Purnomo Yusgiantoro (PY), Mantan Menteri ESDM telah diangkat sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II). Ada nuansa keterkejutan dari berbagai kalangan, terutama para pemerhati militer dan keamanan terkait dengan penunjukan tersebut. Hampir senada, sedikit meragukan kapasitas PY dalam menahkodai departemen yang menjadi kepanjangan tangan sipil dalam mengontrol militer tersebut. Akan tetapi, sebagai teknokrat profesional, PY agaknya meyakini bahwa pos barunya ini merupakan bagian dari penugasan yang harus dijalani secara profesional. Meski dianggap minim pengetahuan tentang seluk-beluk masalah pertahanan dan kemiliteran oleh berbagai pihak, namun PY memiliki pengalaman menjadi Wakil Gubernur Lemhannas selama dua tahun, ketika Juwono Sudarsono menjabat sebagai Gubernur di lembaga tersebut.

Jejak yang ditinggalkan Juwono dalam memimpin Departemen Pertahanan lima tahun terakhir harus diapresiasikan sebagai bagian dari lanskap dalam mengembangkan sistem pertahanan Indonesia yang lebih komprehensif. Waktu sepuluh tahun harusnya lebih dari cukup untuk menata dan mendudukkan militer dalam porsi yang seharusnya. Sehingga PY memiliki pijakan yang relatif lebih kokoh dibandingkan ketika Juwono pertama kali menjabat di departemen tersebut. Beberapa agenda kontrol sipil atas militer telah diselesaikan dan atau tengah dijalankan dengan baik oleh Juwono. Setidaknya PY tidak perlu lagi memulainya dari awal, tinggal melanjutkan berbagai kebijakan tersebut.

Agenda Kedepan

Namun demikian, PY masih harus dihadapkan pada berbagai agenda dan pekerjaan yang belum tuntas. Secara garis besar dua agenda yang menjadi fokus PY dalam memimpin Departemen Pertahanan lima tahun ke depan, yakni; masalah internal dan eksternal. Masalah internal setidaknya ada lima agenda yang harus diselesaikan, yakni: Pertama, penataan bisnis militer yang pasca peraturan presiden, bisnis TNI tersebut berada dibawah kendali Departemen Pertahanan. Pengendalian bisnis militer ini menjadi bagian dari skema untuk melepaskan semua aktivitas nonpertahanan dari TNI. Sehingga, langkah PY tentunya juga akan berkaitan dengan bagaimana Departemen Pertahanan mampu mengakselerasi bisnis yang telah diambil alih oleh pemerintah tersebut juga memberikan kontribusi bagi pengembangan kesejahteraan prajurit.

Kedua, tentang hak politik TNI. Salah satu isu sensitif terkait dengan politik adalah hak politik anggota TNI. Perdebatan tentang pemberian hak politik bagi anggota TNI menjelang Pemilu 2009 lalu berhenti dengan akan mengevaluasi kemungkinan pemberian hak tersebut pada Pemilu 2014. Dengan dalih pada 2014 nanti diharapkan anggota TNI dapat lebih dewasa secara politik. Sesungguhnya isu sensitif ini memang berkaitan dengan kemungkinan netralitas TNI dalam politik. Sehingga PY harus secara matang mengkaji hal tersebut agar dapat tetap berada dalam koridor kontrol sipil atas militer efektif.

Ketiga, pengembangan dan peremajaan alutsista. Komitmen pemerintah yang akan menaikkan anggaran pertahanan pada tahun 2010 hingga mencapai Rp. 40 triliun lebih harus dilihat dalam konteks pengembangan dan peremajaan alutsista. selama ini sering terjadi kecelakaan yang merengut korban jiwa dari anggota TNI merupakan bagian dari minimnya anggaran untuk memelihara dan meremajakan alutsista yang ada.

Keempat, terkait dengan peningkatan anggaran yang ada, juga diharapkan Departemen Pertahanan dapat meningkatkan kesejahteraan prajurit. Pascabisnis TNI diambilalih pemerintah, hampir pasti pemasukan nonformal bagi prajurit akan berkurang, atau bahkan tidak ada sama sekali. Meski koperasi tidak menjadi bagian yang diambilalih, namun sejatinya masalah kesejahteraan prajurit menjadi bagian isu penting dalam konteks kontrol sipil atas militer. Diharapkan selama lima tahun kedepan, PY dapat mencari pemasukan alternatif yang dapat memberikan kepastian adanya kesejahteraan prajurit, di samping anggaran pertahanan dari pos APBN diharapkan mengalami peningkatan.

Kelima, hal yang juga sensitif yang menjadi pekerjaan PY dalam lima tahun ke depan adalah masalah peradilan militer. Selama ini yang berkembang dan terus menjadi wacana adalah bahwa perlu kehati-hatian dalam memutuskan peradilan umum bagi anggota TNI yang melakukan pidana umum. Hal ini memang menjadi perdebatan serius hingga saat ini. Dalam konteks ini PY dihadapkan pada upaya menjaga moralitas prajurit dengan penerapan kontrol sipil efektif. Diharapkan dalam lima tahun ke depan, masalah ini dapat segera diselesaikan dengan pendekatan yang bersifat koprehensif.

Sedangkan tiga masalah eksternal yang harus segera disikapi dan menjadi pekerjaan PY selaku Menteri Pertahanan, yakni: Pertama, masalah koordinasi dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Sejak tahun 2003, ketika Densus 88 AT terbentuk, dan UU Anti Teror diterbitkan, praktis penanganan masalah pemberantasan terorisme di Indonesia dilakukan dengan pendekatan penegakan hukum. Upaya tiga Menteri Pertahanan terdahulu; Matori Abdul Djalil, Moh. Mahfud MD, dan Juwono Sudarsono, untuk melibatkan secara aktif TNI dalam pemberantasan terorisme mengalami kegagalan. Hal ini menjadi tantangan bagi PY untuk melapangkan jalan bagi TNI untuk terlibat secara aktif dalam pemberantasan terorisme di Indonesia, khusus pada wilayah yang menjadi wewenang dan tanggung jawab TNI sebagaimana yang diatur dalam UU TNI.

Kedua, masalah tugas perbantuan TNI kepada Polri, dan sebaliknya. Meski sudah sangat jelas diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan negara, serta UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, namun masalah tugas perbantuan masih mengalami kendala di lapangan. Sehingga dibutuhkan perangkat perundangan-undangan yang khusus mengatur tugas-tugas perbantuan antara aktor keamanan; TNI, Polri, dan BIN. Dan posisi Departemen Pertahanan sangat strategis untuk dapat menginisiasi dan berkoordinasi secara efektif dengan Polri dan BIN dalam merumuskan bersama-sama undang-undang tersebut secara komprehensif.

Dan terakhir, masalah pengamanan perbatasan dan pengamanan pulau terluar. Masalah ini sesungguhnya bersumber pada minimnya kerja sama serta kekakuan instansi-instansi tersebut dalam membaca perundangan-undangan yang menjadi rujukan masing-masing instansi, baik TNI, Polri, maupun Pemda. kedepan diharapkan ada semacam undang-undang yang dapat menjadi payung hukum ketiga instansi tersebut dalam berkoordinasi dan bekerja sama dalam pengamanan perbatasan dan pulau terluar.

Dari beberapa permasalahan tersebut di atas, sesungguhnya PY dapat mengukur sejauhmana langkah kerja yang harus dilakukan. Sehingga, dalam lima tahun ke depan, semua kebijakannya terkait dengan masalah tersebut di atas, menjadi bagian dari kesuksesan KIB II, Selamat Bekerja Pak Purnomo!