Seusai pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan mendapatkan apresiasi yang baik dari komunitas internasional, Indonesia kembali dikejutkan oleh ledakan dua bom di Hotel Marriott dan Hotel Ritz Carlton pada tanggal 17 Juli 2009. Meski tidak separah dibandingkan dengan Bom Marriot I, namun peledakan bom kali ini harus menjadi catatan penting mengingat ledakan kali ini aksi teror pertama pasca eksekusi mati terhadap tiga terpidana mati Bom Bali, Amrozi dkk.

Bisa jadi aksi terror kali ini tidak mendapatkan perhatian dunia jika tidak dilakukan di kedua hotel bintang lima yang berada di kawasan Bisnis Kuningan Jakarta. Nyatanya ledakan bom yang menewaskan Sembilan orang dan melukai puluhan orang ini menjadi berita utama di hampir semua media. Kenyataan inilah yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia, kembali harus melakukan berbagai klarifikasi terkait dengan situasi keamanan pasca ledakan bom tersebut.

Yang agak menarik adalah pemaparan Presiden SBY terkait dengan target utama dari aksi tersebut disinyalir adalah dirinya, berdasarkan data, analisis dan temuan BIN. Harapan agar publik tidak cemas justru menjadi sebaliknya, mengingat pernyataan itu dibacakan langsung oleh kepala negara. Apalagi Kapolri juga menyatakan upaya tersebut sebagai langkah sistematis untuk menggagalkan pelantikan SBY sebagai Presiden terpilih untuk periode kedua. Dalam konteks keamanan dan membangun rasa aman publik, agaknya pernyataan tersebut menjadi antiklimaks dari upaya untuk meminimalisir kecemasan dan opini negative komunitas internasional terkait kondisi keamanan di Indonesia. Apapun alasannya pernyataan tersebut telah makin memperuncing konflik antara kandidat dalam Capres. Ledakan bom dan berbagai pernyataan dari elit politik yang mengemuka di media makin menegaskan bahwa Indonesia berada dalam posisi krisis.

Harus diakui bahwa langkah-langkah yang terkait dengan kesiagaan aparat keamanan dan deteksi dini dari jejaring intelijen,baik yang berasal dari BIN, Polri, maupun militer ternyata tidak berjalan efektif. Pemaparan SBY sebagai laporan dari BIN dalam konteks perang melawan terorisme pasca ledakan tidak cukup membantu langkah-langkah yang dilakukan aparat keamanan, khususnya jejaring intelijen dan Densus 88 AT. Ada upaya mempolitisir kasus tersebut menjadi sekedar sengketa hasil Pilpres dan kekuasaan politik semata. Dalam konteks perang melawan terorisme, Bom Marriot II harus dilihat sebagai pra kondisi terhadap kemungkinan aksi-aksi terror lanjutan. Sehingga melokalisir peristiwa tersebut hanya pada lingkaran politik hasil Pilpres hanya akan mengaburkan esensi utama dalam memberantas terorisme sebagaimana yang ditegaskan dalam UU No.15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Namun demikian kiranya sejumlah analisis terkait dengan ledakan Bom Marriot II juga perlu dikemukakan, yakni Pertama, merupakan aksi pembalasan sejumlah anggota Jemaah Islamiyah (JI) yang sebagian besar telah dibebaskan dari penjara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Philipina terkait dengan hukuman mati terhadap tiga terpidana terorisme; Amrozi dkk. Hal ini diperkuat dengan sejumlah lembaga analisis keamanan di Australia, dan Singapura akan kemungkinan aksi balasan dari para pengikut JI tersebut. Dan Indonesia dipilih sebagai target operasi disebabkan secara keamanan negara tengah lengah, karena elit politik dan aparat keamanannya tengah fokus dalam Pilpres.

Kedua, pengalihan terhadap berbagai isu politik yang menyudutkan Pemerintah, khususnya Presiden SBY terkait dengan berbagai kekisruhan dan dugaan ketidaknetralan pemerintah dalam pelaksanaan Pilpres, Baik soal DPT hingga operasi pemenangan SBY yang dinilai tidak etis dan cenderung menghalalkan segala cara oleh kandidat lainnya.

Ketiga, bom Marriot II ini merupakan bagian dari rangkaian aksi bom untuk menguji kepemimpinan SBY terkait dengan berbagai konflik senjata dan aksi terorisme yang sepanjang SBY berada di lingkaran kekuasaan mulai menjadi Menko Polsoskam era Gus Dur, dan kemudian Menkopolkam era Megawati serta menjabat presiden pada periode pertama ini tidak nampak sentuhan khas SBY-nya. Banyak penyelesaian konflik dan terorisme yang dilakukan oleh SBY selesai di Desk anti Teror, yang kemudian menjadi bagian terpenting dalam perumusan UU Anti Terror No. 15 Tahun 2003 dan pembentukan Densus 88 AT. Sementara pada penyelesaian berbagai konflik banyak diinisiasi oleh Jusuf Kalla ketika menjadi Menko Kesra dan kemudian Wakil Presiden.

