Masalah hak politik TNI/Polri kembali diusik dan diangkat kepermukaan. Tak tanggung-tanggung, masalah tersebut diangkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal menarik dari pernyataan tersebut adalah disampaikan setelah Partai Demokrat (PD) menuntaskan Kongresnya dan mengumumkan kepengurusannya yang baru. Ada nuansa konsolidasi dan upaya merangkul keluarga besar TNI dan Polri untuk terlibat secara aktif dalam politik, sekurang-kurangnya menjadi simpatisan dari partai yang di binanya. Apalagi secara terbuka, PD melakukan rekrutmen besar-besaran untuk mempersiapkan diri bertarung pada Pemilu 2014. Tak tanggung-tanggung, kepengurusan baru tersebut merekrut dari kepala daerah, anggota KPU aktif, purnawirawan, akademisi hingga aktifis LSM yang dikenal bersuara kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Bisa jadi tidak ada korelasi secara langsung antara konsolidasi poltik PD dengan guliran terkait dengan hak politik TNI/Polri. Namun bila dicermati secara detail, maka hubungannya dapat dilihat sebagai upaya untuk tetap memosisikan keluarga besar TNI/Polri menjadi garda terdepan dalam menjaga soliditas PD. Hal ini tercermin dengan komposisi kepengurusan PD yang dipimpin oleh duet Anas-Ibas yang tetap menyisipkan purnawirawan TNI di antara kader-kader partai yang beragam latar belakang. Karena itu, pernyataan Yudhoyono tersebut mengundang pro dan kontra. Sebagian publik melihat bahwa hak politik TNI/Polri harus diberikan pada Pemilu 2014 yang akan datang. Dengan asumsi bahwa TNI dan Polri telah siap berdemokrasi. Sementara sebagian lain menganggap bahwa ada baiknya hak politik TNI/Polri tidak diberikan pada Pemilu 2014, dengan pertimbangan bahwa cengkraman pengaruh TNI dan juga Polri pada masyarakat, khususnya di daerah masih tetap kuat. Hal ini akan mempengaruhi obyektivitas apparatus keamanan dalam pesta demokrasi, baik dalam Pemilu nasional maupun Pemilukada.

Publik patut bertanya mengapa isu hak politik TNI/Polri tersebut kembali diwacanakan, mengingat berbagai indikator politik yang ada secara kasat mata ada yang tengah melakukan konsolidasi politik besar-besaran untuk persiapan pesta demokrasi tahun 2014 yang akan datang. Merebut hati keluarga besar TNI dan Polri lebih awal menjadi salah satu pertarungan politik yang serius antara partai politik pendukung pemerintah maupun yang menyatakan berada di luar pemerintah. Bahkan isu tersebut kemudian dilihat sebagai potensi politik yang harus dimanfaatkan oleh masing-masing partai untuk mendulang suara. Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah sejauhmana isu tersebut dimaknai sebagai perluasan arena politik dalam berdemokrasi, bukan untuk kepentingan yang lebih sempit.

Direhabilitasi atau Dijauhkan dari Politik?

Kenyataan yang sulit dibantah adalah bahwa anggota TNI dan Polri pernah menikmati hak politiknya secara terbuka, sama dengan warga Negara yang lainnya pada Pemilu 1955. Bahkan keduanya memiliki corong politik resmi dan ikut dalam Pemilu 1955 tersebut, di samping banyaknya afiliasi politik anggota TNI dan Polri pada partai-partai politik masa itu. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) yang menjadi kendaraan politik militer ketika itu, sementara kendaraan politik Polri adalah Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (PPPRI). Meski keduanya tidak menang dalam Pemilu 1955, namun sejatinya bahwa keinginan untuk turut aktif dalam dinamika politik dan demokrasi ada dalam diri setiap anggota TNI maupun Polri. Indikasi yang paling kentara adalah timbulnya faksi-faksi di kedua institusi tersebut yang mencerminkan basis dukungan pada partai-partai politik di masa itu.

