You are currently browsing the monthly archive for March 2010.

Babak baru konflik di internal Polri telah mengarah pada upaya membersihan institusi tersebut dari praktik-praktik korupsi. kesaksian Susno Duadji (SD) terkait dengan berbagai praktik penyuapan dan penyimpangan prosedur penyelidikan dan penyidikan di lingkungan Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menjadi bagian terpenting dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Apalagi sudah menjadi rahasia umum bahwa bagian reserse kriminal merupakan salah satu unit yang relatif diminati oleh anggota Polri, selain bagian lalulintas di semua tingkatan; mulai Mabes Polri, Satuan Induk Penuh (SIP) di Polda, Kesatuan Operasional Dasar (KOD) di Polres, hingga ujung tombak Polri di tingkat Polsek. Hal tersebut dikarenakan di bagian tersebut selain mampu membangun kapasitas diri, tapi juga secara ekonomi dapat memperkaya diri dengan berbagai praktik penyimpangan, mulai penyuapan, hingga praktik jual beli pasal dan kasus. Dengan kata lain, kesaksian SD hanya mempertegas bahwa Polri berada dalam situasi yang tidak nyaman, setelah lebih dari 10 tahun menjadi institusi mandiri selepas berpisah dengan TNI. Read the rest of this entry »

Advertisements

Pernyataan Susno Duadji (SD) berkaitan dengan adanya praktik penyimpangan dan korupsi di Bareskrim Mabes Polri mengawali babak baru perseteruan dan konflik di tubuh Polri. Bahkan mantan Kapolda Jawa Barat ini tunjuk hidung beberapa Pati yang terlibat dan menerima kucuran dana penggelapan pajak. Langkah ini terbilang agak diluar kelaziman dan keluar struktur hierarkis kepolisian yang ada, dimana seharusnya SD melaporkan hal tersebut ke Kapolri dan berharap ada penyelesaian. Akan tetapi agaknya SD lebih memilih jalan berbeda dan keluar dari mekanisme dan berhadap-hadapan dengan institusi yang membesarkannya. Bisa jadi apa yang dilakukan oleh SD merupakan respon dari perlakuan pimpinan Polri yang dianggap tidak bijak dengan memberhentikannya dari Kabareskrim dan dibiarkan non-job. Perwira tinggi bintang tiga tersebut agaknya sudah hilang kesabaran berkaitan dengan kebijakan Kapolri yang tidak adil dan cenderung menyingkirkannya dari lingkungan Mabes Polri. Perlu diketahui bahwa perwira tinggi yang non-job di lingkungan Mabes Polri biasanya perwira yang akan pensiun atau menunggu penempatan pada pos berikutnya. Namun dalam kasus SD, posisi jabatan untuk bintang tiga di lingkungan Polri terbatas, sementara waktu pensiun juga relatif masih lama. Sehingga situasinya kemudian berkembang dan cenderung tak terkendali. Read the rest of this entry »

Di tengah proses politik di parlemen terkait dengan Kasus Bank Century, jajaran Polri, khususnya Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) mendulang prestasi dengan melakukan sejumlah penangkapan dan menewaskan teroris yang paling diburu pasca tewasnya Noordin M. Top di Aceh dan Pamulang. Meski dalam kasus pengepungan gembong teroris di Aceh, masih simpang siur, apakah merupakan jaringan Jema’ah Islamiyah (JI) atau pecahan dari eks GAM. Namun, terlepas dari itu prestasi Densus 88 AT harus tetap diapresiasi sebagai bagian dari komitmen untuk memberantas terorisme di Indonesia hingga keakarnya. Read the rest of this entry »