Keempat, Bom Marriot II merupakan pra kondisi menuju Indonesia yang penuh konflik. Sebagaimana diketahui bahwa ketidakpuasan kandidat Pilpres lainnya terkait dengan pelaksanaan agenda lima tahunan, dan hendak mendorong sebagaimana yang terjadi di Iran pasca Pilpres. Hal ini diperkuat dengan analisis dan temuan BIN terkait hal tersebut, serta pernyataan dari Kapolri.

Migrasi Teror

Dalam pemahaman penulis, analisis yang pertamalah yang dianggap dapat menjadi rujukan penting mengapa peristiwa pengeboman kembali terjadi. Ada empat alasan penguat terkait dengan adanya jejaring terorisme Jemaah Islamiyah (JI) dibalik peristiwa Bom Marriot II, yakni:

Pertama, adanya kejenuhan aksi terror di Asia Selatan dan Timur Tengah pasca mundurnya Amerika Serikat dari Irak, serta intensifitas pasukan internasional di Afganistan dan Pakistan dalam memburu jaringan terorisme, apalagi sejak tewasnya Benazir Butho dan aksi terror di Mumbay, India. Kondisi ini kemudian makin diperkuat dengan dihukum matinya tiga terpidana terorisme, Amrozi dkk. Ketiga kawasan poros terorisme: Timur-Tengah-Asia Selatan-Asia Tenggara merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pergerakan terorisme selama tiga dasa warsa terakhir. Momentum instabilitas politik dan mengemukanya ketidakpuasan sebagian public terkait dengan hasil Pilpres menjadi pondasi bagi menguatnya kembali basis JI di Indonesia. Apalagi partai politik yang dianggap representasi umat Islam; PKS justru menjadi garda terdepan dalam mendukung SBY yang disinyalir beraliran neo liberal.

Kedua, konsolidasi jaringan JI pasca eksekusi mati tiga terpidana Bom Bali,Amrozi dkk dianggap sebagai fase rehat dan melakukan rekruitmen baru bagi martir-martir yang siap syahid. Hal yang perlu digarisbawahi pula bahwa inkonsistensi dan oportunitas PKS dalam berpolitik di Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari mengautnya jaringan baru JI di Asia Tenggara dan Indonesia. Dan jangan dibayangkan para martir yang melakukan bom bunuh diri berpenampilan sebagaimana generasi awal JI, tapi telah mengubah penampilan layaknya orang kebanyakan, dan dalam kasus Bom Marriot II, bahkan mampu menyewa sebuah kamar dengan tarif jutaan rupiah permalam.

Ketiga, Bom Marriot II terkesan lebih rapih dari peristiwa pengeboman sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya suatu kontinyuitas dari pola pergerakan terorisme dari sebelumnya. Apalagi dengan berbagai pendekatan, waktu peledakan yang dipilih cenderung mengindikasikan adanya keinginan untuk sekedar mempertegas bahwa gerakan terorisme di Indonesia masih ada dan akan terus mengancam.

Keempat, perubahan karakteristik dan pola JI di Indonesia. Bila pada aksi-aksi sebelumnya JI banyak melakukan aksi dengan pola-pola yang relatif terbaca,sebagaimana pada aksi terror bom bunuh diri, maka pada kasus Bom Marriot II hal tersebut diubah dengan mempraktikkan pola terorisme yang bersifat lebih khusus dan berbiaya tinggi. Sesuatu yang dalam pemahaman penulis sebagai perubahan signifikan dalam menjalankan aksi terror tersebut.

Sebagaimana uraian di atas kesinambungan gerakan terorisme di Indonesia juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gerakan terorisme global. Ada pola yang menarik bila ditelusuri bagaimana setiap kawasan memberikan ‘kontribusi’ dalam menciptakan terror bagi Barat dan fasilitasnya. Setelah gerakan Hisbullah yang memenangkan perang melawan Israel dikalahkan koalisi partai anti Suriah, di Timur Tengah, gerakan tersebut meredup,dan berpindah ke kawasan Asia Selatan. Di kawasan tersebut aksi-aksi perlawanan mujahidin terhadap pendudukan dan pemerintahan boneka di Afganistan makin menghebat. Sementara di Pakistan juga akhirnya mengorbankan mantan Perdana Menteri, Benazir Bhuto yang dibunuh saat kampanye. Di India, tepatnya di Mumbay, aksi terror berdarah juga membuat pemerintahan setempat bersitegang dengan Pakistan, karena di sinyalir para pelaku berasal dari negara tetangga tersebut.

Setelah semua peristiwa tersebut, gerakan terorisme di Asia Selatan juga meredup. Pergeseran aksi terror ini pada kenyataannya kembali ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Philipina, di samping Malaysia dan Singapura. Indonesia menjadi basis utama dari pola pergerakan terorisme di Asia Tenggara, dan menjadi tempat untuk mempertegas eksistensi JI di Indonesia dan Asia Tenggara dengan ledakan Bom di Ritz dan Marriot Hotel di jantung Ibu Kota, Jakarta. Dan Bom Mariot II adalah permulaan dari aksi terror yang akan mengiringi hari-hari Presiden terpilih dalam lima tahun ke depan.