Di tengah hiruk pikuk permasalahan hasil Pemilu Presiden (Pilpres) dan apresiasi komunitas internasional terkait dengan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut, Indonesia kembali dikejutkan oleh ledakan dua bom di Hotel Marriott dan Hotel Ritz Carlton pada tanggal 17 Juli 2009. Meski tidak separah dibandingkan dengan Bom Marriot I, namun peledakan bom kali ini harus menjadi catatan penting bagi banyak pihak khususnya Pemerintah dan Polri terkait dengan maraknya kembali aksi bom pasca Amrozi dkk dihukum mati.

Ada beberapa analisis terkait dengan ledakan Bom Marriot II ini, yakni: Pertama, ini merupakan bagian dari aksi pembalasan sejumlah anggota Jemaah Islamiyah (JI) yang sebagian besar telah dibebaskan dari penjara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Philipina terkait dengan hukuman mati terhadap tiga terpidana terorisme; Amrozi dkk. Hal ini diperkuat dengan sejumlah lembaga analisis keamanan di Australia, dan Singapura akan kemungkinan aksi balasan dari para pengikut JI tersebut. Dan Indonesia dipilih sebagai target operasi disebabkan secara keamanan negara tengah lengah, karena elit politiknya tengah fokus berebut kekuasaan dalam agenda demokrasi lima tahunan.

Kedua, pengalihan terhadap berbagai isu politik yang menyudutkan Pemerintah, khususnya Presiden SBY terkait dengan berbagai kekisruhan dan dugaan ketidaknetralan pemerintah dalam pelaksanaan Pilpres, Baik soal DPT hingga operasi pemenangan SBY yang dinilai tidak etis dan cenderung menghalalkan segala cara.

Ketiga, aksi bom Marriot II merupakan bagian dari upaya untuk menguji kepemimpinan SBY terkait dengan berbagai konflik senjata dan aksi terorisme yang sepanjang SBY berada di lingkaran kekuasaan mulai menjadi Menko Polsoskam era Gus Dur, dan kemudian Menkopolkam era Megawati serta menjabat presiden pada periode pertama ini tidak nampak sentuhan khas SBY-nya. Banyak penyelesaian konflik dan terorisme yang dilakukan oleh SBY selesai di Desk anti Teror, yang kemudian menjadi bagian terpenting dalam perumusan UU Anti Terror No. 15 Tahun 2003 dan pembentukan Densus 88 AT. Sementara pada penyelesaian berbagai konflik banyak diinisiasi oleh Jusuf Kalla ketika menjadi Menko Kesra dan kemudian Wakil Presiden.

Dari ketiga analisis tersebut ada hal yang saling terkait yakni analisis pertama dan ketiga. Kedua analisis tersebut sangat mungkin menjadi satu ikatan kepentingan yang menjadi bagian tantangan bagi SBY yang hampir pasti melenggang ke Istana untuk periode kedua sebagai presiden. Ada tiga alasan mengapa dua analisis tersebut menguat menjadi alasan terjadinya Bom Marriot II, yakni: Pertama, ada kejenuhan aksi terror di Asia Selatan dan Timur Tengah pasca pengurangan pasukan internasional di Irak, serta intensifitas pasukan internasional di Afganistan serta pasca tewasnya Benazir Butho dan aksi terror di Mumbay. Kondisi ini kemudian makin diperkuat dengan dihukum matinya tiga terpidana terorisme, Amrozi dkk. Ada semacam migrasi terror yang kemudian terbangun antara poros Timur Tengah-Asia Selatan-Asia Tenggara.

Kedua, kesibukan aparat keamanan, khususnya Densus 88 AT Polri yang diamanati oleh UU Anti Teror sebagai actor utama yang memberantas segala bentuk aksi terror terkait dengan penggunaan bom. Harus diakui bahwa kekurangwaspadaan ini menjadi semacam penyakit yang terus menghinggapi elit politik dan aparat keamanan, yang cenderung terfokus pada pelaksanaan Pilpres. Kondisi tersebut merupakan ruang dan kesempatan bagi aksi terror, khususnya jaringan JI yang merupakan salah satu aktor utama aksi terror di Indonesia.

