Makin kuatnya wacana Pemakzulan SBY-Boediono mengidentifikasikan bahwa pergerakan politik di parlemen harus disikapi serius. Apalagi maraknya unjuk rasa terkait dengan ketidakpuasan terhadap kinerja 100 Hari KIB II juga menjadi penegas bahwa isu pemakzulan tersebut bukan semata-mata dihembuskan untuk membangun daya tawar politik koalisi partai-partai pendukung SBY-Boediono, tapi juga memiliki harapan politik lebih besar; mengganti SBY-Boediono.

Akan tetapi semangat membangun wacana pemakzulan harus pula diikuti oleh dukungan politik yang besar, mengingat SBY-Boediono mengantungi dukungan politik publik lebih dari 60 %. Di sinilah letak pertarungan sesungguhnya. Harus diakui bahwa kelincahan, kelihaian, dan kelicinan politik para politisi di parlemen belum dapat diimbangi oleh politisi Partai Demokrat (PD). Hal tersebut membuat politisi PD di parlemen terkesan lepas kontrol dan menggunakan pendekatan ancaman politik, yang justru berefek negative pada Pemerintahan SBY-Boediono, maupun pencitraan PD sendiri. Namun, hal yang patut disayangkan adalah mesin politik SBY-Boediono di lingkaran Istana maupun KIB II juga tidak berjalan maksimal. Sehingga beberapa kali SBY harus melakukan klarifikasi sendiri, yang sekali lagi dijadikan isu menyerang balik presiden keenam Indonesia tersebut.

Kalkulasi Politik

Berkaca pada proses pemakzulan, pengunduran diri, dan penolakan pertanggungjawaban Presiden Indonesia di masa lalu, setidaknya ada empat prasyarat politik yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pemakzulan tersebut, yakni: adanya pemicu politik, koalisi partai pendukung menarik diri atau terpecah, militer tidak mendukung, dan atau terpecah dukungannya, serta tidak solidnya lingkaran terdekat Istana.

Keempat prasyarat tersebut setidaknya dapat menjadi pisau analisis tentang kemungkinan terjadi atau tidaknya pemakzulan terhadap SBY-Boediono. Pertama, adanya pemicu politik terjadinya pemakzulan. Kasus Century Gate bisa dianggap sebagai pemicu kemungkinan terjadinya pemakzulan oleh sebagian politisi dan pemerhati politik. Hanya saja bila dirangkaian dengan situasi sekarang, agaknya kasus Bank Century adalah bagian dinamika politik yang terjadi di parlemen saja. Upaya menghubung-hubungkan adanya keterlibatan SBY adalah asumsi politik yang terlalu jauh. Bandingkan misalnya dengan terjadinya Peristiwa G 30 S/PKI yang menjadi pemicu Soekarno diturunkan dari kursi presidennya, Tragedi Penembakan mahasiswa Trisakti dan Krisis Ekonomi pada era Soeharto, kasus Brunei Gate dan kontroversi Kapolri kembar masa Gus Dur, serta lepasnya Timor-Timur dari NKRI pada era Habibie, dan membuat pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Dalam konteks ini kasus Bank Century belum dapat dikategorikan sebagai pemicu politik, karena masih sumirnya bukti keterlibatan SBY dalam kasus tersebut. Apalagi bila mengacu pada mekanisme kebijakan keuangan berhenti pada dua pos; Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.

Kedua, penarikan dukungan partai koalisi atau terpecahnya koalisi. Secara kalkulatif, relatif hanya PKS dan Golkar yang bermain di dua kaki. Selebihnya partai politik pendukung SBY-Boediono relatif solid. Hal ini secara teoretik tidak dapat dikategorikan sebagai pecahnya koalisi partai politik, karena politisi yang menjadi menteri dari kedua partai tersebut justru solid mendukung kinerja KIB II. Ini dapat diartikan bahwa dua partai tersebut setidak-tidaknya tengah membangun posisi tawar politik, yang ujung-ujungnya akan makin menguatkan pundi-pundi posisi strategis di kabinet. Adapun posisi partai-partai oposisi di parlemen; PDI P, Hanura dan Gerindra tengah melakukan upaya yang sama. Sehingga apabila terjadi perubahan komposisi koalisi ketiga partai tersebut ikut menikmatinya. Sehingga kerjasama semu dua partai koalisi dengan partai oposisi tersebut, tak akan jauh dari membangun posisi tawar politik. Dalam konteks ini SBY juga harus cerdas melihat peluang untuk memainkan kartu politiknya. Bisa saja SBY menyatakan berpisah dari PKS dan Golkar, dan kemudian memasukkan ketiga partai oposisi tersebut sebagai mitra strategisnya. Bandingkan dengan rapuhnya partai pendukung Nasakom pasca G 30 S/PKI era Soekarno, Golkar yang dilanda perpecahan menjelang Soeharto mundur, Golkar dan ICMI yang tak solid mendukung Habibie, serta penarikan dukungan partai-partai pada Gus Dur menjelang dimakzulkan.

