Bom bunuh diri yang terjadi di mesjid Polresta Cirebon jum’at (15 April 2011) lalu serta rangkaian bom paket buku yang terjadi sebelumnya menyisakan tanda tanya di publik. Mengingat sasaran bom bunuh diri tersebut langsung ke ’jantung’ Polri yang diamanahi UU No. 15/2003 tentang Anti Teror sebagai institusi yang berwenang menangani pemberantasan terorisme di Indonesia. Ada tiga pertanyaan yang kemudian mengemuka terkait dengan hal tersebut, yakni: Pertama, aksi bom bunuh diri di mesjid Mapolresta Cirebon tersebut apakah mengindikasikan telah terjadi perubahan peta aktor teror yang selama ini dikenal relatif telah diketahui oleh Polri, dalam hal ini Densus 88 AT. Apalagi sejumlah pelaku teror, baik dari jaringan Jama’ah Islamiyah (JI), Poros Al Qaeda, maupun eks konflik di Aceh maupun Poso yang telah bertobat banyak membantu Polri dalam pemberantasan terorisme di Indonesia tersebut.

Kedua, apakah aksi bom bunuh diri di mesjid Mapolresta Cirebon tersebut sebagai bagian dari desain untuk membangun opini bahwa Polri sebagai institusi tidak lagi layak mengemban amanah pemberantasan terorisme di Indonesia sebagai aktor tunggal. Sehingga dibutuhkan aktor keamanan lain yang memiliki kewenangan yang sama dengan yang selama ini dimiliki Polri. indikasinya sederhana; menjadikan Polri sebagai salah satu sasaran strategis.

Ketiga, apakah aksi bunuh diri di mesjid Mapolresta Cirebon tersebut sebagai sebuah pesan awal bahwa akan ada aksi-aksi teror yang lebih besar dengan sasarannya bukan hanya simbol-simbol Barat dan anti Islam, tapi juga aparat keamanan, yang secara khusus telah menyempitkan ruang gerak dan mematikan gerakan terorisme di Indonesia.

Apalagi pada kenyataan yang kemudian terjadi , Densus 88 AT berhasil menangkap sejumlah pelaku bom paket buku dan perencanaan teror paskah Bom Bunuh Diri di Mapolresta Cirebon. Tak heran kemudian pemerintah menetapkan Siaga I atas sejumlah ancaman teror bom tersebut. Penetapan Siaga I ini mengindikasikan bahwa pemerintah melihat bahwa ancaman bom teror yang terjadi tersebut bukanlah sebuah pola ’hit and run’ yang selama ini dipraktikkan oleh pelaku teror, melainkan sebuah kontinyuitas yang pada akhirnya mengancam eksistensi pemerintah dan keselamatan publik.

Mengacu pada tiga pertanyaan yang berkembang di publik dan respon pemerintah atas serangkaian aksi teror tersebut, mengindikasikan bahwa ketiganya dimungkinkan terjadi bersamaan. Kemungkinan tersebut makin mempertegas adanya perubahan anatomi teror yang berjalan sistematis paska Dr. Azahari dan Noordin M. Top tewas, serta penangkapan sejumlah gembong terorisme lainnya. Ada lima indikasi adanya perubahan anatomi teror di Indonesia tersebut, yakni: Pertama, terbangunnya sentimen yang tidak hanya anti-Barat atau simbol-simbol Barat, melainkan juga telah mengarah kepada upaya melawan dan menjadikan sasaran teror yang menghalangi setiap usaha dan langkah kelompok terorisme di Indonesia.

Kedua, telah terputusnya jaringan aparat keamanan di kelompok terorisme di Indonesia. Jika di era Orde Baru, upaya penyusupan aparat keamanan terkait dengan kelompok radikal semisal N11. maka praktis paska Orde Baru, langkah tersebut terhenti dengan terbangunnya jaringan kelompok terorisme yang lebih luas. Hal tersebut diikuti oleh tertangkapnya sejumlah figur pelaku teror dan bertobat serta menjadi kepanjangan tangan aparat keamanan dalam memberantas terorisme.

