Selain ketidakpuasan dan penasaran publik terkait dengan susunan Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II), ada yang luput disyukuri dan menjadi lompatan besar dalam pengembangan Badan Intelijen Negara (BIN), ke depan. Sutanto, Mantan Kapolri diangkat menjadi Kepala BIN. pilihan SBY terhadap Sutanto menjadi taruhan besar bagi Pemerintahan SBYmengingat Sutanto adalah pejabat intelijen non-militer ketiga setelah Amir Sjarifudin ketika lembaga intelijen masih bernama Lembaga Pertahanan B, dan Subandrio, ketika bernama Badan Pusat Intelijen(BPI).

Harus diakui penempatan Sutanto secara politis-kelembagaan akan mempengaruhi dinamika internal dan eksternal BIN. Sama halnya ketika Amir Sjarifudin mengawaki Lembaga Pertahanan B yang menggantikan Badan Rahasia Negara Indonesia (BRANI) yang dipimpin oleh perwira militer, Zulkifli Lubis, atau keberadaan Subandrio yang diplot Sukarno di BPI untuk mengimbangi Badan Informasi Staf Angkatan Perang (BISAP) yang sangat dominan ketika itu.
Secara kelembagaan selama ini BIN sangat didominasi oleh kalangan militer,terutama TNI AD. Apalagi sejak Bernama BAKIN di awal Orde Baru dan kemudian BIN pada era Reformasi, lembaga intelijen kita dapat dikatakan sangat military-minded. Hampir tidak ada ruang bagi sipil ataupun dari Polri untuk berkiprah secara lebih terbuka dan mengendalikan lembaga tersebut. Justru yang terjadi ada mekanisme yang tidak tertulis bahwa anggota intel non-militer hanya bagian dari pelengkap dari dominasi intel yang basisnya militer. Hal ini tidak hanya terjadi di lingkungan BIN, tapi juga Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), yang merupakan ‘kepanjangan tangan’ BIN di daerah untuk mengkoordinasikan berbagai hal terkait dengan tugas-tugas keintelijenan.

Bisa jadi Sutanto tidak merasa asing dengan berbagai dinamika tersebut, apalagi dengan bekal keahlian reserse dan ilmu kepolisian, setidaknya menjadi bekal dalam memimpin BIN setidaknya lima tahun ke depan. Stigma ‘intel melayu’ yang berkonotasi negatif menjadi bagian penting yang harus diperhatikan Sutanto dalam mengembangkan BIN menjadi lembaga yang professional. Dinamika internal yang kemungkinan terjadi juga harus disikapi positif dalam transisi BIN menjadi institusi intelijen yang demokratik, sebagai bagian dari pelembagaan demokratik.

Harus diakui juga bahwa dari tiga aktor keamanan: TNI, Polri, dan BIN, BIN lah yang relatif tertinggal dalam proses Reformasi Sektor Keamanan. TNI dan Polri relatif telah jauh melangkah dan menyesuaikan dengan dinamika politik demokratik yang menjadi pilihan bangsa ini. Jika permasalahan TNI dan Polri hanya seputar pada upaya bagaimana menjaga netralitas politik dan pemenuhan anggaran, dan hampir dapat dikatakan sangat kecil kasusnya dalam pelanggaran HAM dan tindak kekerasan selama era Reformasi. BIN justru masih berkutat pada cara-cara dan pendekatan lama yang cenderung mencederai esensi kemanusiaan. Salah satu contoh dari kasus tersebut adalah terbunuhnya aktivis HAM, Munir sebagai bagian dari konspirasi politik dalam membungkam kebebasan publik.

Bahkan dalam banyak kasus, kinerja BIN dalam melakukan koordinasi di lapangan terkesan tidak akurat. Kasus yang paling mencoreng muka lembaga ini adalah ketika sejumlah anggota dan simpatisan RMS mengibarkan bendera separatisme ketika Presiden SBY tengah menghadiri sebuah acaara kenegaraan di Ambon, Maluku. Hal tersebut membuktikan bahwa BIN sebagai institusi yang mengkoordinasikan lembaga-lembaga intelijen lainnya, baik intelijen matra angkatan, Polri, maupun dari kejaksaan sangat lemah. Ada semacam komperisi yang tidak terbuka antara aktor dan lembaga-lembaga intelijen dalam melakukan berbagai pengumpulan data dan informasi di lapangan.

