Dalam tiga bulan terakhir tiga institusi; KPK, Polri, dan TNI selalu menjadi pemberitaan media terkait dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bahkan di ranah publik, ketiga institusi tersebut terkesan saling berkompetisi dan cenderung mengarah ke konflik. KPK dan Polri misalnya, pasca penangkapan Antasari Azhar, karena dugaan kasus pembunuhan berencana. Kemudian dilanjutkan dengan dijadikannya dua pimpinan KPK menjadi tersangka, karena tersangkut dengan penyalahgunaan wewenang pada Kasus Bank Century, membuat publik ikut meradang. Hal ini dilihat sebagai upaya untuk menumpulkan KPK sebagai institusi yang sarat prestasi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sementara Polri dengan TNI juga bukan tanpa masalah, pasca penyergapan Noordin M Top yang gagal di Temanggung, publik berharap agar pemberantasan terorisme di Indonesia, harus komprehensif, dengan melibatkan unsur TNI di dalamnya. Hal ini disambut baik oleh DPR,khususnya Komisi Pertahanan dan Komisi Hukum dan Keamanan dengan berupaya membentuk desk gabungan yang akan mengintegralkan peran keduanya plus BIN. Namun, dalam hitungan kurang dari sebulan, Polri secara sistematis membuktikan kinerja Densus 88 AT-nya dengan menangkap mati gembong teroris yang paling dicari; Noordin M Top, bersama dua orang pengikutnya. Alhasil, hal tersebut sesungguhnya mematahkan asumsi negative, bahwa Polri tidak mampu.

Kedua kondisi tersebut sesungguhnya memetakan bahwa upaya penegakan hukum di Indonesia tengah mengalami cobaan yang hebat. Setidaknya bila melihat agresifitas konflik yang mengemuka antara KPK dan Polri, serta upaya penggeseran wewenang Polri dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Publik hanya mengetahui bahwa Polri berupaya menumpulkan KPK dalam pemberantasan korupsi, sementara dari sisi Polri, merasakan bahwa ada situasi yang juga memojokkan Polri terkait dengan pemberantasan korupsi. Apalagi secara kelembagaan KPK cenderung menjadi institusi super yang dapat melakukan apapun, dengan berbagai fasilitas yang lebih baik dibandingkan Polri. Secara kelembagaan, ada kecemburuan yang mengikat Polri, sehingga ketika ada kesempatan untuk setidaknya membuktikan bahwa anggota KPK juga tidak bersih, Polri melakukannya dengan sistematis. Bisa saja publik, mengartikan langkah Polri sebagai ‘kepanjangan tangan’ dari penguasa yang mulai gerah dengan sepak terjang KPK. Namun, dalam konteks kelembagaan, Polri cenderung merasa bahwa langkah tersebut sebagai bagian upaya untuk penegakan hukum.

Sementara dalam konteks pemberantasan terorisme, Polri merasa bahwa membuktikan kinerja Densus 88 AT-nya menjadi lebih penting dari pada terjebak pada perdebatan tentang akan dilibatkannya secara aktif TNI dan juga BIN dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Bila mengacu pada UU No. 15 tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Polri merupakan aktor utama, sedangkan TNI dan BIN hanya merupakan aktor pendukung saja. Apalagi dalam UU Anti Teror tersebut telah ditegaskan bahwa pemberantasan terorisme di Indonesia, masuk dalam ranah penegakan hukum. Sebagaimana diketahui, model pemberantasan terorisme ada tiga, yakni: model penegakan hukum, dimana lembaga kepolisian yang menjadi aktor utama, model ancaman kedaulatan negara, di mana militer menjadi aktor utamanya, dan yang terakhir model campuran (hybrid), dimana polisi dan militer membagi habis peran dan fungsinya dalam pemberantasan terorisme. Indonesia selama Orde Baru, mempraktikkan model ancaman kedaulatan negara, sehingga militer menjadi aktor utama dalam pemberantasan terorisme di Indonesia, pasca UU Anti Teror diterbitkan, model penegakan hukum lebih diutamakan.

Keuntungan atau Kerugian?

