Pernyataan Susno Duadji (SD) berkaitan dengan adanya praktik penyimpangan dan korupsi di Bareskrim Mabes Polri mengawali babak baru perseteruan dan konflik di tubuh Polri. Bahkan mantan Kapolda Jawa Barat ini tunjuk hidung beberapa Pati yang terlibat dan menerima kucuran dana penggelapan pajak. Langkah ini terbilang agak diluar kelaziman dan keluar struktur hierarkis kepolisian yang ada, dimana seharusnya SD melaporkan hal tersebut ke Kapolri dan berharap ada penyelesaian. Akan tetapi agaknya SD lebih memilih jalan berbeda dan keluar dari mekanisme dan berhadap-hadapan dengan institusi yang membesarkannya. Bisa jadi apa yang dilakukan oleh SD merupakan respon dari perlakuan pimpinan Polri yang dianggap tidak bijak dengan memberhentikannya dari Kabareskrim dan dibiarkan non-job. Perwira tinggi bintang tiga tersebut agaknya sudah hilang kesabaran berkaitan dengan kebijakan Kapolri yang tidak adil dan cenderung menyingkirkannya dari lingkungan Mabes Polri. Perlu diketahui bahwa perwira tinggi yang non-job di lingkungan Mabes Polri biasanya perwira yang akan pensiun atau menunggu penempatan pada pos berikutnya. Namun dalam kasus SD, posisi jabatan untuk bintang tiga di lingkungan Polri terbatas, sementara waktu pensiun juga relatif masih lama. Sehingga situasinya kemudian berkembang dan cenderung tak terkendali.

Korupsi di lingkungan Polri seumur dengan usia Polri sendiri. Hal yang membedakan hanyalah pada motif dan situasi yang dihadapi. Pada era Kapolri Pertama, Soekanto, praktik penyimpangan dan korupsi justru di lakukan bersama-sama dengan kepala daerah. Di mana ketika itu pimpinan Polri di daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah setempat. Upaya sentralisasi Polri dengan adanya penyatuan Polri ke dalam angkatan bersenjata sejak tahun 1959, dengan seluruhnya bertanggung jawab kepada Mabes Polri, baik administrasi maupun politik, membuat praktik korupsi juga bergeser pada pimpinan Polri di tingkat pusat. Praktik penyimpangan dan korupsi yang membuat pencitraan Polri makin redup terjadi pada era Kapolri Widodo Budidarmo dan Awaludin Djamin. Bahkan begitu sangat meresahkannya, Dephankam dan Mabes ABRI sebagai atasan Polri tidak berani mengambil calon nama yang rekomendasikan oleh internal Polri, dan lebih memilih Awaludin Djamin untuk diajukan kepada Presiden Soeharto, yang ketika itu menjabat sebagai Duta Besar Jerman Barat. Bahkan tersiar kabar, Laksamana Sudomo, Wakil Panglima ABRI ketika itu mengambil alih kepemimpinan hingga ada Kapolri yang baru. Meski sejumlah perwira menengah dan tinggi ditangkap dan dipenjarakan pada era Kapolri WidodoBudidarmo, namun Dephankam dan Mabes ABRI ketika itu melihat kepemimpinan Widodo tidak tegas. sehingga praktik korupsi dan penyimpangan terjadi di semua level. Langkah yang lebih efektif dilakukan oleh Awaludin Djamin dengan menangkap dan memenjarakan Deputinya sendiri Letnan Jenderal Polisi Siswadji, bersama sejumlah perwira tinggi dan menengah lainnya. Sementara pada era reformasi, mantan Kabareskrim, Suyitno Landung dan sejumlah perwira menengah lainnya ditangkap dan diadili karena penyalahgunaan wewenang. Dengan kata lain, apa yang diungkap oleh SD hanya penegasan bahwa di institusi Polri praktik-praktik penyimpangan tersebut masih tumbuh subur dan manifest.

Polri dan Efek Kejut

Terlepas apakah yang dilakukan oleh SD merupakan langkah menebus dosa terkait dengan idiom Cicak versus Buaya yang pernah dilontarkannya semasa menjabat Kabareskrim, namun tetap harus diapresiasi. Dengan catatan bahwa apresiasi publik juga merupakan bentuk dukungan kepada Polri untuk memperbaiki dan membersihkan Polri dari praktik-praktik penyimpangan dan korupsi. Sebab selama ini berkembang asumsi di internal Polri bahwa Polri telah lebih baik paska pemisahan dengan TNI. Dan bila masih ada suara-suara yang mengatakan citra Polri belum baik, itu karena tidak senang dengan kondisi Polri saat ini. Sikap tersebut ditunjukkan berulang kali oleh pimpinan Polri yang selalu menganggap bahwa lembaga atau individu yang mengatakan citra Polri belum baik sebagai subyektif dan tidak mendasar. Dan sekali lagi hal tersebut dilakukan saat SD mengungkapkan ada praktik Makelar Kasus (Markus), yang menganggap SD tidak pada tempatnya melontarkan pernyataan tersebut. Dengan kata lain, sikap berlebihan yang menganggap diri dan organisasinya lebih baik, cepat atau lambat akan memosisikan Polri dalam situasi yang sulit.

