Menyadari bahwa penegakan hukum adalah bagian terpenting dalam menyelaraskan program seratus hari Pemerintahan, maka Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II) memasukkan dua dari lima belas program utama 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono, yakni: Pemberantasan mafia hukum, dan penanggulangan terorisme. Dalam dua program tersebut, secara eksplisit merupakan porsi terbesar ada pada pundak Polri, selain instansi hukum lainnya,seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, KPK, serta Kementerian Hukum dan HAM. Hanya saja dalam seratus hari pemerintahan, justru yang mengemuka dan menjadi sorotan publik adalah kinerja Polri, khususnya terkait dengan konflik dengan KPK dalam pemberantasan mafia hukum. Sedangkan pada upaya penanggulangan terorisme, meski tidak banyak terdengar upaya preventif dari Polri terkait dengan pemberantasan terorisme, namun langkah ini relatif tak banyak membantu performance Polri yang ‘babak belur’ karena kasus dengan KPK dan Bank Century dalam pemberantasan mafia hukum.

Harus diakui bahwa Polri menjadi salah satu institusi yang menentukan dalam pencapaian target dari 15 program utama KIB II dalam 100 Hari berjalan. Hal ini bisa jadi langkah penegakan hukum menjadi beranda terdepan bagi pencitraan KIB II. Indikasi ini ternyata tidak sepenuhnya disadari oleh jajaran Polri, sehingga dalam 100 hari berjalan, apa yang menjadi targetan dari dua program tersebut di atas bisa dikatakan berjalan biasa, tanpa agregetifitas penuh. Kadang Polri juga masih terjebak permasalahan ‘remeh temeh’, di mana Polri seharusnya secara gemilang dapat menyelesaikannya. Salah satu permasalahan tersebut adalah upaya pembekingan terhadap kasus-kasus yang melibatkan orang penting di republik ini, sebagaimana yang terjadi pada Kasus penganiayan Aan oleh oknum anggota Polri, yang bermasalah dengan Manajemen Artha Graha. Situasi ini membenturkan Polri dengan realitas bahwa meski di tingkat pimpinan komitmen untuk mensukseskan Progam 100 Hari KIB II sangat besar, namun di level operasional, hal tersebut sulit diterjemahkan dengan berbagai keterbatasan yang ada.

Kegagalan dalam Penegakan Hukum

Terlepas dari dinamika polik yang terjadi selama kurun waktu 100 hari, namun harus diakui bahwa dua program yang terkait dengan kinerja Polri tidak berjalan sesuai dengan harapan. Kasus Bank Century dan perseteruan antara Polri dan KPK menjadi bagian dari anti klimaks prestasi Polri setelah berhasil menewaskan gembong teroris yang paling dicari; Norrdin M. Top, diakhir masa jabatan Presiden SBY yang pertama. Polri berhadap-hadapan dengan publik, saat menahan pimpinan KPK; Chandra M Hamzah dan Bibit S. Rianto, terkait dengan penyalahgunaan wewenang pencekalan. Penahanan tersebut menjadi satu titik permasalahan di tengah eforia kemenangan pasangan SBY-Boediono diatas 60 %. Walau akhirnya dibebaskan, namun masalah kriminalisasi KPK oleh Polri, dan kemudian Kejaksaan Agung menjadi makin menguat dan mempertegas, bahwa pemerintah dan parlemen merasa kurang nyaman dengan langkah KPK yang tanpa pandang bulu melakukan berbagai langkah untuk menyeret pelaku korupsi dari lingkaran dekat Istana dan DPR.

Ada lima indicator bahwa langkah penegakan hukum pada dua program yang diurai di atas pada masa 100 Hari KIB II dinilai gagal, yakni: Pertama, Polri secara kelembagaan tidak mampu bertindak tegas terkait dengan kasus Bank Century, di mana diindikasikan orang-orang sekitar Istana dan partai politik pendukung pemerintah terlibat dan menerima kucuran dana dari bank yang kemudian bernama Bank Mutiara tersebut. ketidaktegasan tersebut pada akhirnya meluas menjadi ketidakpercayaan publik. Tak heran kemudian akhirnya kasus Bank Century masuk ke dalam ranah politik, dan menjadi pembahasan yang alot di Pansus DPR. Ketidaktegasan penanganan kasus ini mirip dengan Kasus Sum Kuning, ketika Kapolri dijabat oleh Hugeng Iman Santoso, yang mana diindikasikan melibatkan putera pejabat tinggi negara. Karena Hugeng terus berupaya menyelidiki kasus tersebut, sehingga dirinya diganti dari jabatan Kapolri. Agaknya dalam konteks ini Kapolri, Bambang Hendarso Danuri (BHD) menyadari situasi tersebut dan tak berupaya keras untuk melakukan pengusutan, sehingga kasusnya masuk ke ranah politik, dengan terbentuknya Pansus Kasus Bank Century.

