pemilu digelar, pemenang Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden selalu berbeda, tahun 1999, PDI P sebagai pemenang Pemilu dipecundangi oleh Koalisi Poros Tengah yang memajukan Gus Dur sebagai Presiden. Sementara Partai Golkar yang menang pada Pemilu 2004, juga dikalahkan dengan telak oleh Partai Demokrat bersama sejumlah koalisinya yang mengusung SBY-JK, termasuk mangkirnya JK terhadap keputusan Partai Golkar untuk mendukung penuh Wiranto yang menang dalam Konvensi Partai Golkar. Dan hasil Pemilu 2009 ini memajukan PD sebagai pemenang, terlepas bagaimana kuatnya figure SBY dalam partai ini namun untuk mematahkan mitos tersebut bukan perkara mudah bagi petinggi PD dan SBY. Akan tetapi hal yang membedakan dengan dua pemilu terakhir dengan hasil pemilu sekarang adalah adanya kombinasi figuritas SBY di PD dan kinerjanya selama lima tahun menjabat presiden. Dua hal tersebut menjadi keuntungan bagi pasangan SBYBerbudi dalam meraup suara dan memenangkan Pilpres untuk periode lima tahun kedua SBY.

Isu bahwa Boediono penganut neo liberal dalam persfektif ekonomi serta kurang agamis dan disinyalir kejawen bisa menjadi batu sandungan bagi SBYBerbudi dalam meraup dukungan masyarakat. akan tetapi, seperti banyak diprediksi oleh banyak pengamat serta diperkuat oleh hasil berbagai jajak pendapat yang menempatkan SBY sebagai figur yang banyak dipilih oleh masyarakat. ini berarti kesan bahwa wakil presiden hanya sebagai’pembantu’ dan ’ban serep’ dalam konteks SBY Berbudi ada benarnya. Sehingga pilihan terhadap Boediono sebagai wakilnya dalam Pilpres tidak akan banyak mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap SBY. Figuritas SBY menjadi sentral dalam upaya SBY Berbudi menarik dukungan masyarakat.

Sementara itu pasangan JK Win menjadi fenomena yang klasik dalam perpolitikan di Indonesia. Sebagai mantan juara Pemilu 2004, Partai Golkar merasa digembosi oleh PD dan SBY. Semua jerih payah program yang dilakukan oleh Pemerintahan duet SBY-JK selama lima tahun terakhir diklaim sebagai keberhasilan SBY dan PD. Partai Golkar yang selama ini menopang SBY-JK dengan menciptakan ‘stabilitas’ di parlemen kemudian ditinggalkan oleh SBY, setelah PD dinyatakan sebagai pemenang Pemilu 2009. Harga diri sebagai partai yang pernah berkuasa lebih dari 30 tahun merasa terusik, sehingga langkah mantap JK untuk maju sebagai calon presiden ditangkap oleh Wiranto dan Hanura sebagai sebuah peluang memantapkan eksistensinya dalam perpolitikan di Indonesia.

Pasangan JK Win secara geopolitik mampu mengkombinasikan Jawa-luar Jawa, dimana sentimen tersebut terus digulirkan agar asumsi representasi perpolitikan tetap berimbang. Banyak yang memprediksikan pasangan ini tidak akseptabel karena dianggap kurang berbasis dan memiliki karakter yang kurang kuat. Bandingkan misalnya dengan SBY Berbudi atau Mega Pro. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa respon positif dari masyarakat luar Jawa sangat antuasias, sebut saja misalnya beberapa mantan petinggi GAM di NAD yang secara terbuka menyatakan dukungannya kepada pasangan ini. Belum lagi jaringan masyarakat Indonesia Bagian Timur yang pernah digarap oleh JK dan berhasil menaikkan dirinya bersama SBY dalam Pilpres 2004 lalu.

Sedangkan pasangan Mega Pro relatif unik, selain karena orang tua keduanya; Soekarno dan Soemitro adalah rival politik abadi, pasangan ini disatukan oleh kepentingan yang kurang lebih sama; meneruskan mitos pemenang Pemilu Legislatif kalah dalam Pilpres. Ketidaksukaan terhadap figuritas SBY membuat keduanya memiliki kepentingan yang sama untuk memusatkan kekuatan politik mengalahkan SBY. Selain itu platform dan program kepartaian keduanya cenderung sama; ekonomi kerakyatan, dan basis massa ‘wong cilik’.

Pasangan ini juga relatif memiliki pendukung yang tetap; pemilih PDI P dan Gerindra adalah realitas jumlah suara yang mewakili masyarakat menengah ke bawah. Agaknya yang membuat pasangan ini rentan konflik di tengah jalan apabila pembagian tugas dan wewenangnya tidak tuntas, sebab keduanya cenderung dominan. Sehingga, ketika mendeklarasikan diri, keduanya telah mantap dengan pembagian kekuasaan bila terpilih. Hal lain yang harus digarisbawahi adalah figure Prabowo selain menjadi magnet baru dalam perpolitikan nasional, juga rentan dengan berbagai isu terkait pelanggaran HAM di masa lalu, sebagaimana Wiranto juga akan alami.

Dari ketiga pasangan tersebut di atas tingkat akseptabilitasnya cenderung bervariasi. Bila pada pasangan SBY Berbudi, masyarakat cenderung melihat figuritas SBY semata dengan berbagai keberhasilannya selama lima tahun terakhir. Maka dalam konteks pasangan JK Win dan Mega Pro, masyarakat melihat sebagai paket calon. Sedari awal misalnya Boediono menyatakan siap menjadi pembantu dan ‘ban serep’ SBY ketika berpidato dalam deklarasi pasangan tersebut. Hal yang berbeda ketika pasangan JK Win dan Mega Pro dideklarasikan. Masyarakat cenderung menunggu figure yang dipilih serta pembagian peran dan kekuasaan. Ada aroma kekecewaan dari pendukung Prabowo ketika memilih menjadi pasangan Megawati. Hal yang sama juga terjadi pada basis massa Partai Golkar ketika JK memilih Wiranto. Kondisi ini tentu saja tidak tetap, bisa berubah tergantung pada mesin politik serta pembagian peran dan kekuasaan yang tuntas. Dalam pengertian, dapat saja justru sentralitas yang dibangun SBY justru menjadi bumerang terkait dengan tingkat penerimaan masyarakat terhadap pasangan tersebut. Ini berarti makna ‘ban serep’ dalam konteks perpolitikan di Indonesia harus dikaji ulang, terkait dengan tingkat akseptabilitas masyarakat yang akan mempengaruhi masa depan bangsa ini.