Akan tetapi dalam kasus dugaan praktik korupsi dan penyimpangan, setidaknya akan memberikan efek kejut yang harus disikapi oleh pimpinan Polri secara bijak. Ada lima efek kejut korupsi bagi Polri, yakni: Pertama, cepat atau lambat pemerintah, dalam hal ini SBY akan memikirkan ulang untuk mengganti pimpinan Polri segera. Meski Bambang Hendarso Danuri (BHD) dalam waktu dekat akan diganti karena pensiun, namun pergantiannya akan meninggalkan jejak yang kurang baik bagi BHD. Hal ini disebabkan masih banyaknya kasus-kasus korupsi, dan makin ditegaskan oleh SD. Dan bukan tidak mungkin BHD sendiri sebagai atasan dianggap terlibat dalam praktik-praktik penyimpangan dan korupsi, karena membiarkan kasus tersebut terjadi.

Kedua, melakukan respon positif terkait dengan tuntutan public dengan melakukan pembersihan besar-besaran internal Polri dari praktik korupsi. Langkah ini bisa saja dilakukan oleh BHD sebelum diganti oleh kapolri yang baru dengan membentuk Tim pencari fakta atau penyelesaian. Akan tetapi hal tersebut sulit dilakukan mengingat BHD juga menjadi bagian dari permasalahan tersebut, sehingga akan sulit bagi tim tersebut untuk bekerja, karena kemungkinan di intervensi akan sangat kuat. Kecuali BHD mencontoh Kapolri Soetjipto Joedodihardjo yang melibatkan instansi lain seperti TNI AD dan unsur Polisi Militer (PM) untuk membersihkan Polri dari unsur-unsur simpatisan PKI dan Badan Intelijen Pusat (BPI) pimpinan Subandrio paskah Peristiwa G 30 S/PKI. Bisa saja BHD mengajak KPK, sebagai institusi yang berkompeten dengan hal tersebut untuk bersama-sama membersihkan Polri dari praktik-praktik penyimpangan dan korupsi. Resikonya, bisa saja para perwira tinggi dan menengah di lingkaran terdekat BHD ikut juga terjerat pada praktik kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Ketiga, makin menguatnya konflik di dalam tubuh Polri. sampai saat ini SD cenderung sendirian dalam menggulirkan berbagai informasi terkait praktik penyimpangan dan korupsi. Bisa jadi dalam perjalanannya akan muncul simpati dan dukungan dari berbagai perwira menengah dan tinggi yang frustasi dengan mekanisme di internal, serta ada yang menyalip di tikungan. Untuk yang pertama, bisa saja SD akan mendapat simpati dari rekan-rekan angkatannya dan atau yang bersimpati. Sementara terkait dengan kemungkinan adanya kelompok perwira yang menyalip ditikungan adalah berhubungan dengan permintaan BHD agar Pati angkatan 1975 hingga 1977 untuk secara ikhlas menyerahkan kepemimpinan Polri kepada yang lebih muda. Himbauan ini tentu saja akan berjalan apabila mekanisme internal Polri juga berjalan normal. Akan tetapi dengan situasi sekarang ini, himbauan tersebut praktis hanya akan terbatas pada himbauan, langkah-langkah untuk menyalip ditikungan bagi Pati diangkatan tersebut di atas untuk memimpin Polri bukan sesuatu yang tidak mungkin.

Keempat, turunnya citra Polri. di tubuh Polri sendiri, selama ini menguat anggapan bahwa Polri relatif sarat dengan sejumlah prestasi, khususnya pada pemberantasan terorisme. Namun, agaknya Polri lupa bahwa publik terus mengingat bahwa praktik penyimpangan di Polri masih sangat tinggi. Sehingga efek prestasi yang dilakukan dalam pemberantasan terorisme tidak cukup efektif mengangkat pencitraan Polri. Apalagi asumsi dan pengalaman masyarakat yang bersentuhan dengan Polri makin dikuatkan dengan testimoni SD, sehingga pencitraan Polri di masyarakat makin tidak baik.

Kelima, perubahan status Polri. Hal ini bisa saja terjadi mengingat amanat UU No.39/2008 Tentang Kementerian Negara memungkinkan untuk menggabungkan Polri ke dalam kementerian terkait dan atau membentuk kementerian baru. Perubahan status ini bisa dikarenakan presiden merasa bahwa Polri membutuhkan payung politik agar lebih tertib. Maraknya kasus korupsi di tubuh Polri menjadi pembelajaran bahwa dibutuhkan mekanisme control yang lebih efektif bagi Polri agar dapat mewujudkan kepolisian yang professional.