You are currently browsing the monthly archive for January 2010.

Menyadari bahwa penegakan hukum adalah bagian terpenting dalam menyelaraskan program seratus hari Pemerintahan, maka Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II) memasukkan dua dari lima belas program utama 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono, yakni: Pemberantasan mafia hukum, dan penanggulangan terorisme. Dalam dua program tersebut, secara eksplisit merupakan porsi terbesar ada pada pundak Polri, selain instansi hukum lainnya,seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, KPK, serta Kementerian Hukum dan HAM. Hanya saja dalam seratus hari pemerintahan, justru yang mengemuka dan menjadi sorotan publik adalah kinerja Polri, khususnya terkait dengan konflik dengan KPK dalam pemberantasan mafia hukum. Sedangkan pada upaya penanggulangan terorisme, meski tidak banyak terdengar upaya preventif dari Polri terkait dengan pemberantasan terorisme, namun langkah ini relatif tak banyak membantu performance Polri yang ‘babak belur’ karena kasus dengan KPK dan Bank Century dalam pemberantasan mafia hukum. Read the rest of this entry »

Babak baru perseturuan antara KPK versus Polri telah mengarah pada konflik internal Polri. Istilah Cicak Versus Buaya menjadi boomerang bagi Komisaris Jenderal Polisi Sisno Duadji (SD) yang membuatnya dicopot dari jabatannya sebagai Kabareskrim Mabes Polri beberapa waktu lalu. Pencopotan ini mengundang ketidakpuasan SD atas perlakuan internal Polri terhadap dirinya. Apalagi pergantian tersebut diumumkan ke publik, dan publik menganggap bahwa SD telah ‘divonis’ bersalah oleh Kapolri dengan pencopotan jabatannya itu terkait dengan konflik yang mengemuka dengan KPK. Read the rest of this entry »

Tahun 2010 ini merupakan tahun terakhir bagi Polri dalam menjalani Tahap Pertama dalam strategi besar (Grand Strategi) Polri 2005-2025. Tahap pertama ini merupakan upaya Polri dalam membangun kepecayaan (Trust Building) masyarakat sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam menjalani tugas dan fungsinya secara professional. Tahun ini juga harus dimaknai sebagai evaluasi ke internal Polri bila melihat dinamika opini masyarakat kepada Polri. Read the rest of this entry »

Abstract:

Tulisan ini akan membahas dua hal. Pertama, mendiskusikan tentang implementasi Perpolisian Masyarakat (Polmas) dan kendalanya. Setelah lebih dari empat tahun berjalan, program Polmas masih mengalami kendala dalam praktiknya; keterbatasan anggaran dan ketersediaan infrastruktur. Meski Polri memiliki konsep dan SDM yang baik, namun hal tersebut dibatasi oleh minimnya anggaran dan infrastruktur pendukung. Pemerintah Daerah (Pemda) secara realitas memiliki apa yang kurang dimiliki oleh Polri; kemungkinan bantuan anggaran dari pos APBD, dan keterkecukupan infrastruktur yang dimiliki. Akan tetapi hingga saat ini Polri masih belum secara terbuka menawarkan kerja sama yang konkret kepada Pemda. Polri masih enggan membagi kewenangannya kepada kepala daerah dan DPRD setempat. Kedua, tulisan ini akan menawarkan beberapa model kerja sama antara Polri dan Pemda terkait Polmas, khususnya dan program Polri lainnya,dengan berbagai persyaratan dan kondisi yang mengikutinya. Read the rest of this entry »