Bercermin pada hal tersebut di atas, agaknya pernyataan agar hak politik TNI/Polri dikembalikan adalah bagian untuk mengembalikan hak-hak warga Negara. Meski harus diakui bahwa lontaran isu tersebut terlalu dini bila dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilu 2014. Sebagaimana diketahui juga bahwa usulan pemberian hak politik kepada TNI/Polri sejak pelaksanaan pemilu di era Reformasi terus dikaji dan diperdebatkan. Tercatat dua Pemilu terakhir, 2004 dan 2009 yang secara terbuka mewacanakan agar hak-hak politik TNI dan Polri direhabilitasi. Akan tetapi hal tersebut kandas saat para politisi di DPR dan Menteri Pertahanan ketika itu, Juwono Sudarsono bergeming bahwa TNI perlu waktu untuk terjun dalam politik praktis.

Namun sekarang, lontaran wacana tersebut tidak dapat lagi dikesampingkan, mengingat dalam tiga kali pelaksanaan Pemilu di era Reformasi ini ada sejumlah upaya melibatkan TNI dan Polri dalam proses politik, meski hal tersebut dilarang baik dalam UU No. 2/2002 tentang Polri dan UU No. 34/2004. Beberapa kasus tersebut meski tidak sampai menciderai pesta demokrasi, namun tetap saja membuat proses politik yang ada menjadi kurang baik. Dengan kata lain, usulan agar TNI dan Polri pada Pemilu 2014 hak politiknya dapat direhabilitasi adalah sebuah keharusan yang tidak dapat ditunda lagi.
Ada tiga alasan mengapa hak politik TNI/Polri dapat segera dipulihkan pada Pemilu 2014 mendatang, yakni: Pertama, pengembalian hak politik TNI dan Polri adalah bagian dari upaya membangun kontestasi yang fair antar semua partai politik untuk menawan hati keluarga besar TNI dan Polri untuk mendulang suara dan dukungan politik sebanyak-banyaknya. Sebab, pelarangan yang terjadi pada tiga pemilu terakhir justru lebih banyak menguntungkan partai penguasa dan pasangan incumbent, baik di level nasional maupun lokal. Resikonya memang kedua institusi tersebut akan terpolitisasi, namun hal tersebut akan memberikan pembelajaran politik yang berharga pada TNI dan Polri. Sehingga di masa yang akan datang dapat lebih mampu berpijak dan memosisikan diri sebagai institusi yang professional di bidangnya masing-masing.

Kedua, membangun interaksi politik yang konstruktif antara pimpinan partai politik dan pimpinan TNI/Polri. Selama ini ada mitos di lingkungan TNI dan Polri bahwa sejumlah partai politik tidak memiliki visi NKRI, bahkan cenderung mengarahkan pada paham-paham tertentu yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sementara di kalangan partai politik juga berasumsi bahwa pimpinan TNI dan Polri cenderung mengabaikan proses politik sebagai bagian dari transisi demokrasi. Kedua asumsi dan mitos tersebut akan terakumulasi dan terpecahkan pada saat adanya interaksi politis antara partai politik dengan anggota dan personil TNI/Polri.

Ketiga, penegasan bahwa TNI dan Polri sebagai institusi yang sekedar mengawal proses demokrasi dalam konteks sekarang tidak lagi relevan. Mengingat dinamika politik yang ada pada akhirnya mengharuskan anggota dan personil TNI/Polri terlibat langsung dalam penentuan nasib bangsa dan Negara di masa yang akan datang. Relevansi bahwa TNI dan Polri sebagai tentara dan polisi pejuang hanya dapat diterapkan dalam konteks ancaman terhadap kedaulatan Negara, bukan pada konteks politik. Sehingga keterlibatan secara langsung anggota dan personil TNI/Polri dalam interaksi dan proses politik adalah bagian dari penguatan jati diri bangsa.

Dari tiga alasan tersebut, maka tidak ada alasan bagi pemerintah dan DPR untuk menunda-nunda rehabilitasi hak politik TNI/Polri. Sebab, bila hal tersebut kembali dilakukan oleh otoritas pemegang kebijakan, maka ada baiknya TNI dan Polri benar-benar dijauhkan dari hangar-bingar politik. Dan membiarkan kedua institusi tersebut berperan sebagai koboi yang sewaktu-waktu hadir bila Negara dalam situasi yang tidak kondusif. Bila hal tersebut terjadi, maka secara tidak langsung akan memosisikan kedua institusi tersebut sebagai ancaman dari demokrasi, dan berhadap-hadapan dengan otoritas politik dikemudian hari.