Babak baru konflik di internal Polri telah mengarah pada upaya membersihan institusi tersebut dari praktik-praktik korupsi. kesaksian Susno Duadji (SD) terkait dengan berbagai praktik penyuapan dan penyimpangan prosedur penyelidikan dan penyidikan di lingkungan Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menjadi bagian terpenting dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Apalagi sudah menjadi rahasia umum bahwa bagian reserse kriminal merupakan salah satu unit yang relatif diminati oleh anggota Polri, selain bagian lalulintas di semua tingkatan; mulai Mabes Polri, Satuan Induk Penuh (SIP) di Polda, Kesatuan Operasional Dasar (KOD) di Polres, hingga ujung tombak Polri di tingkat Polsek. Hal tersebut dikarenakan di bagian tersebut selain mampu membangun kapasitas diri, tapi juga secara ekonomi dapat memperkaya diri dengan berbagai praktik penyimpangan, mulai penyuapan, hingga praktik jual beli pasal dan kasus. Dengan kata lain, kesaksian SD hanya mempertegas bahwa Polri berada dalam situasi yang tidak nyaman, setelah lebih dari 10 tahun menjadi institusi mandiri selepas berpisah dengan TNI.

Berdasarkan pengalaman, sesungguhnya praktik penyalahgunaaan wewenang, penyuapan dan korupsi di lingkungan Bareskrim bukan sesuatu yang baru, pada era Kapolri Widodo Budidarmo dan Kapolri Awaludin Djamin, bahkan terjadi kasus penyuapan dan praktik korupsi berjemaah yang melibatkan sejumlah perwira menengah dan tinggi. Bahkan pada era Awaludin Djamin, salah seorang deputinya, Letnan Jenderal Polisi Siswadji dibui karena terlibat secara aktif dalam praktik korupsi bersama sejumlah perwira menengah dan tinggi lainya. Sementara di era Reformasi, mantan Kabareskrim, Suyitno Landung dan sejumlah perwira menengah lainnya juga merasakan dinginnya terali besi karena praktik penyalahgunaan wewenang. Agaknya pengalaman tersebut tidak memberikan efek jera bagi anggota Polri, terbukti praktik penyimpangan tersebut berjalan hingga saat ini dan dipaparkan dengan lugas oleh SD.

Paskah berakhirnya perseteruan antara Polri dan KPK dengan Cicak versus Buaya-nya, maka hampir dipastikan yang dilakukan oleh Polri justru konsolidasi internal dan menutup rapat-rapat pintu bagi publik dan juga SD untuk berupaya membersihkan Polri dari berbagai praktik penyimpangan. Bisa jadi SD memang bukan orang yang bersih dari berbagai praktik tersebut, hanya saja kesaksian SD harus dilihat sebagai langkah untuk menarik gerbong Polri kembali memosisikan Polri institusi yang bersih dan professional. Langkah ini patut diapresiasi oleh publik sebagai niat baik SD setelah sempat menyakiti publik dengan idiom Cicak versus Buaya yang dilontarkannya beberapa waktu lalu. Hanya saja niat baik SD justru disikapi tidak simpatik oleh internal Polri, dan dianggap sebagai ‘anak durhaka’ yang membongkar keburukan institusinya sendiri. Bahkan lontaran tersebut juga diamini oleh beberapa Penasihat Kapolri, semisal Kastorius Sinaga, sesuatu diluar wewenangnya.

Efek Bola Salju

Di sini sesungguhnya letak kealpaan Kapolri setelah gonjang-ganjing perseteruan Polri dengan KPK, dengan memberhentikan SD dari jabatannya dan dibiarkan non-job. Bahwa di lingkungan Polri bisa saja memang jabatan untuk bintang tiga terbatas, namun seharusnya berinisiatif untuk membuka sekat-sekat tersebut dengan mengaryakan pada sejumlah jabatan terkait lainnya. Dengan begitu langkah SD dapat terkendali dan semua info terkait dengan berbagai praktik penyimpangan di Polri dijadikan masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang, sebagaimana Awaludin Djamin, dan Da’i Bachtiar ketika menjadi Kapolri. Penyelesaian internal yang tidak tuntas membuat konflik tersebut berlarut-larut dan membuat situasi internal di Polri tidak kondusif. Kondisi tersebut pada akhirnya akan menciptakan efek bola salju, tak ada jalan kembali (point of no returns) bagi SD selain membuka lebar-lebar kebobrokan Polri, khususnya pada praktik penyimpangan dan korupsi.

