Setelah usai pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) dan mendapatkan apresiasi yang baik dari komunitas internasional, Indonesia kembali dikejutkan oleh ledakan dua bom di Hotel Marriott dan Hotel Ritz Carlton pada tanggal 17 Juli 2009. Meski tidak separah dibandingkan dengan Bom Marriot I, namun peledakan bom kali ini harus menjadi catatan penting bagi banyak pihak khususnya Pemerintah dan Polri terkait dengan maraknya kembali aksi bom pasca Amrozi dkk dihukum mati. Apalagi yang menarik SBY disebut-sebut menjadi target utama dari upaya jaringan terorisme tersebut dalam menjalankan aksinya di Indonesia.

Ada sejumlah analisis terkait dengan ledakan Bom Marriot II ini, yakni: Pertama, merupakan aksi pembalasan sejumlah anggota Jemaah Islamiyah (JI) yang sebagian besar telah dibebaskan dari penjara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina terkait dengan hukuman mati terhadap tiga terpidana terorisme; Amrozi dkk. Hal ini diperkuat dengan sejumlah lembaga analisis keamanan di Australia, dan Singapura akan kemungkinan aksi balasan dari para pengikut JI tersebut. Dan Indonesia dipilih sebagai target operasi disebabkan secara keamanan negara tengah lengah, karena elit politik dan aparat keamanannya tengah fokus dalam pilpres.

Kedua, pengalihan terhadap berbagai isu politik yang menyudutkan Pemerintah, khususnya Presiden SBY terkait dengan berbagai kekisruhan dan dugaan ketidaknetralan pemerintah dalam pelaksanaan pilpres.

Ketiga, bom Marriot II ini merupakan bagian dari rangkaian aksi bom untuk menguji kepemimpinan SBY terkait dengan berbagai konflik senjata dan aksi terorisme.

Keempat, Bom Marriot II merupakan pra kondisi menuju Indonesia yang penuh konflik. Sebagaimana diketahui bahwa ketidakpuasan kandidat pilpres lainnya terkait dengan pelaksanaan agenda lima tahunan, dan hendak mendorong sebagaimana yang terjadi di Iran pasca pilpres. Hal ini diperkuat dengan analisis dan temuan BIN terkait hal tersebut.

Analisis pertama dan ketiga memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Kedua analisis tersebut sangat mungkin menjadi satu ikatan kepentingan yang menjadi tantangan bagi SBY yang hampir pasti melenggang ke Istana untuk periode kedua. Ada tiga alasan mengapa dua analisis tersebut menguat menjadi alasan terjadinya Bom Marriot II, yakni: Pertama, terjadi kejenuhan aksi terror di Asia Selatan dan Timur Tengah pascamundurnya Amerika Serikat dari Irak, serta intensivitas pasukan internasional di Afganistan dan Pakistan dalam memburu jaringan terorisme, apalagi sejak tewasnya Benazir Butho dan aksi teror di Mumbay, India. Kondisi ini kemudian makin diperkuat dengan dihukum matinya tiga terpidana terorisme, Amrozi dkk.

Kedua, kesibukan aparat keamanan, khususnya BIN, Intelkam dan Densus 88 AT Polri yang diamanati oleh UU Anti Teror sebagai aktor utama yang memberantas segala bentuk aksi terror terkait dengan penggunaan bom. Harus diakui bahwa kekurangwaspadaan ini menjadi semacam penyakit yang terus menghinggapi elite politik dan aparat keamanan, yang cenderung terfokus pada pelaksanaan pilpres. Kondisi tersebut merupakan ruang dan kesempatan bagi aksi teror, khususnya jaringan JI yang merupakan salah satu aktor utama aksi terror di Indonesia.

Ketiga, kisruh pelaksanaan pilpres yang mengarah kepada konflik elit menjadi bagian dari pra kondisi akan kemungkinan maraknya aksi terror di sejumlah daerah rawan konflik. Harus dicatat bahwa berbagai aksi terror dan konflik selama sepuluh tahun terakhir dikarenakan elit politik Jakarta yang ada cenderung terjebak pada konflik.

Agenda Prioritas

Ada tiga agenda yang menjadi prioritas Pemerintahan SBY periode kedua nanti khususnya dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat dari ancaman terorisme, yakni: Pertama, membangun dan mengembangkan jejaring keamanan nasional yang akan mendeteksi dan mencegah kemungkinan terjadinya ancaman terhadap eksistensi negara. Jejaring keamanan nasional ini lebih pada pengembangan kesadaran masyarakat terkait dengan hal-hal yang menjadi ancaman bagi warga maupun negara secara luas. Di banyak negara telah dikembangkan satu jejaring National Security Hotline yang bisa diakses oleh masyarakat bila menemukan hal-hal yang mencurigakan terkait dengan pergerakan terorisme maupun bencana alam. Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting guna mengurangi berbagai ancaman terkait dengan negara dan warganya.

Kedua, mengintensifkan pengembangan Densus 88 AT sebagai pasukan polisi elite antiteror yang telah teruji dalam menangkap dan mengungkap berbagai jaringan terorisme, terutama yang terkait dengan JI dan konflik separatisme. Pengembangan tersebut selain pengembangan internal Densus 88 AT, juga mengintensifkan koordinasi dengan anti terror dari TNI, agar pola pemberantasan terorisme dapat sistematis dan terukur.

Ketiga, melakukan tindakan preventif dan pengamanan khususnya di daerah rawan konflik untuk terus merajut perdamaian dan persaudaraan. Sementara daerah yang cenderung menjadi sasaran aksi terror dapat dilakukan tindakan pre emtif dalam bentuk pengamanan swakarsa yang berlapis. Disamping itu perlu secara aktif mengintensifkan kembali kinerja BIN dan Polri, juga TNI dalam pola pengamanan serta mendeksi berbagai kemungkinan ancaman terkait dengan eksistensi negara. Dalam banyak hal harus diakui dua institusi negara tersebut belum secara optimal dalam mendeteksi berbagai kemungkinan ancaman bom dan tindak kekerasan serta terorisme lainnya. BIN bersama Intelkam Polri seharusnya mampu membaca berbagai pergerakan ratusan eks anggota JI yang telah dibebaskan dari berbagai penjara di Asia Tenggara, khususnya Indonesia.

Agenda prioritas tersebut setidaknya akan mengurangi berbagai kemungkinan ancaman terkait dengan konflik dan terorisme yang kembali marak, dengan mengambil momentum pascapilpres. Di samping itu, SBY juga diharapkan membuktikan diri bahwa dalam kepemimpinannya proses penanganan konflik dan pemberantasan terorisme dapat secara efektif dilakukan, tanpa diinterupsi oleh bayang-bayang wakilnya, sebagaimana yang terjadi pada periode kepresidenannya yang pertama.