Ketiga, kisruh pelaksanaan Pilpres yang mengarah kepada konflik elit menjadi bagai dari pra kondisi akan kemungkinan maraknya aksi terror di sejumlah daerah rawan konflik. Harus dicatat bahwa berbagai aksi terror dan konflik selama sepuluh tahun terakhir dikarenakan elit politik yang ada cenderung terjebak pada konflik elit. Apalagi salah satu isu yang berkembang adalah soal kapabilitas SBY jika terpilih menjadi Presiden periode kedua dalam menangani sejumlah konflik dan pemberantasan terorisme. Sejumlah kalangan menilai SBY belum terlalu teruji untuk kedua masalah krusial tersebut, karena banyak dijalankan oleh Jusuf Kalla baik ketika sebagai Menko Kesra dan kemudian Wakil Presiden.

Tantangan SBY Kedepan

Bukan mendahului penetapan KPU terkait dengan hasil Capres, namun SBY hampir dipastikan akan melanjutkan kepemimpinannya untuk lima tahun ke depan. Hal ini berarti akan makin menguatkan dua analisis tersebut di atas sebagai bagian dari ujian terhadap kepemimpinan SBY terkait dalam penyelesaian konflik dan pemberantasan terorisme. Setidaknya Bom Marriot II menjadi peringatan awal bagi SBY untuk membuktikan komitmen dan kapabilitasnya dalam penyelesaian konflik dan pemberantasan terorisme.

Sebab sebagaimana diketahui karakteristik gerakan terorisme pasca Perang Dingin lebih rumit dan cenderung lepas dari bentukan jaringan sel gerakan yang kemungkinan menginisiasi terjadinya Bom Marriot II tersebut. Dengan kata lain, besar kemungkinan Bom Marriot II bukanlah satu-satunya peledakan yang dilakukan oleh jaringan terorisme tersebut. Bila mengacu kepada pola dan karakteristik gerakan JI, maka hampir dipastikan akan terjadi rangkaian pengeboman di sejumlah tempat strategis dan daerah rawan konflik lainnya.

Setidaknya ada tiga hal yang menjadi prioritas Pemerintahan SBY periode kedua nanti khususnya dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat dari ancaman terorisme, yakni: Pertama, perlunya mengembangkan satu jejaring keamanan nasional yang mampu mendeteksi dan mencegah kemungkinan terjadinya ancaman terhadap eksistensi negara. Jejaring keamanan nasional ini lebih pada pengembangan kesadaran masyarakat terkait dengan hal-hal yang menjadi ancaman bagi warga maupun negara secara luas. Di banyak negara telah dikembangkan satu jejaring National Security Hotline yang bisa diakses oleh masyarakat bila menemukan hal-hal yang mencurigakan terkait dengan pergerakan terorisme maupun bencana alam. Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting guna mengurangi berbagai ancaman terkait dengan negara dan warganya.

Kedua, mengintensifkan pengembangan Densus 88 AT sebagai pasukan polisi elit anti terror yang telah teruji dalam menangkap dan mengungkap berbagai jaringan terorisme, terutama yang terkait dengan JI dan konflik separatism. Pengembangan tersebut selain pengembangan internal Densus 88 AT, juga mengintensifkan koordinasi dengan anti terror dari TNI, agar pola pemberantasan terorisme dapat sistematis dan terukur.

Ketiga, melakukan tindakan preventif dan pengamanan khususnya di daerah rawan konflik untuk terus merajut perdamaian dan persaudaraan. Sementara daerah yang cenderung menjadi sasaran aksi terror dapat dilakukan tindakan pre emtif dalam bentuk pengamanan swakarsa yang berlapis. Disamping itu perlu secara aktif mengintensifkan kembali kinerja BIN dan Polri dalam pola pengamanan serta mendeksi berbagai kemungkinan ancaman terkait dengan eksistensi negara. Dalam banyak hal harus diakui dua institusi negara tersebut belum secara optimal dalam mendeteksi berbagai kemungkinan ancaman bom dan tindak kekerasan serta terorisme lainnya. BIN bersama Intelkam Polri seharusnya mampu membaca berbagai pergerakan ratusan eks anggota JI yang telah dibebaskan dari berbagai penjara di Asia Tenggara, khususnya Indonesia.

Ketiga prioritas tersebut setidaknya akan mengurangi berbagai kemungkinan ancaman terkait dengan konflik dan terorisme yang kembali marak,dengan mengambil momentum pasca Pilpres. Di samping itu, SBY juga diharapkan membuktikan diri bahwa dalam kepemimpinannya proses penannganan konflik dan pemberantasan terorisme dapat secara efektif dilakukan, tanpa diinterupsi oleh bayang-bayang wakilnya, sebagaimana yang terjadi pada periode kepresidenannya yang pertama.