Guliran pernyataan Susno Duadji (SD) berkaitan dengan dugaan adanya Makelar Kasus (Markus) Pajak di Bareskrim Polri efeknya makin tak terkendali. Hampir semua elemen bangsa mencoba mendalaminya dengan berbagai langkah dan cara, selain Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang getol menindaklanjuti dugaan adanya Markus Pajak tersebut, kini DPR di Komisi III menyambut kemungkinan dibentuknya Panitia Khusus Mafia Pajak.

Terlepas bahwa pernyataan SD tersebut merupakan bola liar dari konflik di tubuh Polri. Namun hal tersebut harus dipahami juga sebagai pintu masuk untuk membongkar berbagai praktik penyimpangan yang melibatkan unsur orang dalam, tidak hanya di Polri tapi sejumlah institusi penegak hukum dan lembaga Negara lainnya. Adanya keterkaitan antara orang-orang yang diduga sebagai Makelar Kasus (Markus) dan atau Calo Perkara (Cakar) dengan oknum di internal institusi penegakan hukum dan lembaga Negara telah menjadi rahasia umum. Publik mungkin masih ingat bagaimana konflik antara Polri dan KPK soal Cicak versus Buaya juga melibatkan orang-orang yang diidentifikasikan sebagai Markus, sebut saja misalnya Ari Muladi, atau sedikit mundur ke belakang bagaimana Kasus Kasasi Penyelewengan Dana Reboisasi di Mahkamah Agung (MA) yang melibatkan pengacara Probosoetedjo, Harini Wiyoso.

Gurita adanya makelar-makelar kasus di sejumlah institusi penegak hukum merupakan realitas bahwa prinsip-prinsip transaksi ekonomi berjalan, selain minimnya pengawasan terkait dengan kinerja sejumlah institusi Negara tersebut. Hal yang mengkuatirkan lagi adalah oknum-oknum Markus ini tidak lagi orang-orang di luar institusi tersebut, melainkan orang dalam itu sendiri. Gayus Tambunan adalah bagian dari fenomena Gunung Es yang akan membuka tabir keterlibatan orang dalam setidaknya di kedua institusi; Polri dan Dirjen Pajak Departemen Keuangan dari hulu hingga hilir. Dalam pengertian bahwa praktik Markus tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan telah manifest dan menjadi ‘sampingan’ pemasukan yang menggiurkan. Agaknya program remunerasi yang digulirkan di lembaga penegak hukum dan Kemeterian Keuangan tersebut belum mampu menghentikan praktik-praktik penyimpangan yang terjadi.

‘Markus’ dan Penegakan Hukum

Sejauh proses yang tengah berlangsung, dua institusi yang terlibat dalam Markus Pajak; Polri dan Departemen Keuangan belum mengambil tindakan tegas yang mengarah kemungkinan terlibatnya sejumlah petinggi kedua institusi tersebut dalam berbagai praktik penyimpangan, kecuali menindak dan menjadikannya tersangka sejumlah perwira menengah dan pejabat di Dirjen Pajak yang menjadi atasan langsung Gayus. Hal yang justru menarik adalah SD justru lebih dahulu diproses dengan dalih pelanggaran kode etik dan pencemaran nama baik atas laporan dua jenderal yang dahulu menjadi bawahannya.

Namun demikian terlepas dari itu, pertanyaan publik terkait dengan kemana arah bergulirnya Markus harus dilihat sebagai keprihatian atas terjadinya sejumlah kasus penyimpangan tersebut. Publik agaknya sudah lelah dengan berbagai kasus penyimpangan dan korupsi yang mengemuka bak sinetron; ramai di awal namun berakhir tanpa kejelasan ke mana sebenarnya kasus-kasus tersebut menepi. Bila melihat dinamika yang terjadi saat ini, setidaknya ada lima skenario ke mana kasus ini akan mengarah,yakni: Pertama, Kasus ini hanya berhenti pada dua institusi yang terlibat langsung; Polri dan Kemeterian Keuangan, khususnya Dirjen Pajak. Langkah-langkah yang diambil, kemungkinan juga tidak akan menjawab semua ekspektasi publik, kecuali menindak langsung pejabat yang terlibat. Dalam pengertian bahwa kedua institusi tersebut berupaya terlihat secara sungguh-sungguh menindak sejumlah oknum pegawai dan stafnya yang terkait langsung, serta tetap berupaya menjaga pencitraan organisasinya.

