Wacana pemakzulan terhadap pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang diembuskan Partai Gerindra menjadi serius dibahas oleh banyak kalangan. Hal ini ditambah dengan pola kepemimpinan Yudhoyono yang dianggap melankolik dan tidak setegar waktu periode pertama kepresidenannya. Meski dianggap angin lalu oleh partai koalisi pemerintah di DPR, guliran pemakzulan Yudhoyono-Boediono menjadi kekhawatiran kalangan terdekat di lingkaran istana. Hal ini ditegaskan dengan berbagai respons dari Yudhoyono, selain selalu curhat kepada publik berkaitan dengan perilaku politik yang mengancam pemerintahannya. Langkah konsolidasi yang dilakukannya terhadap pimpinan lembaga tinggi negara makin memperkuat bahwa pemakzulan bukan lagi sekadar wacana.

Hal lain yang agak menarik dalam konteks ini adalah bahwa SBY terkesan selalu merasa dalam posisi bertahan dan memosisikan diri seolah sebagai figur yang teraniaya secara politik. Hal ini secara teoretik agak aneh, mengingat Yudhoyono-Boediono mengantungi dukungan publik lebih dari 60%. Seharusnya, Yudhoyono khususnya mampu melakukan berbagai bentuk artikulasi politik dalam merealisasikan programnya. Bahkan yang paling serius adalah wacana pemakzulan tersebut juga “dipopulerkan” oleh Yudhoyono dengan berbagai curhat politik yang dilakukannya kepada publik.

Model dan prasyarat

Penurunan presiden dari kekuasaannya setidaknya telah terjadi empat kali dalam sejarah Indonesia. Hal ini tidak termasuk dengan pergantian Perdana Menteri di era Demokrasi Parlementer. Empat proses pemakzulan tersebut bisa jadi model bagi kita untuk mengukur sejauh mana proses yang sama dapat terjadi pada Yudhoyono-Boediono.

Adapun keempat model tersebut adalah, pertama, model Soekarno, yakni pemakzulan terhadap kekuasaan Soekarno sebagai presiden oleh MPRS karena menolak mempertanggungjawabkan krisis ekonomi dan politik, serta dianggap melindungi PKI. Soekarno menyebut Peristiwa G30S/PKI adalah riak dalam revolusi sebagaimana yang diungkapkannya dalam pidatonya di depan MPRS berjudul Nawaksara.

Kedua, model Soeharto, yakni proses penurunan dirinya dari kekuasaan Orde Baru. Hal yang menarik dari model Soeharto adalah kecerdasan melihat situasi politik, di mana tidak lagi ada dukungan politik, baik dari lingkaran politiknya, DPR/MPR, maupun tentara. Soeharto memilih mundur secara sukarela daripada diberhentikan oleh MPR.

Ketiga, model Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Model pemakzulan Gus Dur ini sesungguhnya mencerminkan dinamika politik yang khas dan sangat dinamis. Praktis Gus Dur diturunkan oleh MPR melalui sidang istimewanya karena koalisi partai politik yang mendukungnya menarik diri. Hal yang menarik, jauh sebelum itu Gus Dur melakukan berbagai manuver politik yang sebenarnya agak kurang tepat, mengingat koalisi partai politik yang mendukungnya sangat rapuh.

Keempat, model Habibie. Model ini sebenarnya bukan bagian dari proses pemakzulan, hanya karakteristiknya mirip dan dekat dengan upaya penurunannya dari kekuasaan. Penolakan pertanggungjawaban Habibie dalam SU MPR adalah bagian skenario politik untuk mematikan langkah politik Habibie yang akan dicalonkan kembali menjadi presiden oleh Partai Golkar dan beberap
a partai gurem pasca-Pemilu 1999.
Dari keempat model pemakzulan tersebut, setidaknya memiliki kesamaan prasyarat yang membuat empat presiden Indonesia tersebut diturunkan, mundur secara sularela, dan atau ditolak pertanggungjawaban politiknya oleh MPR.

Adapun prasyarat tersebut adalah, pertama, adanya kasus atau peristiwa sebagai pemicu politik terjadinya pemakzulan. Pada model Soekarno adalah peristiwa G30S/PKI; Soeharto, gugurnya mahasiswa dalam aksi unjuk rasa yang kemudian dikenal sebagai Tragedi Trisakti; Gus Dur, Bruneigate dan kontroversi pergantian Kapolri; dan Habibie, lepasnya Timor-Timur dari NKRI sebagai akibat dari kebijakan Habibie memberikan opsi referendum kepada provinsi termuda Indonesia tersebut.

Kedua, koalisi politik pendukung terpecah atau menarik dukungan. Pada konteks Soekarno, partai politik pendukung Nasakom terpecah, selain PKI yang terlibat dalam peristiwa G30S/PKI, PNI juga dilanda konflik internal, sedangkan NU memilih jalan aman dengan merapat pada militer. Sementara itu, pada model Soeharto, pimpinan MPR ketika itu, yang juga Ketua Umum Golkar ketika itu menyarankan Soeharto mundur dari kekuasaannya. Sementara itu, pada model Gus Dur justru makin kentara dengan adanya penarikan diri koalisi partai politik yang dulu mengusungnya menjadi presiden. Dan, hal yang sama juga terjadi pada model Habibie, pada waktu itu internal Golkar juga tidak solid dalam mengusung Habibie, serta oportunitas partai politik pendukung lainnya, yang cenderung bermain di dua kaki.