Efek bola salju tersebut setidaknya akan mengarah pada empat hal, yakni; Pertama, kepemimpinan Polri. meski Bambang Hendarso Danuri (BHD) tidak akan lama lagi menjadi Kapolri, situasi tersebut di atas akan mempengaruhi penilaian presiden dan DPR dalam melihat rekomendasi Kapolri dan Wanjakti Polri terkait dengan calon-calon Kapolri. Sekedar ilustrasi, ketika era Widodo Budidarmo sebagai Kapolri, Departemen Pertahanan dan Keamanan dan Panglima ABRI ketika itu tidak merekomendasikan calon Kapolri yang diusulkan oleh internal Polri, karena kondisi internal Polri yang sedemikian parahnya. Dephankam dan Panglima ABRI harus memanggil pulang Letnan Jenderal Polisi Awaludin Djamin yang ketika itu menjabat sebagai Duta Besar Jerman Barat untuk menjabat sebagai Kapolri. Bahkan terdengar kabar juga Wakil Panglima ABRI ketika itu, Laksamana Sudomo mengambil alih kepemimpinan Polri untuk beberapa saat hingga Kapolri baru diangkat secara defenitif. Situasi tersebut bukan tidak mungkin terjadi pada saat ini dengan berbagai varian penolakan rekomendasi Wanjakti Polri hingga mengarah kepada krisis kepemimpinan di Polri. Hal ini akan membuat regenerasi kepemimpinan Polri tidak berjalan optimal. Hal yang paling tidak menguntungkan Polri apabila kemudian bergulir cepat terkait dengan status pertanggungjawaban politik Polri terkait dengan penggabungan atau pembentukan kementerian terkait, sebagaimana amanat UUNo. 39/2008 Tentang Kementerian Negara.

Kedua, pembersihan besar-besaran internal Polri. Langkah ini bisa saja dilakukan oleh BHD sebelum diganti oleh kapolri yang baru dengan membentuk Tim pencari fakta atau penyelesaian kasus sebagaimana juga diusulkan oleh Ketua MK, Machfud MD. Hanya saja hal tersebut sulit dilakukan mengingat BHD juga menjadi bagian dari permasalahan tersebut, sehingga akan sulit bagi tim tersebut untuk bekerja, karena kemungkinan di intervensi akan sangat kuat. Pengecualian apabila BHD mencontoh Kapolri Soetjipto Joedodihardjo yang melibatkan instansi lain seperti TNI AD dan unsur Polisi Militer (PM) untuk membersihkan Polri dari unsur-unsur simpatisan PKI dan Badan Intelijen Pusat (BPI) pimpinan Subandrio paskah Peristiwa G 30 S/PKI. Bisa saja BHD mengajak KPK, sebagai institusi yang berkompeten dengan hal tersebut untuk bersama-sama membersihkan Polri dari praktik-praktik penyimpangan dan korupsi. Resikonya, bisa saja para perwira tinggi dan menengah di lingkaran terdekat BHD ikut juga terjerat pada praktik kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Ketiga, menguatnya konflik internal Polri. hingga saat ini SD cenderung sendirian dalam menggulirkan berbagai informasi terkait praktik penyimpangan dan korupsi. Bisa jadi dalam perjalanannya akan muncul simpati dan dukungan dari berbagai perwira menengah dan tinggi yang frustasi dengan mekanisme di internal, serta ada yang menyalip di tikungan. Untuk yang pertama kita dapat berkaca pada kasus Kapolri kembar yang berujung pada makin memanaskan konflik antara pendukung S. Bimantoro dan Andi Chaerudin Ismail. Mekanisme yang tidak berjalan di internal Polri akan menarik gerbong perwira-perwira yang merasa mendapat perlakuan tidak adil untuk mencoba peruntungan mendukung SD. Sementara terkait dengan kemungkinan adanya kelompok perwira yang menyalip ditikungan adalah berhubungan dengan permintaan BHD agar Pati angkatan 1975 hingga 1977 untuk secara ikhlas menyerahkan kepemimpinan Polri kepada yang lebih muda. Himbauan ini tentu saja akan berjalan apabila mekanisme internal Polri juga berjalan normal. Akan tetapi dengan situasi sekarang ini, himbauan tersebut praktis hanya akan terbatas pada himbauan, langkah-langkah untuk menyalip ditikungan bagi Pati diangkatan tersebut di atas untuk memimpin Polri bukan sesuatu yang tidak mungkin. Apalagi di angkatan-angkatan tersebut banyak perwira dengan sarat prestasi.

Keempat, merosotnya citra Polri. di internal Polri, selama ini menguat anggapan bahwa Polri relatif sarat dengan sejumlah prestasi, khususnya pada pemberantasan terorisme. Namun, agaknya Polri lupa bahwa publik terus mengingat bahwa praktik penyimpangan di Polri masih sangat tinggi. Sehingga efek prestasi yang dilakukan dalam pemberantasan terorisme tidak cukup efektif mengangkat pencitraan Polri. Apalagi asumsi dan pengalaman masyarakat yang bersentuhan dengan Polri makin dikuatkan dengan testimoni SD, sehingga pencitraan Polri di masyarakat makin tidak baik.

Dari empat efek bola salju tersebut di atas, setidaknya pimpinan Polri berkaca bahwa secara tidak langsung permasalahan ini akan memberikan efek negative kepada pemerintah, khususnya terkait dengan pemberantasan korupsi dan tekanan DPR terkait dengan Kasus Bank Century. Sebab itu, pilihannya hanya dua bagi pimpinan Polri; merespon positif testimoni tersebut dengan menindaklanjuti berbagai informasi yang dipaparkan oleh SD, atau terkubur oleh permasalahan tersebut.