Kedua, ketidaktegasan Polri dalam berbagai penanganan kasus yang diindikasikan melibatkan kalangan dekat Istana dan pemerintahan, pada akhirnya menjadi bola salju. Selain kasus Cicak versus Buaya yang mengemuka karena konflik Polri dan KPK, yang mencoreng kredibilitas Polri, juga guliran masalah tersebut juga membangun konflik di internal Polri, yang diawali pergantian Susno Duadji, dari Kabareskrim. Hingga membuat mantan Kapolda Jawa Barat tersebut meradang dan merasa dikorbankan dalam kasus Bank Century dan perseteruan antara Polri dan KPK.

Ketiga, keengganan Polri menahan Anggodo Widjojo, adik tersangka Anggoro Widjojo. Harus diakui bahwa kepatuhan Polri pada presedural hukum harus dihargai, hanya saja dalam konteks tekanan publik dan perbaikan citra Polri, langkah menahan Anggodo adalah salah satu cara Polri keluar dari tekanan publik terkait dengan perselisihannya dengan KPK. Kali ini kesempatan itu ditangkap oleh KPK dengan menahanAnggodo, sehingga secara politis, pencitraan KPK tetap terjaga.

Keempat, penanggulangan dan pemberantasan terorisme. Meski tidak ada aksi terror selama 100 Hari KIB II, namun berbagai indikasi justru berlawanan dengan analisis dan pendekatan yang dilakukan oleh Polri. Hal yang paling sederhana adalah masih dikeluarkannya travel warning oleh Amerika Serikat pada akhir Desember 2009 hingga awal tahun 2010, serta oleh Australia pada minggu ini. Hal ini secara analisis intelijen, harus ditelusuri apakah travel warning tersebut berdasarkan pada data akurat yang menyebutkan akan terjadi aksi terror pada tanggal yang dimaksud, atau memang hal tersebut disebabkan karena kekecewaan masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap berbagai isu-isu sensitif.

Kelima, secara institusi juga Polri dianggap kurang sigap dalam melakukan berbagai langkah penanggulangan terorisme, meski harus diakui bahwa Densus 88 AT, telah teruji kemampuannya namun belum cukup mampu mengurangi aksi terror. Sehingga pemerintah berencana membentuk Badan Penanggulangan Teror (BPT), yang secara implicit akan mengurangi wewenang dari Polri dengan Densus 88 AT-nya dalampenanggulangan dan pemberantasan terorisme di Indonesia. Hal ini juga berarti bahwa secara institusi Polri dianggap tidak sukses melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap terorisme, sehingga dibutuhkan upaya dan dukungan dari institusi lain, sebagaimana BPT akan difungsikan.

Dengan lima indikator tersebut, sesungguhnya harus digarisbawahi bahwa selama 100 Hari KIB II ini, Polri secara institusi kurang efektif memberikan kontribusi bagi suksesnya dua program dari 15 program utama dalam 100 Hari KIB II ini. Dalam pengertian bahwa apa yang diharapkan dengan realitas yang dihadapi di lapangan sama sekali berbeda. Implikasinya yang paling kentara dirasakan adalah makin berkurangnya dukungan publik, karena Polri dianggap tidak professional, serta menguatnya ketidakpuasan yang berkembang di internal Polri. Dan salah satu langkah yang efektif yang harus dipikirkan oleh SBY-Boediono adalah bagaimana melakukan kaderisasi tingkat pimpinan Polri. Dan tetap berupaya untuk menjaga agar Polri berada di jalur professional dan independen. Dengan begitu diharapkan akan ada perbaikan kinerja Polri pada sisa waktu bagi Pemerintahan SBY-Boediono, dimana efeknya akan membangun pencitraan dan perbaikan kinerja KIB II yang mereka pimpin.