Agenda Mendesak

Mengacu pada uraian tersebut di atas, sesungguhnya penempatan Sutanto bukan tanpa tujuan. Setelah dianggap sukses membawa Polri dalam memerangi judi dan korupsi. Sutanto dihadapkan pada permasalahan politis-kelembagaan yang cukup pelik. Selain membangun kultur baru BIN yang menghapus dikotomi intel militer dengan intel sipil dan atau polisi. Sutanto juga dihadapkan pada stigma negatif publik terkait dengan kinerja BIN yang dianggap masih melakukan praktik kekerasan dan pembungkaman hak-hak politik sipil. Dua permasalahan tersebut setidaknya menjadi bagian dari lima agenda Sutanto dalam menahkodai BIN agar sesuai dengan arah dan tujuan dari KIB II, serta Indonesia secara umum, yakni: Pertama, menginisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) BIN yang secara umum maupun khusus mengacu kepada nilai-nilai demokratik. Hal ini untuk menekankan bahwa sebagai bagian dari pemerintah demokratik hasil Pemilu, BIN juga menjadi bagian dalam berbagai hal terkait dengan berbagai mekanisme yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah pengawasan efektif oleh DPR berhubungan dengan kinerja dan anggaran. Hal ini juga berarti mematahkan anggaran publik bahwa BIN enggan berubah, di mana indikatornya adalah RUU Intelijen yang pernah diajukan oleh BIN semasa Syamsir Siregar memimpin BIN sangat jauh dari harapan publik. Sebagamana diketahui bahwa legalitas keberadaan BIN hingga saat ini hanya berupa Keputusan Presiden.

Kedua, menuntaskan kasus terbunuhnya aktivis HAM, Munir. Harus digarisbawahi bahwa langkah ini tidak saja akan melapangkan jalan BIN menjadi lembaga professional demokratik,tapi juga membangun pencitraan positif di mata publik. SBY menyadari bahwa membuka tabir pembunuhan Munir yang diduga melibatkan petinggi BIN yang mantan militer akan sulit dilakukan apabila BIN masih dipimpin oleh mantan petinggi militer. Hal ini pula yang diharapkan akan dapat dilakukan oleh Sutanto pada masa kepemimpinannya tersebut.

Ketiga, menertibkan koordinasi antar unit dan lembaga intelijen yang ada. Selama ini ada kecenderungan bahwa BIN menjadi lembaga operasional intelijen semata. Padahal dalam Kepres tersebut, BIN merupakan metamorfosa dari BAKIN, yang juga memiliki fungsi mengkoordinasikan unit dan lembaga intelijen lainnya dalam melakukan berbagai operasi pendeteksian dini. Hal ini juga berarti mengefektifkan kembali peran dan fungsi Kominda agar dapat menjawab berbagai harapan publik, supaya tidak lagi kecolongan dengan berbagai aksi terror dan ancaman terhadap eksistensi negara.

Keempat, mengefektifkan intelijen pertahanan, khususnya dengan negara-negara tetangga. Intelijen pertahanan dimaksudkan untuk dapat sedini mungkin mengetahui pergerakan politis maupun militer negara tetangga yang menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara. Sebagaimana diketahui bahwa berbagai kasus perbatasan dan pelanggaran wilayah perairan dan udara oleh negara tetangga, semisal kasus Ambalat, maupun pergeseran patok perbatasan disepanjang Pulau Kalimantan, atau dengan perbatasan Timor Leste begitu meresahkan masyarakat. keberadaan intelijen pertahanan ini diharapkan akan memosisikan Indonesia lebih waspada terhadap berbagai pergerakan negara tetangga, juga memberikan pencitraan positif BIN di mata masyarakat.

Kelima, meningkatkan keterampilan dan keahlian anggota intel agar lebih mampu memosisikan perannya secara strategis di masyarakat. Hal ini juga secara perlahan menghapus stigma ‘intel melayu’ yang selama ini berkonotasi negative terhadap BIN. Diharapkan juga secara gradual pola pendekatan yang digunakan juga lebih mengacu pada penghargaan pada hak-hak sipil dan lebih mengedepankan pola persuasif.

Hal lainnya tentu saja pemenuhan kesejahteraan anggota BIN menjadi syarat mutlak dalam mendorong dan membawa BIN menjadi lembaga professional dan demokratik. Sebab tanpa hal tersebut, agaknya Sutanto akan mengalami stagnasi dalam setiap program dan kebijakannya. Selamat Bekerja Pak Tanto!