Kedua, adanya kemungkinan pendalaman berkaitan dengan berbagai praktik Markus di sejumlah institusi penegakan hukum dan lembaga Negara lainnya sebut saja misalnya; Kejaksaan Agung, KPK, MA, DPR, departemen terkait serta sejumlah lembaga Negara lainnya. Indikasinya Satgas Pemberantasan Mafia Hukum telah menegaskan dan menindaklanjuti berbagai temuan, tidak hanya di Polri dan Kemeterian Keuangan, tapi juga berbagai praktik penyimpangan di institusi Negara lainnya. Dengan kata lain, bila skenario kedua ini berjalan simultan, maka hampir dipastikan publik akan sangat mendukungnya. Apalagi sejumlah lembaga swadaya masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik juga memberikan perhatian yang serius.

Ketiga, kemungkinan kasus ini akan dimanfaatkan secara politik sebagai bagian dari pukulan balik dari Pemerintah kepada DPR dan partai politik paska Kasus Bank Century yang memosisikan Pemerintahan SBY bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi. Apalagi keberadaan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum seolah menjadi pendobrak berbagai kebuntuan penegakan hukum. Dapat saja kemudian Satgas mengaitkannya dengan berbagai praktik Markus dan dugaan penyuapan yang juga melibatkan sejumlah anggota DPR, baik dari partai anggota koalisi yang kritis pada kasus Bank Century seperti PKS, PPP, dan PG maupun dari PDI Perjuangan. Indikasinya, sejumlah kasus yang melibatkan politisi dari keempat partai tersebut terus dibidik dan sebagian telah menjadi tersangka.

Keempat, bagian dari upaya mengembalikan pencitraan SBY di mata publik. Citra SBY yang sempat meredup akibat maraknya sejumlah kasus yang melibatkan partai yang dibinanya; Partai Demokrat, serta kekalahan dalam Voting di Pansus Bank Century. Mengembalikan citra SBY agar baik di mata publik seolah menemukan pemicunya pada diri SD. Dugaan bahwa SD didukung Istana dalam membuka tabir kasus yang terjadi di internal Polri makin menguat saat sebelum dan sesudah SD menyatakan adanya Markus di internal Polri, dirinya bertemu dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Adanya simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan antara keduanya dalam menguak berbagai praktik penyimpangan tersebut; SD melakukan tekanan kepada Kapolri agar dirinya diperlakukan dengan layak, sementara Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mendapatkan kasus yang meningkatkan citra SBY.

Dan kelima, kasus ini akan di bawa ke ranah politik dengan kemungkinan dibentuknya Pansus Mafia Pajak dan atau Mafia Kasus. Dalam konteks ini sebenarnya baik Pemerintahan SBY dan koalisi pendukungnya maupun partai non-pemerintah sama-sama diuntungkan dengan menjadikannya kasus tersebut untuk dipansuskan. Artinya ada upaya untuk membangun pencitraan yang relatif baik di mata masyarakat dengan menjalankan berbagai fungsinya secara aktif. Namun tidak bagi Polri, keterlibatan sejumlah perwira menengah dan tingginya akan makin melegitimasikan bahwa Polri perlu secara efektif diawasi. Bentuk pengawasan berlapis dari mulai internal Polri dengan adanya Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), hingga Komisi III DPR dianggap belum mampu mengendalikan dan mengontrol kinerja Polri agar lebih baik. Indikasinya, masih terjadi sejumlah praktik penyimpangan yang menyebabkan pencitraan Polri masih kurang baik di masyarakat. Bisa saja dalam praktik selanjutnya, Pansus akan merekomendasikan agar ada institusi politik yang dapat merumuskan berbagai kebijakan dan program bagi Polri.

Dari lima skenario tersebut di atas, agaknya Kasus Markus ini cenderung akan dijadikan pemicu atas sejumlah kasus dan peristiwa politik yang terjadi sebelumnya. Namun, pertanyaan publik yang harus dijawab oleh penyelenggara Negara adalah seberapa positifkah bagi masyarakat? Ataukah publik akan dibuat kecewa dengan penyelesaian yang anti klimaks dan jauh dari ekspektasi publik.