Ketiga, militer tidak mendukung dan atau terpecah dukungannya. Pada model Soekarno, TNI secara mayoritas menarik dukungannya dari Soekarno, kecuali sekelompok kecil di tubuh TNI AU. Masa Soeharto, TNI justru terlibat konflik internal, antara Wiranto yang cenderung ingin mengamankan kekuasaan Soeharto, dengan Prabowo yang memiliki ambisi politik untuk memimpin TNI sepeninggal Soeharto. Pada era Gus Dur, tentara cenderung mengikuti arus politik ketika itu, dan meninggalkan Gus Dur serta memilih proses konstitusional dalam konteks SI MPR. Sementara pada model Habibie, TNI justru tengah melakukan koreksi total sehingga dinamika yang terjadi pada saat SU MPR tidak terlibat secara aktif.

Keempat, tidak solidnya lingkaran dekat Istana. Prasyarat keempat ini menjadi garda terakhir dari kekuasaan presiden. Dapat dibayangkan bagaimana Soekarno merindukan orang yang loyal di sekitarnya saat dirinya tengah gundah karena tuduhan dan serangan politik terhadap dirinya. Namun satu per satu meninggalkannya, baik yang dianggap terlibat dalam peristiwa G30S/PKI ataupun karena alasan oportunis semata.

Konteks Soeharto juga hampir mirip. Empat belas menteri di bawah koordinasi Ginanjar Kartasasmita menolak bergabung dengan kabinet yang dibentuk Soeharto sebagai respons dari tuntutan publik. Era Gus Dur juga demikian, satu per satu menteri yang berasal dari koalisi partai politik pendukungnya menarik diri. Sementara pada kasus Habibie, Partai Golkar dan ICMI yang menjadi pilar penopang di lingkaran terdekatnya juga tidak menunjukkan soliditas yang tinggi. Alhasil, langkah politik Habibie terhenti karena pertanggungjawabannya ditolak MPR.

Yudhoyono?

Berkaca pada model dan prasyarat tersebut di atas, masih relevankah upaya pemakzulan Yudhoyono-Boediono? Tentu saja semua tergantung dari dinamika politik yang ada. Namun, secara kalkulatif politik upaya pemakzulan terhadap Yudhoyono-Boediono menjadi sangat sulit dilakukan. Selain empat prasyarat yang diurai tersebut di atas belum terjadi, juga secara legitimasi politik, Yudhoyono-Boediono lebih kuat.

Bahwa kasus Century Gate akan menjadi pemicu politik penurunan Yudhoyono-Boediono merupakan bentuk harapan politik, bukan sebagai pemicu. Apalagi secara realitas, meski PKS dan Partai Golkar berupaya mengambil momentum politik pada kasus tersebut, namun faktanya koalisi partai politik pengusung pasangan tersebut relatif solid. Sementara itu dukungan tentara terhadap kepemimpinan Yudhoyono-Boediono juga tak tergoyahkan. Meski ada sejumlah kasus seperti pengambilalihan perumahan dinas tentara yang sedikit banyak mengoreksi persepsi umum di kalangan tentara dan keluarganya terhadap Yudhoyono. Apalagi ditambah dengan soliditas KIB II dan kalangan terdekat istana yang secara tim juga tidak bermasalah.

Namun, tentu Yudhoyono juga dihadapkan pada dua pilihan yang rumit guna menyudahi polemik Century Gate agar dirinya dan KIB II dapat secara fokus menjalankan programnya. Pilihan itu, yakni, mengambil alih seluruh tanggung jawab permasalahan Bank Century, dengan harapan akan mendapatkan simpati publik dan permasalahan tersebut selesai dengan permohonan maaf Yudhoyono kepada publik. Atau, mengorbankan anak buahnya demi menjaga pencitraan politiknya. Dua orang yang disinyalir terlibat langsung dalam kasus Century Gate adalah Boediono dan Sri Mulyani akan dilengserkan demi alasan stabilitas di KIB II.

Agaknya SBY cenderung memilih pilihan kedua karena biaya politiknya lebih rendah dibandingkan dengan mengambil alih tanggung jawab masalah Century Gate, yang belum tentu dapat dimaafkan oleh publik. Justru bisa saja pilihan pertama tersebut akan menjadi bola liar dan mengarah pada pemakzulan dirinya, sebagaimana yang terjadi pada kasus Soekarno dan Gus Dur. Artinya, cukup mengganti dua orang dari KIB II, maka dua hal penting dapat diraih, menghindari pemakzulan dan mendapatkan tambahan dukungan di parlemen. Sebab, selain koalisi partai politik yang mengusungnya, bisa jadi PDI Perjuangan juga akan merapat.