Ketiga, tingkat konsolidasi kelompok terorisme yang lemah dan tidak terhubung antara lingkup kelompok-kelompok yang lebih kecil. Bandingkan misalnya dengan aksi teror selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir yang terkonsolidasi dalam satu kelompok besar dengan mengintegrasikan grup-grup yang lebih kecil. Hal ini pada akhirnya memungkinkan setiap kelompok atau sel terorisme dapat secara mandiri melakukan aksinya tanpa harus mendapatkan persetujuan dari jaringan yang lebih besar, sebagaimana yang terjadi di Mapolresta Cirebon atau aksi penyerangan Polsek di Sumatera Utara beberapa bulan lalu.

Keempat, kecenderungan makin pragmatisme partai politik Islam di parlemen. Sehingga membuat sejumlah pemain baru hasil rekrutmen kelompok terorisme adalah personal yang frustasi akan tidak efektifnya dalam memperjuangkan norma keislaman, sehingga memilih jalan pintas. Pelaku bom bunuh diri di Mapolresta Cirebon adalah salah satu simpatisan dari partai politik Islam tertentu yang ada di DPR.

Kelima, makin sempitnya ruang gerak kelompok terorisme paskah tewas dan penangkapan sejumlah gembong terorisme membuat tensi gerakan teror dan sasaran teror menjadi lebih kecil lingkupnya. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan bom bunuh diri dan teror setidaknya menciptakan keresahan, meski dalam lingkup yang lebih kecil dapat terealisasi. Sel-sel kelompok teror tidak lagi dalam bentuk kelompok besar, namun tengah mengarah kepada kemandirian pelaku teror dalam melakukan aksinya; mulai menetapkan sasaran, merangkai bom, hingga menjalankan rencananya.

Berkaca pada lima indikator penguat berubahnya anatomi teror di Indonesia, maka seharusnya disikapi oleh Polri dan aktor keamanan lainnya dengan lebih serius. Mengingat aksi-aksi teror dengan memilih sasaran yang lebih kecil namun memiliki nilai ekposur media yang lebih tinggi semisal kantor polisi atau kantor militer lainnya cepat atau lambat akan mengarah pada meningkatnya keresahan di masyarakat.

Hal yang perlu disikapi segera, baik oleh Polri maupun aktor keamanan lainnya seperti TNI dan BIN mengacu pada aksi bom bunuh diri di Mapolresta Cirebon dan berubahnya anatomi teror. Perubahan anatomi teror ini harus harus dilihat sebagai sebuah prakondisi dari aksi teror yang lebih besar dan memiliki efek yang akan mengadu domba aparat keamanan, semisal antara Polri dengan TNI terkait dengan munculnya berbagai asumsi akan keterlibatan pihak ketiga yang menginginkan Polri dan TNI tidak akur. Dengan kata lain pengefektifan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harus menjadi agenda utama bagi koordinasi antar aktor keamanan, baik Polri, TNI, maupun BIN. Selain mengefektifkan kinerja Densus 88 AT sebagai operator di lapangan. BNPT juga harus dilihat sebagai titik bertemunya kepentingan tiga angkatan di TNI dan Polri dalam memberantas terorisme di Indonesia.

Oleh karena itu, BNPT juga harus dilihat sebagai bagian dari kontribusi dan saling melengkapi segala potensi yang dimiliki baik oleh Polri, BIN, maupun TNI dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Sebab, hanya dengan membangun koordinasi yang efektiflah sesungguhnya perubahan anatomi teror sedemikian rupa akan mampu ditanggulangi dengan baik. Dan tentu saja, Polri harus juga menyadari bahwa pemberantasan terorisme di Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri oleh Polri. mengingat makin kompleksnya pola dan aksi teror sebagai akibat dari anatomi teror yang juga berubah.

Meski begitu, tanpa harus disikapi berlebihan, namun secara efektif tetap memberikan atensi pada aksi-aksi teror tersebut. Terlepas bahwa ada berbagai kemungkinan yang mengikuti paska bom bunuh diri di Mapolesta Cirebon. Namun anatomi teror yang berubah dari partikel-partikel yang terintegrasi menjadi sel-sel kecil dan terkesan berdiri sendiri pada akhirnya akan menyulitkan Polri dalam mengendalikan dan memberantas terorisme di Indonesia. Apalagi, ada ’penumpang gelap’ yang bisa sewaktu-waktu memanfaatkan aksi teror tersebut untuk kepentingan yang lebih sempit, sebagaimana tiga pertanyaan kemungkinan yang diurai di awal.