Langkah Mabes Polri menangkap Susno Duadji (SD) di Bandara Soekarno-Hatta yang hendak ke Singapura dalam rangka berobat makin menegaskan bahwa internal Polri sudah tidak lagi dapat mentolerir sejumlah pernyataan SD terkait dengan maraknya praktik penyimpangan dan Makelar Kasus di Polri. Penangkapan tersebut juga dapat diasumsikan sebagai bentuk penolakan Polri untuk membuka dan memproses berbagai kasus yang diungkap oleh SD tersebut. Dengan kata lain, pimpinan Polri merasa bahwa dengan menangkap SD maka setidaknya guliran tuntutan agar Polri lebih responsive terkait dengan sejumlah praktik penyimpangan dan adanya ‘Markus’ di Polri, sebagaimana pernyataan SD dapat teredam dengan sendirinya.
Namun, logika pimpinan Polri tersebut ternyata salah, guliran dan dukungan, serta simpati berbagai kalangan kepada SD justru makin kuat. Hal ini mencerminkan kepanikan pimpinan Polri terhadap kemungkinan efek yang lebih besar dari sekedar memberantas praktik penyimpangan dan’Markus’ di institusinya. Indikasinya, satu persatu elit pimpinan Polri diindikasikan terlibat dalam praktik-praktik tersebut, baik yang masih menjabat maupun yang akan dan atau telah pensiun.

Implikasi negative yang langsung menerpa Polri adalah pencitraan Polri yang makin kurang baik di mata publik. Setelah ramai oleh kisruh dengan KPK; Cicak Versus Buaya, berlanjut dengan pemecatan SD dari Kabareskrim, hingga maraknya kasus Makelar Kasus (Markus) yang memosisikan SD berhadap-hadapan dengan institusinya. Hal yang menarik sesungguhnyaadalah sikap pimpinan Polri yang ditunjukkan dengan melakukan pendekatan kekuasaan terhadap SD. Terlepas bahwa SD memiliki motif yang lain, namun apa yang dilakukan SD dengan membongkar berbagai penyimpangan dan adanya ‘Markus’ di Polri harus tetap diapresiasi oleh publik. Di sinilah ketidakjelian pimpinan Polri dalam menyikapi berbagai pernyataan SD terkait dengan penyimpangan dan adanya ‘Markus’ di lingkungan Polri. Sehingga kasus tersebut menjadi tidak lagi menjadi domain internal Polri; pimpinan Polri versus SD, tapi telah menggurita dan dimanfaatkan berbagai pihak.

Buruk Muka Cermin Dibelah

Dalam logika publik, sesungguhnya ada harapan kepada Polri saat SD memaparkan tentang praktik penyimpangan dan adanya ‘Markus’ di penegak hukum tersebut. Akan tetapi, justru langkah-langkah yang diambil pimpinan Polri berlawanan dengan ekspektasi publik. Berbagai cara dilakukan guna membungkam dan menyempitkan ruang gerak SD, dari mulai dugaan adanya pelanggaran administratif, indisipliner, hingga mengkriminalisasikan SD. Kebijakan tersebut pada akhirnya membuat SD makin didukung publik dan kasus ‘Markus’ menjadi bagian dari episode konflik di internal Polri.

Namun demikian, agaknya pimpinan Polri tidak belajar dari masa lalu berkaitan dengan adanya fenomena perwira yang berupaya membongkar berbagai kasus di institusinya. Hal yang membedakan adalah reaksi dari pimpinan Polri untuk segera menindaklanjuti berbagai dugaan penyimpangan tersebut. Sebut saja Awaloeddin Djamin, ketika menjadi Kapolri menangkap dan memenjarakan seorang deputinya, Komjen. Iswadji, karena terbukti melakukan korupsi di Mabes Polri. Atau misalnya Komjen. Sujitno Landung yang merasakan dinginnnya penjara karena penyalahgunaan wewenang. Harapan publik sebenarnya kepada Bambang Hendarso Danuri (BHD) adalah setidaknya menindaklanjuti hal tersebut, kemudian membongkar berbagai dugaan kasus penyimpangan.

Langkah yang berlawanan dengan harapan publik oleh pimpinan Polri menimbulkan pertanyaan dan berbagai kemungkinan. Setidaknya ada tiga kemungkinan: Pertama, pimpinan Polri menyadari bawa jika kasus ‘Markus’ini dibongkar, maka akan banyak perwira tinggi yang terlibat dan dipidanakan. Sehingga akan lebih baik mengorban SD seorang. Kedua, adanya konflik antara Kapolri dan sejumlah Pati dengan SD berkaitan dengan suksesi di Polri. indikasinya, upaya yang dilakukan tidak berdasarkan pada etika kepegawaian, melainkan upaya mencari-cari kesalahan. Dan ketiga, pimpinan Polri menduga bahwa SD dikendalikan oleh kelompok yang tidak menginginkan agar Polri mandiri dan professional. Sehingga, dengan mengorbankan SD seorang, maka upaya untuk menghancurkan citra Polri dengan sendirinya terhenti

Meski ketiga kemungkinan tersebut sangat mungkin terjadi, namun dengan dalih apapun seharusnya pimpinan Polri mampu menjaga agar citra Polri tidak lagi babak belur karena berbagai prilaku menyimpang. Artinya dengan menindaklanjuti berbagai pernyataan SD tersebut, setidaknya publik akan menilai sejauhmana keseriusan pimpinan Polri untuk menjaga agar wajah Polri tetap baik di mata publik. Bukan justru mengorbankan anggota terbaiknya demi menjaga agar soliditas internal Polri dapat lebih baik, namun berhadap-hadapan dengan masyarakat. Karena cepat atau lambat, apa yang diupayakan untuk disembunyikan oleh pimpinan Polri sehubungan dengan berbagai penyimpangan dan kasus ’Markus’ akan terkuak juga. Disinilah citra dan kredibilitas Polri dipertaruhkan.

Karena itu satu-satunya pilihan bagi pimpinan Polri adalah menindaklanjuti semua dugaan penyimpangan dan maraknya kasus ‘Markus’ tersebut. Serta perlakuan yang layak kepada SD adalah bentuk penghargaan terhadap ekspektasi publik. Dengan begitu wajah Polri akan tetap manis dan enak dilihat!