Ada dua asumsi yang berkembang di public terkait dengan polisi dan perampokan, yakni: Pertama, maraknya perampokan bersenjata tersebut disebabkan karena ketidakmampuan polisi untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Kedua, ada koloborasi antara oknum polisi dan juga aktor keamanan lainnya yang ikut andil dalam beberapa perampokan bersenjata tersebut. Penjelasan yang pertama, bisa jadi benar mengingat Polri masih terus disibukkan berbagai upaya menangkis berbagai tuduhan yang terkait dengan kekisruhan internal, mulai dari melakukan pembelaan pada sejumlah Pati yang terlibat kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang, pro dan kontra ”hilangnya” Kapolri beberapa saat lalu, hingga rencana pergantian Kapolri. Berbagai hal tersebut menyita perhatian internal Polri, hingga sedikit banyak mengesampingkan esensi tugas dan fungsinya sebagai aktor utama Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri).

Sementara yang kedua juga menjadi benar tak kalah disinyalir digunakannya senjata organik Polri dan TNI dalam perampokan tersebut seperti M16 dan AK47. Bisa jadi pula bahwa para perampok tersebut mendapatkan senjata tersebut secara ilegal, namun di negeri dengan prilaku aktor keamanannya seperti saat ini rasanya sulit diterima akal sehat, kecuali melibatkan para oknum Polri dan TNI di dalamnya. Untuk asumsi kedua ini, juga menggugurkan kemungkinan adanya upaya untuk menjatuhkan citra Polri oleh militer, karena kemungkinan besar para pelaku perampokan tersebut juga berhubungan baik dengan beberapa oknum dan desersi TNI.

Namun bila ditelisik lebih jauh berkaitan dengan maraknya aksi perampokan bersenjata akhir-akhir ini kedua asumsi tersebut menjadi pembenar bahwa para perampok memanfaatkan momentum dari ketidaksigapan dan siapan anggota Polri dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai akibat tersedotnya perhatian anggota Polri pada isu-isu yang berkembang di Mabes Polri. Tak heran, aksi para perampok tersebut, selain berjumlah besar, juga dilakukan di tengah keramaian, karena ada kecenderungan yang berkembang di masyarakat, ketika suasana ramai, justru anggota polisi menghilang, hal yang sama juga pada saat kemacetan terjadi. Hal ini pula yang dilihat oleh gerombolan perampok tersebut sebagai bagian dari strategi dan taktik dalam melakukan aksinya.

Tantangan Bagi Polri

Banyak literatur berkaitan dengan kinerja kepolisian di banyak negara mempertegas bahwa meningkatnya aksi kriminalitas salah satu sebabnya karena kinerja kepolisian di negara tersebut tidak optimal. Hal yang mana menjadi semacam penegas bahwa Polri secara oganisasional masih sibuk dengan upaya mengejar isu-isu besar semacam terorisme dan korupsi untuk segera diselesaikan, dan sedikit banyak melupakan praktik kriminal keseharian yang dihadapi publik, mulai pemerasan hingga perampokan. Tak heran bila secara institusipun, masyarakat masih melihat bahwa Polri tak jauh berbeda dengan ketika masih menjadi bagian dari ABRI. Hal yang menarik pernah ditegaskan oleh Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Ronny Lihawa ketika berdiskusi beberapa waktu lalu dengan penulis menyatakan bahwa 75 % pengaduan ke Kompolnas merupakan kasus-kasus yang melibatkan masyarakat kecil. Kasus-kasus tersebut sering tidak menjadi prioritas kepolisian setempat karena kadar politis pencitraan dan atau nilai ekonomisnya tidak tinggi. Padahal dalam konteks kinerja kepolisian dan pengukuran pencitraan yang baik, justru permasalahan yang dihadapi masyarakat secara langsung inilah yang memegang kunci baik-buruknya Polri di mata publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka aksi perampokan bersenjata yang marak dalam satu bulan terakhir harus dilihat sebagai sebuah peringatan yang serius bagi Polri untuk tidak lagi merasa telah mampu mengambil hati masyarakat. Sebab, maraknya aksi kejahatan dalam banyak kasus disebabkan karena hilangnya kepercayaan publik ke Polri, selain alasan sosiologis lainnya seperti kemiskinan dan cermin dari kondisi masyarakat yang sakit. Setidaknya ada empat tantangan yang dihadapi oleh Polri berkaitan dengan maraknya aksi perampokan bersenjata tersebut, yakni: Pertama, bagaimana Polri segera menuntaskan kasus tersebut, dan serta memutus jaringan kelompok perampok tersebut, sebagaimana Polri juga mampu menuntaskan berbagai masalah terkait dengan jaringan terorisme. Penggunaan senjata organik milik TNI dan Polri menjadi pintu masuk untuk segera menguraikan permasalahan tersebut agar masyarakat tidak makin frustasi karena terus dihantui ancaman kekerasan dan kriminalitas.

Kedua, bagaimana Polri secara intensif mengaktifkan pos-pos polisi di keramaian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari program Perpolisian Masyarakat (Polmas). Program Polmas yang selama ini selalu ’dikalahkan’ oleh ambiguitas pimpinan Polri yang lebih memilih menuntaskan kasus-kasus berkadar politis pencitraan dan ekonomis tinggi dari pada membangun kemitraan yang efektif dengan masyarakat. Tak heran, dalam beberapa kasus perampokan, hampir tidak ada anggota Polri yang secara reguler berpatroli pada titik-titik keramaian yang menjadi sasaran perampokan.

Ketiga, bagaimana Polri mampu mengubah paradigma pelayanan, dari pasif menjadi aktif. Selama ini baru pada pelayanan SIM keliling saja yang relatif aktif. Hal lainnya belum dapat dikatakan efektif, bahkan dalam beberapa kasus cenderung minta dilayani dan dihargai oleh masyarakat. Hal ini setidaknya dapat memutus garis birokrasi kepolisian yang khas, dimana keinginan untuk dilayani dan dihormati mengalahkan esensi dari pelayanan itu sendiri. Dengan perubahan paradigma pelayanan ini, maka sekecil dan seremeh-temeh kasus yang dilaporkan dan atau ditemukan oleh anggota Polri, maka tetap ada perasaan dan sikap waspada dan mendalam pada setiap kasus.

Keempat, bagaimana pimpinan Polri, baik di tingkat pusat hingga tingkat polsek mengubah orientasi; dari berorientasi hasil menjadi berorientasi pada proses, dengan tetap berkomitmen pada penyelesaian kasus-kasus yang ada secara efektif. Hal tersebut akan mengubah juga paradigma pelayanan dan operasional Polri dalam menangani berbagai kasus. Perubahan orientasi ini akan juga berimplikasi positif pada pembangunan kemitraan antara Polri dengan masyarakat. Sebab salah satu ’mogoknya’ program Polmas karena pimpinan Polri terlalu menilai keberhasilan hanya pada hasil, bukan pada proses itu sendiri. Sehingga tak heran kemudian pimpinan Polri di daerah enggan untuk memajukan program Polmas secara komprehensif.

Dengan empat tantangan tersebut di atas, secara institusi harusnya Polri dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk lebih berupaya membangun organisasinya dengan baik, agar tidak terjebak ’jebakan demokratisasi’ yang banyak dialami oleh kepolisian di Amerika Latin dan Afrika, yang justru setelah berpisah dari militer, justru menjadi garda depan kekuasaan dan melanggengkan ketidakadilan bagi masyarakat serta melakukan pembiaran tindak kriminalitas, semoga tidak!