Penyerbuan sejumlah orang yang diduga jaringan teroris ke Polsek Hamparan Perak, Sumatera Utara menyisakan berbagai spekulasi. Hal ini dikarenakan sebagai daerah non konflik, Sumatera Utara terbilang aman dan jauh dari kesan praktik kebrutalan yang banyak terjadi di NAD atau daerah rawan konflik lainnya. Apalagi dengan gugurnya tiga anggota Polri makin menegaskan bahwa jaringan teroris tersebut telah menyatakan perang terbuka pada Polri dan Densus 88 AT, yang menjadi instrumen utama pemberantasan terorisme di Indonesia.

Pernyataan resmi Mabes Polri bahwa penyerangan tersebut terkait dengan jaringan teroris yang melakukan perampokan beberapa waktu lalu, dan kemudian Densus berhasil menangkap sebagian pelaku adalah kesimpulan yang terburu-buru. Ada karakteristik kasus yang berbeda terkait dengan penyerangan Polsek tersebut, yakni: kenekatan yang tidak terukur, apalagi bila dikaitkan dengan pola penyerangan terorisme yang terjadi selama ini lebih banyak menyalurkan kenekatan dengan keyakinan Syahid pada obyek vital asing. Bisa jadi penyerangan tersebut mendompleng kasus yang sempat mengemuka terkait dengan adanya gesekan antara Densus 88 AT dengan TNI AU berkaitan dengan perijinan dan koordinasi. Artinya bila diyakini bahwa penyerangan tersebut berkaitan dengan jaringan terorisme yang berhasil ditangkap dan dibongkar oleh Densus 88 AT, maka sejatinya Polri tidak cukup mampu melakukan deteksi atas pola pergerakan terorisme setelah penangkapan sejumlah anggotanya.

Perubahan Pola

Bila merunut dari berbagai peristiwa sebelum penyerangan terhadap Polsek tersebut, maka sejatinya ada dua kemungkinan yang dapat dilihat dari kasus tersebut, yakni: Pertama, bahwa pelaku penyerangan Polsek Hamparan Perak masih terkait dengan jaringan terorisme yang melakukan perampokan terhadap Bank CIMB Niaga dan Densus 88 AT berhasil menangkapnya. Dengan kata lain penyerangan tersebut merupakan bagian dari aksi balas dendam berkaitan dengan penangkapan sejumlah gembong teroris yang dilakukan oleh Polri. Bila hal tersebut benar, maka sesungguhnya Polri sebagai aktor utama dalam pemberantasan terorisme di Indonesia telah melakukan sejumlah kelalaian. Kelalaian tersebut antara lain, masih menganggap bahwa aksi perampokan yang dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung aksi teror yang akan dilakukan dikemudian hari. Padahal dalam banyak kasus teror di sejumlah negara, kadang kala meski terkait antara aksi teror dengan perampokan sebagaimana yang terjadi di Medan, sesungguhnya hal tersebut merupakan bagian yang terpisah dan berjalan sendiri-sendiri. Kelalaian kedua adalah buruknya analisis dan deteksi paskah penangkapan sejumlah pelaku perampokan yang disinyalir adalah bagian dari jaringan terorisme. Dan kelalaian ketiga adalah meniadakan sama sekali unit terdepan Polri, yakni Polsek dalam proses penangkapan sejumlah pelaku perampokan. Padahal bila mengacu pada Renstra Polri, maka Polsek adalah beranda terdepan Polri dalam melayani dan memberikan rasa aman masarakat.

Kedua, aksi peyerangan tersebut merupakan imbas dari aksi Densus 88 AT yang menerobos masuk ke area terlarang di sekitar Bandara Polonia yang merupakan kewenangan TNI AU. Kemungkinan ini meski lemah namun masuk akal, mengingat sejak pendirian Densus 88 AT dan menjadi satu-satunya unit anti teror yang memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 15/2003, maka sejatinya ada perasaan yang kurang pas dengan kehadiran Densus 88 AT yang menerobos area terlarang di Bandara Polonia, Medan. Namun bila dikaitkan bahwa pelakunya adalah oknum anggota TNI AU, juga kesimpulan yang terburu-buru, dan apalagi tidak ada data pendukungnya. Pada kemungkinan kedua ini, sangat logis apabila ada aktor lain yang bermain di air keruh dengan memanfaatkan situasi yang sempat menegang, dengan upaya merusak citra Polri dan memberi pelajaran kepada Polri agar mampu mengontrol anggotanya lebih baik lagi.

Akan tetapi dalam pandangan penulis, yang paling kentara dan terlihat ada kaitannya adalah ada pada kemungkinan yang pertama. Hal ini ditandai dengan perubahan pola dan strategi penyerangan yang sama sekali berbeda dari kelompok terorisme era Dr. Azahari maupun Noordin M. Top. Generasi baru terorisme ini tidak lagi menggunakan pakem yang selama ini berlaku, di mana penyerangan aparat keamanan terjadi apabila dalam situasi dan kondisi yang sangat mendesak dan atau di daerah konflik. Hal ini disebabkan pada tiga hal yakni: Pertama, kelompok terorisme yang ada di Sumatera Utara dan sekitarnya merupakan gabungan beberapa organisasi pelawanan dan pecahan dari kelompok GAM yang sebelumnya melakukan perlawanan kepada pemerintah. Hal ini terlihat dari pola aksi yang digunakan dengan pendekatan organisasi perlawanan bukan pola kelompok terorisme.
Kedua, ruang gerak yang makin terbatas membuat kelompok tersebut menjalankan pola yang lebih berinisiatif dalam melakukan perlawanan dan kejaran dari anggota Polri dan Densus 88 AT.

Dan ketiga, upaya balas dendam yang cenderung sporadis tersebut mencerminkan bahwa kelompok terorisme ini cenderung tidak terorganisir dengan baik, bandingkan misalnya dengan era Imam Samudera dan atau Dr. Azahari dan Noordin M. Top.
Perubahan pola pergerakan dan perlawanan ini harus dilihat Polri sebagai bagian dari ancaman yang serius, mengingat penyerangan Polsek Hamparan Perak terjadi di daerah yang sama sekali bukan daerah konflik atau basis terorisme sebagaimana yang terjadi i Poso, Ambon, dan atau NAD. Sebab, tanpa respon yang serius dari Polri, bisa jadi Polsek Hamparan Perak bukan satu-satunya Polsek yang akan diserang oleh jaringan terorisme tersebut. Mengingat perubahan pola pergerakan dan perlawan tersebut menandai pula babak baru gerakan terorisme di Indonesia.

Sebab hampir dipastikan bahwa jaringan dan kelompok terorisme yang dulu dibina oleh aparat ketika era Orde Baru, satu persatu memilih pensiun, tertangkap, dan atau tewas. Sehingga jaringan yang ada sekarang, merupakan bagian dari pembangunan kesadaran yang semu, karena ada sanak saudaranya yang menjadi korban dari perang terhadap terorisme yang telah dicanangkan sembilan tahun lalu. Dengan kata lain motif yang mengikat bukan hanya alasan keagamaan, melainkan juga kebencian terhadap tindak-tanduk aparat keamanan yang berlebihan.

Link: http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=157068