Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kembali digugat publik. Selama ini banyak pihak merasakan bahwa tugas dan fungsi Satpol PP dirasakan berlebihan dan jauh dari ekspektasi publik. Beberapa kasus yang menghadap-hadapkan masyarakat dengan Satpol PP seperti penggusuran pedagang Kaki Lima, operasi yustisi, penggusuran, dan lain sebagainya hampir selalu menuai masalah dan tak jarang berakhir dengan bentrokan hingga kerusuhan. Kerusuhan di Tanjung Priok yang melibatkan Satpol PP dengan masyarakat berkaitan dengan Sangketa lahan Makam Mbah Priok dengan PT. Pelindo adalah satu dari sekian potret buram peran dan fungsi Satpol PP.

Publik agaknya kurang puas dengan kinerja Satpol PP yang dianggap kurang merepresentasikan kewibawaan Pemda. Meski sejak pendiriannya,3 Maret 1950, Satpol PP adalah perangkat Pemda, dan makin diperkuat dengan adanya tugas pokok Satpol PP dalam Pasal 148 UU No.32/2004 Tentang Pemerintah Daerah. Namun kekecewaan publik berkaitan dengan kinerja Satpol PP sesungguhnya berasal dari Satpol PP sendiri. Hal ini tercermin dari berbagai tugas dan peran yang diemban Satpol PP tak jarang justru menuai konflik yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. Penerjemahan tentang tugas dan fungsi dari pimpinan Pemda kepada operasional di lapangan juga seringkali tidak linier. Kerap kali kewenangan yang diemban Satpol PP justru menyimpang dan atau melebihi kewenangannya. Sehingga tak jarang bentrokan dan konflik makin mengemuka antara publik dengan Pemda, dalam hal ini Satpol PP.

Setidaknya ada lima hal yang melatarbelakangi mengapa Satpol PP, sebagai apparatus Pemda justru tidak dapat bekerja efektif dan jauh dari harapan publik. Pertama, mekanisme rekruitmen. Telah menjadi rahasia umum bahwa rekruitmen anggota Satpol PP jauh dari ideal. Bahkan tak jarang menjadi anggota Satpol PP adalah gerbang awal menjadi pegawai Pemda. Hal ini berimplikasi pada operasional anggota Satpol PP di lapangan. Bahkan muncul idiom di masyarakat tentang Satpol PP bahwa anggota Satpol PP itu lebih polisi dibanding polisi sendiri. Tak jarang juga anggota Satpol PP melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan tugas dan fungsinya seperti melakukan pungutan liar (Pungli). Tak heran ketika ada upaya penggusuran Pedagang K5, para pedagang merasa bahwa telah menyetor sejumlah dana pada oknum Satpol PP tersebut agar aman berdagang, sehingga ada sikap resistensi dari pada pedagang K5.

Kedua, selain itu ekses rekruitmen yang kurang baik adalah minimnya kesadaran dan pemahaman sosiologis kemasyarakatan. Meski rekruitmen Satpol PP juga melibatkan Polri dan TNI dalam proses pelatihan dan materinya, namun bekal pemahaman sebagai seorang apparatus Pemda masih minim. Hal ini mengindikasikan bahwa yang terserap dalam proses pelatihan tersebut adalah sikap arogansi aparat yang berlebihan, sebagaimana masih kerap dipraktikkan oleh oknum anggota Polri maupun TNI.

Ketiga, menguatnya kebanggaan semu ke-korps-an. Meski hal ini terus dibantah oleh sejumlah pimpinan Satpol PP, namun pada kenyataannya penampilan anggota Satpol PP justru mengekor pada penampilan anggota TNI ataupun Polri. Sebenarnya tampilan tersebut tidak bermasalah selama diiringi dengan kinerja yang mumpuni dan efektif. Akan tetapi, tampilan tersebut hanya mempertegas pengekoran citra aparat keamanan yang sudah telanjur negative. Hal lain yang justru makin memprihatinkan adalah pola pendekatan yang dianut benar-benar mencerminkan pendekatan kekuasaan dan kekerasan, sesuatu yang secara bertahap tengah direduksi dari institusi keamanan lainnya.

Keempat, minimnya kesejahteraan anggota Satpol PP. Meski masalah klasik, namun pada kenyataannya honor seorang anggota Satpol PP tidak lebih baik dari anggota Satpam dan atau buruh pabrik. Bahkan dalam beberapa kasus justru dibawah Upah Minimum Regional (UMR). Pertanyaannya yang kemudian mengemuka kenapa masih banyak yang berminat? Selain alasan sebagai pintu masuk menjadi anggota Pemda, juga disebabkan makin sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Adapun langkah untuk menutupi biaya operasional dan personal, tak jarang dengan melakukan Pungli dan bentuk-bentukpenyimpangan lainnya.

