Masalah netralitas TNI/Polri dalam Pilpres kembali diperdebatkan karena tiga pasangan yang maju menggandeng purnawirawan jenderal TNI, baik sebagai capres maupun cawapres. Selain itu, ketiga tim sukses pasangan capres tersebut juga diisi oleh para mantan jenderal TNI maupun Polri, hal tersebut makin menguatkan kekuatiran publik terkait dengan netralitas kedua institusi negara. Pengalaman selama lebih dari 30 tahun, di mana TNI dan Polri menjadi mesin pemenangan politik Pemerintahan Orde Baru dengan Golkar-nya menjadi catatan kelam bagi perpolitikan nasional.

Tak tanggung-tanggung, keterlibatan para mantan jenderal, baik TNI maupun Polri tersebut makin menguatkan mesin politikmasing-masing koalisi partai politik yang mengusung ketiganya, pasangan SBY-Boediono paling banyak diisi oleh para mantan petinggi TNI dan Polri, sebut saja Djoko Suyanto, mantan Panglima TNI, Sutanto, mantan Kapolri, sementara dua pasangan lainnya relatif diisi oleh para mantan jenderal yang seangkatan atau karena kedekatan semasa aktif.

Akan tetapi, seberapa signifikannya netralitas TNI/Polri bagi pemenangan ketiga kandidat tersebut? sejatinya bila mengacu kepada hasil Pileg beberapa waktu lalu, ada perubahan basis dukungan dikantung-kantung dan komplek perumahan TNI/Polri, sekedar ilustrasi misalnya pada Pemilu 2004 lalu, Kompleks Perumahan Brimob Kelapa Dua, Depok dimenangkan oleh PDI P dan Golkar, namun pada Pemilu 2009, kemenangan secara mutlak digondol oleh PD. Hal yang hampir sama terjadi di komplek-komplek perumahan TNI dan Polri. Bisa saja hal tersebut dianggap sebagai ‘fenomena SBY’, akan tetapi hal tersebut secara sistematis terjadi di hampir semua komplek perumahan anggota TNI/Polri di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Barat. Artinya perubahan perolehan suara akan sangat mungkin terjadi, dan akan menguntungkan salah satu kandidat. Tak heran, apabila kekuatiran publik akan adanya ‘perang bintang’ antar Tim Sukses yang diusung para mantan jenderal, dan berupaya memenangkan masing-masing kandidat yang didukungnya dengan merebut basis-basis suara dari keluarga TNI dan Polri bisa jadi ada benarnya. Kekuatiran tersebut terletak pada cara dan pola intelijen dan pengorganisiran khas militer untuk menarik dukungan kepada masing-masing kandidat. Sehingga cenderung akan memarjinalkan esensi sipil dalam hajat politik lima tahunan tersebut.

Apabila dikalkulasi secara matematis sesungguhnya jumlah keseluruhan anggota TNI dan Polri kurang dari 1 juta, katakanlah masing-masing anggota memiliki isteri dan dua anak, yang memiliki hak memilih dalam Pilpres, maka jumlah suara yang akan diraup oleh para kandidat tersebut kurang lebih 3 juta suara dukungan. Artinya bila dibandingkan dengan daftar pemilih yang ada tidak terlalu signifikan pengaruhnya, apalagi bila 3 juta suara tersebut tersebar dari NAD hingga Papua. Namun demikian, harus disadari bahwa hingga saat ini, budaya politik yang berkembang di masyarakat cenderung melihat para anggota TNI/Polri dan keluarganya dalam status ‘digugu dan ditiru’, yang akhirnya akan memasiffkan dukungan bagi para kandidat tersebut. Tak heran apabila kemudian perolehan suara PD melonjak 300 % pada Pileg dan tersebar dari perkotaan hingga pedesaan, dari Sabang hingga Merauke. Selain figuritas SBY, juga diindikasikan adanya langkah-langkah sistematis dari internal TNI/Polri untuk mendongkrak perolehan suara partai tersebut agar mampu menjadi kendaraan politik SBY pada Pileg.

Sekedar Fenomena

Mengacu pada hasil Pemilu 1999 dan 2004 lalu, sesungguhnya masalah netralitas TNI/Polri pada Pemilu 2009 ini tak lebih sekedar fenomena politik. Pada Pemilu 1999, meski ketika itu TNI dan Polri sedang mengalami masa-masa yang sulit karena tuntutan masyarakat terkait dengan Dwi Fungsi ABRI, serta pelanggaran HAM, kedua institusi tersebut masih berupaya mendukung Golkar. Meski kalah dari PDI P, tetapi kecenderungan mendukung rejim yang sedang memerintah merupakan karakteristik militer dan polisi di banyak negara. Sementara pada Pemilu 2004, langkah-langkah memenangkan PDI P dan salah satu capres juga menguat. Salah satu kasus yang terbuka ke publik adalah pengarahan dari Kapolwil Purwokerto waktu itu kepada anggota Bhayangkari dan Dharma Wanita di lingkungan Polwil Purwokerto untuk memenangkan salah satu partai dan capres.

Berkaca pada dua kasus di atas, sesungguhnya kekuatiran publik terkait netralitas TNI/Polri pada Pilpres Juli nanti lebih banyak dibangun oleh asumsi yang berlebihan terkait keterlibatan para mantan jenderal tersebut di gelanggang politik. Selain itu, lemahnya konsolidasi sipil juga menguatkan situasi kekuatiran tersebut. fenomena tersebut sesungguhnya bisa dipupus bahkan dihilangkan sama sekali apabila elit sipil mampu menjawab harapan-harapan publik terkait dengan program yang efektif dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Artinya signifikansi netralitas TNI/Polri tidak berarti apabila partai politik sebagai mesin politik menjalankan fungsinya dengan tawaran konkret terkait dengan program. Hal tersebut akan diuji pada Pilpres Juli nanti, apakah fenomena netralitas TNI/Polri akan kembali terulang, atau mesin politik partai yang berfungsi: salah satu indikasinya adalah perolehan suara di komplek TNI/Polri dan kantung-kantung sekitarnya tidak didominasi oleh salah satu kandidat.