Rekening milyaran rupiah milik sejumlah perwira tinggi (Pati) Polri menuai pro dan kontra publik. Ada kegeraman bercampur rasa heran mengingat rekening tersebut mengusik rasa keadilan publik maupun internal Polri sendiri. Sebab bila dirasionalisasikan angka dalam rekening tersebut terbilang fantastik dibandingkan dengan jumlah gaji yang diterima dengan berbagai tunjangan yang diterima oleh para Pati tersebut. Dengan kata lain, ada dugaan bahwa rekening tersebut didapat dari aktivitas terlarang.

Terlepas dari perdebatan apakah uang dalam rekening tersebut di dapat dari aktivitas terlarang atau tidak, namun ada nuansa politis yang mengiringinya, yakni; pergantian Kapolri yang akan dilakukan dalam hitungan bulan ke depan. Mengingat Kapolri saat ini, Bambang Hendarso Danuri (BHD) akan pensiun. Apalagi sejumlah Pati yang disangka memiliki rekening miliaran rupiah tersebut, selain Pati senior, juga ada sejumlah Pati yunior yang bisa dibilang merupakan figur-figur pimpinan masa depan Polri. Isu rekening miliaran rupiah ini juga hampir selalu muncul menjelang pergantian orang nomor satu di Polri. Sebut saja misalnya menjelang naiknya Da’i Bachtiar dan Sutanto menjadi Kapolri.

Sehingga bisa dibilang isu rekening miliaran rupiah adalah satu bagian dari proses politis yang harus dilalui oleh Polri menjelang pergantian Tri Brata 1 (TB 1). Dengan mengajak publik untuk konsern pada isu pergantian TB 1 tersebut. Ada dua kemungkinan tujuan dimunculkannya isu tersebut, yakni: Pertama, isu tersebut dihembuskan oleh media untuk meminta atensi publik terkait pergantian TB 1. Hal ini bisa dibilang bagian dari strategi media untuk melibatkan publik terkait dengan pergantian kepemimpinan Polri. Terlepas apakah kemudian media memiliki agenda lain, namun situasi tersebut mempertegas fungsi media sebagai pondasi keempat dari demokrasi.
Kedua, isu ini sengaja dihembuskan oleh sejumlah pendukung kandidat TB 1 yang melibatkan media sebagai sarananya. Ada simbiosis mutualisme antara sejumlah kandidat dan kalangan media sendiri. Selain tujuannya mulia; mencegah sejumlah calon TB1 yang tidak reformis berkontestasi, juga publik mendapatkan informasi berkaitan dengan Pati Polri yang dinilai layak untuk memimpin dan bersih dari praktik dan aktivitas terlarang.

Ritual Pembersihan?

Meski Kapolri telah menyerahkan sejumlah nama Pati yang dinilai layak untuk diajukan sebagai Kapolri sebelum diajukan ke Presiden, namun adanya pemberitaan terkait rekening miliaran rupiah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses itu sendiri. Ada semacam ritual pembersihan terkait dengan pergantian kepemimpinan di institusi penegak hukum tersebut. Meski publik juga dapat melihat bahwa kepemimpinan Polri tetap bersih dari praktik terlarang, meski memimpin institusi yang tidak bersih. Ada semacam ambiguitas yang berkembang di masyarakat dan internal Polri berkaitan dengan hal tersebut; Di satu sisi, menginginkan adanya calon yang bersih dari praktik terlarang, di sisi yang lain, praktik terlarang masih terus berlangsung di Polri. Indikatornya sederhana, masih ditemukannya sejumlah rekening miliaran rupiah milik para Pati yang janggal dan mengundang tanda tanya.

Bila menengok ke belakang, dua Kapolri terakhir juga tak lepas dari isu-isu berkaitan dengan rekening gendut milik para Pati dan sampai sekarangpun hal tersebut masih berlangsung. Hal ini mengindikasikan bahwa isu terkait dengan hal tersebut hanya berupaya ritual pembersihan biasa, yang kurang memiliki efek jera. Hanya membuat sejumlah Pati di Polri lebih waspada agar lebih berhati-hati. Masyarakat sendiri, selain ada sikap skeptis yang berlebihan berkaitan dengan Polri juga kurang memberikan atensi yang serius. Hal tersebut tercermin dari kurangnya perhatian pada masalah-masalah penyimpangan yang dilakukan oleh Polri, kecuali pada isu Cicak Versus Buaya, hampir tidak ada dukungan yang bersifat massif terkait dengan pembersihan Polri dari praktik-praktik terlarang. Bisa jadi hal ini karena masyarakat memiliki pengalaman yang kurang baik dengan berbagai pelayanan Polri.

Di sisi lain, respon Polri terkesan defensif dan menutupi berbagai temuan media tersebut. Bahkan ada semacam semangat esprit de corps yang berlebihan dan salah kaprah, hal yang mana hanya dapat ditemukan dalam struktur militer. Sebagai institusi sipil, Polri dalam hal ini pimpinan Polri seharusnya dapat merespon dengan bijak dan menindaklanjuti berbagai temuan tersebut dengan mengesampingkan kemungkinan adanya politisasi dan agenda tersembunyi dari pemberitaan tersebut.

Setidaknya ada empat keuntungan bagi pimpinan Polri berkaitan dengan pemberitaan rekening gendut milik sejumlah jenderal, yakni: Pertama, pimpinan Polri dapat terbantu oleh respon dan opini publik berkaitan dengan adanya sejumlah rekening tersebut. Setidaknya bagi Kapolri dapat menegaskan sebelum pensiun, dapat melakukan kebijakan yang melapangkan jalan bagi regenerasi kepemimpinan yang bersih di institusi penegak hukum tersebut.

Kedua, Polri dapat melakukan verifikasi berkaitan dengan sejumlah rekening tersebut, khususnya bagi jenderal-jenderal yang secara usia masih memiliki kemungkinan memimpin Polri ke depan. Hal ini dapat menjadi dokumentasi yang baik bagi Polri untuk memilih para pemimpinnya di masa yang akan datang.

Ketiga, Polri secara institusi diingatkan bahwa sepanjang sepuluh tahun reformasi Polri masih memiliki sejumlah permasalahan manifes dan cenderung sistemik. Permasalahan ini selain mengganggu jalan Polri menuju institusi profesional dan mandiri, juga membuat posisi dan pencitraan Polri di masyarakat belum membaik. Padahal, bila dibandingkan dengan TNI misalnya, Polri relatif masih memiliki permasalahan internal yang sulit dihilangkan. Dengan adanya pemberitaan rekening gendut para jenderal Polri tersebut, hampir dipastikan, seberapa bagus program yang dibuat oleh Polri, semisal Quick Wins dan ’Tiada Hari Tanpa Kawan Baru!’ hanya akan terbatas pada sloganisme dan kurang memiliki efek positif bagi posisi Polri di masyarakat.

Keempat, pemberitaan tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh Polri untuk mempersempit politisasi Polri dengan adanya sejumlah calon TB 1 yang memanfaatkan isu tersebut untuk keuntungan dirinya. Artinya Polri dengan leluasa akan memanfaatkan pemetaan tersebut untuk memprotek atau setidaknya mempersempit ruang politisasi Polri.

Dari empat keuntungan tersebut di atas, maka dibutuhkan kearifan Polri sebagai institusi untuk merespon positif berbagai pemberitaan terkait dengan Polri. Sebab, tanpa respon yang positif tersebut, maka harapan masyarakat berkaitan dengan kepemimpinan Polri yang bersih hanya akan bertepuk sebelah tangan.