Tewasnya gembong teroris yang paling dicari, Noordin M. Top tanggal 8 Agustus 2009 pada penyergapan di Temanggung, Jawa Tengah lalu menandai fase berikutnya dari pemberantasan terorisme di Indonesia. Prestasi Polri dan Densus 88 AT khususnya menjadi satu torehan tersendiri bagi institusi tersebut terkait dengan fungsi utamanya dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Hal tersebut pula menjadi penegas bahwa Polri, khususnya Densus 88 AT sudah membuktikan bahwa keraguan banyak pihak terkait dengan pemberantasan terorisme yang dilakukan ternyata tidak terbukti.

Akan tetapi satu pertanyaan yang kemudian mengemuka, apakah pasca tewasnya Noordin M. Top berarti aksi terror akan berhenti dengan sendirinya? Penulis menggarisbawahi bahwa ada atau tanpa pemimpin, seperti halnya Dr. Azhari dan Noordin M. Top gerakan terorisme akan tetap menjadi ancaman bagi masyarakat sipil. Hal ini memang sejalan dengan perubahan paradigma gerakan terorisme, dari sekedar gerakan yang menggunakan terror dan terbatas menjadi gerakan yang bersifat ideologis dan massif, khususnya pasca Peristiwa Peledakan menara kembar WTC. Dengan kata lain tewasnya Noordin M. Top tidak berarti pemberantasan terorisme selesai, melainkan akan semakin kompleks dan membutuhkan penanganan yang lebih serius dari sekedar memburu para pimpinan gerakan terror tersebut.

Generasi Teror

Ada empat alasan mengapa tewasnya Dr. Azhari pada tahun 2005, dan kemudian Noordin M. Top tahun ini membuat pemberantasan terorisme makin kompleks dan perlu penanganan serius,yakni: Pertama, telah terjadi regenerasi yang massif dan terstruktur di jaringan terorisme, baik yang terkait dengan JI ataupun gerakan Islam fundamental di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Salah satu indikatornya adalah pelaku aksi bom bunuh diri dan martir pada peledakan Bom Marriot II berusia di bawah dua puluh tahun. Hal yang sama juga pada aksi terror di Mumbay, India, serta aksi-aksi terror di Timur Tengah. Apalagi kenyataan yang sulit untuk dibantah dan makin memperkuat kekecewaan adalah kendaraan politik kelompok fundamental sebut saja misalnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Hizbut Tahrir (HT) makin melunak dan cenderung berdamai dengan kekuasaan. Sehingga saluran politik dan dakwah generasi mudanya cenderung termarjinalkan dan kecewa. Contoh mutakhir pelaku bom bunuh diri pada Bom Marriot II adalah simpatisan dari partai tersebut di atas.

Kedua, pasca tewasnya Noordin M. Top dapat ditandai sebagai fase konsolidasi. Hal yang sama terjadi pasca tewasnya Dr. Azhari tahun 2005, di mana memutus tali generasi yang lebih tua, dengan merekrut kader-kader dan martir yang lebih muda dan militan. Pola tersebut dapat dilihat dengan tertangkapnya Abu Dujana dan Zarkasih pasca tewasnya Dr. Azhari. Hal yang sama kemungkinan akan terjadi pula, dengan tertangkapnya sejumlah gembong terorisme generasi yang lebih tua oleh aparat keamanan pasca tewasnya Noordin M. Top. Hal ini juga berarti akan ada pembersihan terhadap generasi seangkatan Noordin M. Top, Imam Samudera dkk oleh aparat keamanan, baik ditangkap dan berdamai lantas menjadi kepanjangan tangan dari aparat keamanan. Kedepan, kita akan dihadapkan pada generasi pelaku terror yang lebih muda, militan, dan menggunakan pola-pola terror yang lebih mutakhir.

Ketiga, ada kecenderungan dalam lima tahun ke depan, kebijakan politik Indonesia akan cenderung menjadi kepanjangan tangan Barat, tidak terlalu pro rakyat, dan Umat Islam. Hal ini ditandai dengan makin liberalnya kebijakan yang menyangkut dua hal tersebut. Kondisi tersebut mengarahkan kepada kefrustasian masyarakat, khususnya kelompok fundamental Islam terkait dengan hal tersebut. Keberadaan sejumlah partai Islam yang menjadi mitra koalisi pendukung pemerintah tidak cukup efektif mengarahkan kebijakan pemerintah untuk tidak Pro Barat. Kondisi ini akan menguatkan maraknya kembali aksi-aksi terror sebagai anti tesis dari ketidakpuasan dan kefrustasian.

Keempat, situasi politik yang akan mengarah kepada monopolitik, apalagi jika Partai Golkar dan PDI P jadi bergabung dalam Pemerintahan SBY. Akan terjadi radikalisme di tingkat bawah karena tidak adanya saluran politik yang mampu mengakomodasi tuntutan masyarakat. Radikalisasi ini cenderung akan merata, tidak hanya pada kelompok fundamentalisme Islam, tapi juga kelompok pro demokrasi, dan mahasiswa. Apalagi kasus terakhir terkait dengan intervensi para petinggi PKS terhadap organisasi mahasiswa Islam militan, KAMMI, yang memaksakan dukungan organisasi kemahasiswaan kepada pasangan SBY-Boediono agar sejalan dengan garis partai. Hal ini mengingatkan pada cara-cara yang dilakukan pada masa Soeharto. Secara harfiah, kondisi tersebut akan makin memperluas cakupan kelompok terorisme dalam melakukan perekrutan anggota dan kader baru.

Empat alasan tersebut secara teoretik akan pula mengubah pola pendekatan dan aksi terror. Di Asia Selatan, di mana generasi baru para pelaku terror terlebih dahulu memulai pola gerakan yang sama sekali berbeda dari generasi sebelumnya. Penyerangan terhadap sebuah Hotel Yahudi di Mumbay, dan penyergapan iring-iringan bus Tim nasional Kriket Australia di Pakistan adalah bagian dari pembuktian tersebut. Meski sedikit menggunakan pola yang sama, pada Bom Marriot II, namun menggunakan metode yang sedikit berbeda dengan berbagai pendekatan yang mengindikasikan peralihan generasi kelompok terror di Indonesia.

Dengan kata lain, tewasnya gembong teroris yang paling dicari, Noordin M. Top harus dilihat sebagai pijakan awal untuk kembali lebih mencermati pola gerakan terorisme di Indonesia, dengan sejumlah varian yang ada. Sebab, apa yang sudah ditorehkan oleh Polri dan Densus 88 AT, merupakan bagian dari skema besar untuk memberikan rasa aman masyarakat. Sehingga di masa yang akan datang pemerintah dan Polri dengan Densus 88 AT-nya tidak lagi merasa kecolongan dengan aksi terror yang tidak terduga, sebagaimana yang terjadi pada Bom Marriot II dan aksi terror sebelumnya.