Ketiga, penarikan dukungan militer dan atau terpecahnya internal militer dalam melihat kinerja pemerintahan. Untuk prasyarat yang satu ini, SBY harus berhati-hati dalam menjalankan kebijakannya yang terkait dengan internal TNI. Kebijakan dengan paksaan pengosongan perubahan dinas TNI adalah kebijakan politik yang bisa saja mengurangi dukungan TNI pada pemerintahannya. Sekurang-kurangnya ada koreksi pandangan terkait dengan kepemimpinan SBY-Boediono dari internal TNI dan keluarga besarnya. Meski hingga saat ini militer masih solid mendukungnya, namun sensitivitas terkait dengan kesejahteraan prajurit menjadi bagian yang terpenting harus diperhatikan. Dibutuhkan alternative kebijakan yang lebih memberikan rasa keadilan bagi anggota militer maupun keluarganya. SBY bisa belajar dari kasus Soekarno dan Gus Dur, yang menjelang kejatuhannya militer tidak penuh mendukung kepemimpinan keduanya.

Keempat, tidak solidnya lingkaran dekat Istana. Prasyarat politik ini dapat dibantah, karena SBY mampu mengontrol lingkaran dekatnya secara solid dalam menyukseskan program-program pemerintahannya. Namun demikian, SBY juga harus mewaspadai kutu loncat dan petualang politik yang akan mengganggu kesolidan lingkaran terdekatnya. Sekedar gambaran, bagaimana Soekarno merindukan orang-orang yang loyal di sekitarnya saat dirinya tengah gundah karena tuduhan dan serangan politik terhadap dirinya, namun satu persatu meninggalkannya. Baik yang dianggap terlibat pada Peristiwa G 30 S/PKI ataupun karena alasan oportunis semata. Konteks Soeharto juga hampir mirip, dimana 14 menteri di bawah koordinasi Ginanjar Kartasasmita menolak bergabung dengan kabinet yang dibentuk oleh Soeharto sebagai respon dari tuntutan publik. Era Gus Dur juga demikian, satu persatu menteri yang berasal dari koalisi partai politik pendukungnya menarik diri. Sementara pada kasus Habibie, Partai Golkar dan ICMI yang menjadi pilar penopang di lingkaran terdekatnya juga tidak menunjukkan soliditas yang tinggi.

Dari keempat prasyarat politik tersebut, agaknya langkah untuk memakzulkan SBY-Boediono akan berhenti pada wacana saja. Hal ini disebabkan prasyarat politik untuk dapat memberhentikan pasangan SBY-Boediono tidak terjadi. Justru upaya memaksakan langkah tersebut terkesan hanya sebatas membangun posisi tawar politik semata. Masalah yang kemudian akan muncul adalah bagaimana respon SBY, bila koalisi politik dan dinamika di parlemen menginginkan agar Boediono dan Sri Mulyani diganti sebagai tawaran politik untuk mempertanggungjawabkan Kasus Bank Century. Pilihan sulit tersebut pada akhirnya harus diputuskan oleh SBY. Sebab, apapun keputusan yang dibuat SBY terkait dengan Kasus Bank Century, harus tetap mencerminkan sikap kenegarawanan. Karenanya desakan pemakzulan atas dirinya tak lebih dan tak bukan hanya merupakan bagian dari dinamika politik di parlemen semata. Selebihnya adalah membangun posisi tawar politik politisi di parlemen.