Sejatinya dalam banyak kasus, kompetisi antara institusi kenegaraan dalam konteks demokrasi harus dilihat sebagai dinamika yang positif. Bahkan dengan adanya kompetisi tersebut akan membangun paradigm berpikir yang positif pula. Bahwa kemudian ada yang dikorbankan dalam konteks tersebut menjadi bagian dari dinamika demokrasi di Indonesia. Korea Selatan dan Philipina mengalami fase yang hampir sama dengan kasus KPK di Indonesia, di mana, lembaga pemberantasan korupsinya menjadi korbankan dalam dinamika kompetisi antar institusi penegak hukum. Khusus di Korea Selatan, untungnya komitmen pemerintahannya relatif bagus dibandingkan dengan Philipina, karena pasca itu, justru lembaga pemberantasan korupsinya makin garang. Hal ini dibuktikan dengan dijebloskannya beberapa mantan presiden dan pejabat negara di masa lalu karena terkait korupsi.

Dalam konteks Indonesia, agaknya akan mengarah kepada proses stagnasi sebagaimana yang terjadi di Philipina. Lembaga pemberantasan korupsinya akan cenderung menjadi kepanjangan tangan dari penguasa. Indikator yang paling kentara adalah telah ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK sebagai bagian dari skenario menggantikan tiga pimpinan KPK yang berhalangan, karena menjadi tersangka. Bila hal tersebut menjadi kenyataan, maka dapat ditegaskan bahwa asumsi awal publik tentang upaya penumpulan KPK menjadi kenyataan. Polri dan lembaga lainnya semisal Kejaksaan Agung, dalam konteks ini hanya dijadikan alat untuk mempermulus langkah tersebut. Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah, apa keuntungan yang didapat oleh Polri dari upaya tersebut? Mengingat secara institusi juga Polri relatif berprestasi, setidaknya dalam pemberantasan terorisme.

Terkait dengan hal tersebut, setidaknya ada tiga keuntungan yang didapat Polri, Pertama, Polri mendapatkan garansi politik untuk tidak mengganggu peran dan fungsi Polri dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Figur SBY yang sentralistik, setidaknya dapat menjamin secara politik dinamika yang terjadi di DPR. Apalagi dengan gabungan koalisi besar plus Partai Golkar dan PDI P, akan mampu mengontrol agar langkah-langkah untuk melibatkan TNI secara aktif dalam pemberantasan terorisme dengan merevisi UU Anti Teror tidak berlanjut. Harus diakui, ada kegundahan yang dirasakan oleh Polri ketika isu tersebut mengemuka. Sehingga menyudahi polemik tersebut menjadi bagian yang diharapkan Polri.

Kedua, Secara fungsional kelembagaan, Polri merasakan status dan kedudukan yang sama dengan KPK versi baru nanti, karena ada beberapa hal yang mendudukkan KPK lebih superior akan dipangkas. Dengan begitu, Polri akan merasakan atmosfir kompetitif yang berimbang. Hanya kemudian yang harus digarisbawahi adalah, hal tersebut juga berarti bagian dari pembuktian Polri sebagai penegak hukum untuk benar-benar berkomitmen dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, sebagaimana yang dilakukan pada pemberantasan terorisme.

Ketiga, secara koordinasi kelembagaan, Polri akan merasakan situasi yang lebih koordinatif dari pada sebelumnya. Hal ini juga menandai berakhirnya kompetisi yang kurang sehat antar institusi penegak hukum. Meski demikian, penguatan komitmen terhadap berbagai kasus korupsi, yang besar kemungkinan juga akan menjerat internal masing-masing lembaga harus dilihat dalam konteks penguatan kelembagaan. Artinya, apapun bentuk pelanggarannya, harus diproses sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Terlepas masih menguatnya pro dan kontra terhadap proses pergantian pimpinan KPK sementara, namun kebijakan yang bergulir memang tidak dapat mengakomodasi semua kepentingan. Setidaknya, ada yang diuntungkan dan dirugikan dari proses tersebut. Dan kali ini, harus diakui Polri mendapatkan porsi keuntungan yang lebih dibandingkan dengan KPK atau TNI, khususnya dalam dua hal: Pemberantasan korupsi dan terorisme di Indonesia.