You are currently browsing the monthly archive for August 2010.

Ada dua asumsi yang berkembang di public terkait dengan polisi dan perampokan, yakni: Pertama, maraknya perampokan bersenjata tersebut disebabkan karena ketidakmampuan polisi untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Kedua, ada koloborasi antara oknum polisi dan juga aktor keamanan lainnya yang ikut andil dalam beberapa perampokan bersenjata tersebut. Penjelasan yang pertama, bisa jadi benar mengingat Polri masih terus disibukkan berbagai upaya menangkis berbagai tuduhan yang terkait dengan kekisruhan internal, mulai dari melakukan pembelaan pada sejumlah Pati yang terlibat kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang, pro dan kontra ”hilangnya” Kapolri beberapa saat lalu, hingga rencana pergantian Kapolri. Berbagai hal tersebut menyita perhatian internal Polri, hingga sedikit banyak mengesampingkan esensi tugas dan fungsinya sebagai aktor utama Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri). Read the rest of this entry »

Advertisements

Muradi–POLRI, POLITIK, DAN KORUPSI
Penerbit: PSKN UNPAD Bandung
ISBN: 978-602-97514-1-3
Cetakan Pertama, Juli 2010
Halaman: xii + 115 Hal
Harga: Rp. 25.000,- + ongkos kirim (Beredar dipasaran terbatas di Bandung dan Jakarta September 2010)
Kontak:
Nurman (085624706304)
Debi Harmanza (081931465159/02292944584)

Idiom yang berkembang di masyarakat bahwa menjadi anggota polisi berarti membenamkan satu kaki di lumpur penuh kotoran dan satu kaki lainnya di tempat yang bersih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan polisi yang bersinggungan dengan hal-hal negatif, mulai penanganan kriminalitas hingga korupsi. Hal yang mana memosisikan anggota polisi harus benar-benar memiliki komitmen untuk tetap berada di jalur bersih dan tidak terperosok kaki yang kedua ke lumpur penuh kotoran.

Sementara persinggungan antara polisi dengan politik, meski tidak sesering militer menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kepolisian di banyak negara berkembang. Hal ini mengindikasikan bahwa secara politis, kepolisian memiliki posisi yang strategis di mata penguasa. Berbagai upaya mempolitisasi kepolisian untuk keuntungan penguasa dilakukan berulang kali, khususnya di negara-negara yang tengah berkutat dalam transisi demokrasi.

Buku ini mengupas satu persatu permasalahan yang dihadapi oleh kepolisian, khususnya Polri berkaitan dengan isu-isu politik dan korupsi. Dengan mencoba menawarkan solusi dan pendekatan konsep yang tidak saja implementatif, tapi juga mampu merekonstruksi berbagai permasalahan tersebut dalam satu rangkaian yang utuh dan berkesinambungan.

Muradi–POLMAS DAN PROFESIONALISME POLRI
Cetakan Pertama, Juli 2010
Penerbit: LCKI – PSKN UNPAD
Halaman: xvi + 135 Hal. ISBN: 978-602-97514-0-6
Harga: Rp. 25.000,- + ongkos kirim (ada dipasaran awal September 2010)
Kontak Person:
Nurman (085624706304)
Debi Harmanza (081931465159/02292944584)

Dilema antara mendahulukan penanganan kasus-kasus berkadar promosi tinggi dengan membumikan Polmas sebagai program strategis masih menjadi bagian permasalahan terbesar dalam mengimplementasikan Polmas di Indonesia. Hal ini disebabkan bukan hanya karena sikap oportunis dari Kasatwil untuk menggapai jabatan dan promosi yang lebih tinggi, tapi juga karena tuntutan pimpinan Polri yang menginginkan agar para pimpinan Polri di daerah dapat memberikan kontribusi secara optimal bagi program Mabes Polri yang terlalu berorientasi pada hasil.

Buku ini mengupas masalah demi masalah yang terkait dengan implementasi program Polmas dalam kaca mata akademik dan praktis. Selain membahas lembar demi lembar problematika yang dihadapi oleh Polri dalam menjalankan program Polmas, buku ini juga menawarkan berbagai konsep dan proses tahapan program yang lebih realistis dan berkorelasi dengan karakter keindonesiaan. Selain itu, buku ini juga mengingatkan adanya korelasi antara program Polmas dengan Pemda sebagai pemangku kepentingan di daerah. Untuk itu perlu adanya pelibatan Pemda dalam membumikan program Polmas, sehingga ada semacam pembagian pertanggungjawaban terkait dengan Polmas. Sebab, meski program Polmas adalah domain Polri, namun institusi yang paling diuntungkan dari suksesnya program Polmas selain Polri adalah Pemda.

Buku ini mencoba mengajak berbagai kalangan yang memiliki ketertarikan dengan isu-isu kepolisian untuk kembali mencoba mendudukkan program Polmas dalam konteks yang lebih bercitra rasa Indonesia dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam menjalankan programnya. Sehingga di masa yang akan datang, Polmas tidak lagi hanya bersifat sloganistis, tapi menjadi bagian yag terpenting dalam mendorong Polri sebagai institusi profesional dan mandiri.