Kelima, bentuk kontrol dan pengawasan yang minim. Meski telah ditegaskan bahwa Satpol PP memiliki tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah (Perda), penyelenggaraan Ketertiban Umum, ketertiban masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi, akan tetapi bentuk pengawasannya terbilang minim, hanya pada tingkat pimpinan Satpol PP, dengan bentuk kontrol yang relative longgar. Hal ini sesungguhnya mencerminkan bahwa masih banyaknya cela yang terbuka bagi kemungkinan terjadinya berbagai pelanggaran dan praktik kekerasan. Tingkat diskresi, sebagaimana yang kerap dilakukan oleh Polri, justru dipraktikkan oleh Satpol PP serampangan dan tidak berada pada koridor dan batasan yang terukur. Indikasinya, banyaknya bentrokan dan tindak kekerasan yang melibatkan Satpol PP dan masyarakat.

“Beranda Depan” Pemda

Sebagai penyelaras suksesnya berbagai Perda dan terlaksananya ketertiban umum serta ketentraman masyarakat, Satpol PP adalah ‘beranda depan’ dari Pemda. Hal ini kerap kali kurang dipahami oleh masyarakat di satu sisi, dan Satpol PP di sisi yang lainnya. Sehingga, seolah-olah keberadaan Satpol PP hanyalah pelengkap dari struktur pemerintahan yang ada. Hal ini berefek pada masih minimnya tingkat kesejahteraan anggota Satpol PP, serta dukungan sarana dan prasarana yang tersedia. Implikasinya, kinerja Satpol PP berada pada titik terendah. Tak heran apabila kemudian munculnya berbagai ekses dari berbagai kekurangan tersebut pada pelaksanaan operasional di lapangan.

Bila dilihat dari struktur pemerintahan, keberadaan Satpol PP memiliki tingkat urgensinya yang tinggi. Hal ini juga kurang disadari oleh sebagian pimpinan daerah berkaitan dengan keberadaan Satpol PP. Sehingga tuntutan untuk membubarkan dan atau melikuidasinya adalah sebuah tuntutan emosional, prematur dan tidak mendasar. Justru hal yang harus dilakukan adalah mempertegas keberadaan Satpol PP sebagai bagian terintegral dari Pemda.

Sebagai konsekuensi dari hal tersebut dibutuhkan sejumlah pembenahan dan perbaikan agar di masa yang akan datang keberadaan Satpol PP benar-benar menjadi ‘beranda depan’ dari Pemda yang berhubungan dengan publik. Ada empat hal yang perlu diperhatikan agar Satpol PP dapat benar-benar menjadi bagian terintegral Pemda,yakni: Pertama, memperbaiki proses rekruitmen dan pendidikan. System rekruitmen yang kurang baik hanya akan menghasilkan anggota-anggota Satpol PP berkualitas rendah. Perlu digarisbawahi bahwa rekruitmen yang baik akan memberikan efek yang baik bagi keberadaan Satpol PP. Setidaknya Pemda dapat melibatkan kalangan akademis dan profesional dalam penyusunan system rekruitmen dan kurikulum pendidikan yang baik dan terukur.

Kedua, pelibatan Polri dan TNI harus dilihat sebagai upaya memperkuat disiplin anggota Polri, dengan berbagai pola pendekatan kedisplinan, bukan transformasi pendekatan kekerasan dan praktik militerisme. Hal ini perlu digarisbawahi mengingat yang terjadi dalam sepuluh tahun terakhir, pengembangan Satpol PP lebih mengarah pada trannsformasi pendekatan kekerasan. Sehingga sebutan ‘preman berseragam’ kerap kali mengemuka untuk menganalogikan Satpol PP.

Ketiga, pentingnya mengalokasi anggaran yang memadai bagi pengembangan Satpol PP. Sebagai konsekuensi dari tugas pokok Satpol PP, maka Pemda diharapkan benar-benar mengembangkan Satpol PP sebagai bagian terintegral Pemda. Sehingga berbagai kekurangan dapat segera ditutupi dengan berbagai kebijakan pengembangan. Dengan begitu tidak ada lagi keluhan dan informasi bahwa ada oknum Satpol PP melakukan pungli karena gaji atau honornyadi bawah UMR.

Keempat, secara tertib administratif anggota Satpol PP harus merupakan bagian dari Pemda setempat. Sehingga adalah wajib hukumnya bagi pimpinan daerah untuk mengangkat sesegera mungkin anggota Satpol PP tersebut menjadi pegawai Pemda setempat. Bisa saja pola rekruitmennya disatukan dengan rekruitmen SDM Pemda. Dengan begitu status Satpol PP itu setara dengan pegawai Pemda lainnya, bukan sekedar pelengkap sebagaimana yang berkembang saat ini.

Dengan empat hal tersebut diatas, setidaknya kita dapat bercermin bahwa di masa akan datang Satpol PP bukan lagi mesin pemukul dari kesuksesan program Pemda, tapi merupakan pensosialisasi dari program Pemda agar sukses dan dipahami oleh publik. Sehingga tidak perlu lagi ada kerusuhan yang melibatkan Satpol PP dengan masyarakat , dan harapan agar Satpol PP menjadi ‘Beranda Depan’ Pemda menjadi kenyataan. Semoga!!