Dalam sepekan terakhir, perdebatan terkait dengan pembahasan RUU Anti Korupsi dan RUU Intelijen menjadi pemberitaan yang hangat di sejumlah media. Pro dan kontra tersebut berpangkal pada sejumlah pasal dalam RUU tersebut yang dianggap tidak mencerminkan komitmen pemerintah dalam dua hal terkait tersebut: pemberantasan korupsi dan pengefektifan fungsi lembaga intelijen dalam negara demokratik. Pada RUU Anti Korupsi ada sejumlah pasal krusial, diantaranya pengurangan maksimal hukuman dan menghilangkan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Selain itu, dalam pembahasan peran dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada kecenderungan mengurangi peran KPK secara sistemik. Sementara pada RUU Intelijen, dalam rancangan tersebut secara eksplisit memberikan kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menahan tersangka tanpa harus menyerahkannya kepada Polri untuk proses selanjutnya. Kewenangan tersebut tidak hanya mengaburkan esensi BIN sebagaimana BAKIN dahulu yang memiliki peran sebagai lembaga intelijen koordinator.

Sementara sebagian yang lainnya berpendapat bahwa apa yang diajukan oleh pemerintah terkait dengan kedua RUU tersebut adalah bagian dari upaya mengoptimalisasi peran dan fungsi institusi yang bersangkutan, baik KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi, dan BIN sebagai institusi yang berkepentingan dengan masalah intelijen. Selain itu, ada anggapan yang dalam derajat tertentu membenarkan bahwa RUU yang diajukan pemerintah tersebut sebagai sebuah implementasi dari penghargaan Hak Asasi Manusia dan nilai-nilai demokrasi. Salah satunya misalnya penghapusan hukuman mati, dengan harapan akan ada pengembalian aset yang dikorupsi ke negara. Sementara pada pemberian kewenangan menahan BIN diasumsikan sebagai upaya cegah tangkal agar tersangka tidak lagi melakukan aktivitasnya, meski dalam penjara. Sebagaimana yang terjadi pada tersangka Bom Bali I, yang disinyalir masih mengendalikan sejumlah teror paska Bom Bali I.

Ambiguitas Pemerintah

Akan tetapi, terlepas dari perdebatan tersebut di atas, ada sikap ambigu pemerintah terkait dengan diajukannya kedua RUU tersebut ke DPR untuk dibahas. Ada empat hal yang mempertegas ambiguitas pemerintah, yakni: Pertama, pengenaan efek jera kepada tersangka korupsi dan efektifitas koordinasi antar institusi intelijen. Selama ini dengan UU Anti Korupsi yang adapun pengenaan efek jera terhadap para pemakan uang rakyat tidak berjalan maksimal. Masih ada cela terjadinya ’transaksi’ melalui Polri, Kejaksaan, maupun pengadilan, bahkan KPK sendiri. Seharusnya RUU Anti Korupsi ini berupaya menutup cela itu dan memaksimalkan pengenaan hukuman bagi tersangka korupsi. Sementara pada RUU Intelijen, pembahasan yang lebih mendalam berkaitan dengan koordinasi antar institusi intelijen dibiarkan alami berjalan. Dalam konteks ini seharusnya RUU yang ada memaksimalkan peran koordinasi BIN dan mengefektifkan kekhasan masing-masing institusi intelijen yang ada, sekedar ilustrasi, Intelkam Polri akan dimaksimalkan dalam dalam deteksi dini terkait dengan Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri).

Kedua, dua RUU tersebut menegasikan rasa keadilan masyarakat, khususnya pada RUU Anti Korupsi yang mengurangi hukuman maksimal, dan membuka praktik ’transaksi’ dengan dalih pengembalian aset hasil korupsi ke kas negara. Berkaca pada pemberantasan korupsi di sejumlah negara, hal tersebut dimungkinkan. Sementara pada RUU Intelijen, dengan diberikannya wewenang menahan, maka ada reduksi peran Polri dalam konteks penyidikan dan penahan. Hal ini berarti juga menyimpang dari kontek pelembagaan politik demokratik.

Ketiga, penggunaan dalih penegakan HAM dan pelembagaan politik demokratik. Dalih tersebut semata-mata untuk membenarkan dua RUU tersebut sebagai produk dari pemerintah demokratik. Sekedar ilustrasi misalnya peniadaan hukuman mati, yang dalam konteks tertentu sejalan dengan penegakan HAM, hanya dalam beberapa kasus yang terjadi di Negara-negara yang sudah tidak menerapkan hukuman mati dalam sistem peradilannya menggantinya dengan maksimal hukuman yang bisa dua kali lipat dari usia normal manusia, misalnya hukuman 120 tahun atau 200 tahun penjara untuk kasus-kasus yang tidak lagi bisa ditolerir secara akal sehat. Sedangkan pada RUU Intelijen ada kesan pemaksaan bahwa BIN harus berperan aktif, dengan salah satunya kewenangan untuk menahan tersangka. Hal ini jelas membuat rancu kewenangan dan koordinasi intelijen lainnya.

Dan keempat, komitmen pemerintah terkait dengan pelembagan politik demokratik dan pemberantasan korupsi sebagai prasyarat penguatan praktik pemerintahan yang baik cenderung melemah. Hal ini tercermin dari usulan kedua RUU tersebut di atas dan sejumlah RUU yang masuk dalam Prolegnas lima tahun terakhir. Ada sikap permisif yang menguat pada sejumlah usulan perundang-undangan yang diajukan oleh pemerintah. Hal tersebut salah satunya eksplisit dimunculkan pada dua usulan RUU tersebut diatas.

Dari empat sikap ambiguitas pemerintah tersebut maka secara ekplisit harus ditegaskan bahwa komitmen untuk memberantas korupsi dan penataan kelembagaan politik demokratik pemerintah saat ini tidak bisa ditawar lagi. Dalam pengertian bahwa pemerintah harus merevisi kedua RUU tersebut dengan memperhatikan keadilan di masyarakat dan pelembagaan politik demokratik. Ada tiga hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan dua RUU tersebut, yakni: Pertama, Jikapun penghapusan hukuman mati dalam pemberantasan korupsi karena penghargaan pada HAM, maka sebagai gantinya perlu dipertegas maksimalisasi hukuman, sebut saja misalnya 100 tahun penjara dan seterusnya. Sementara pada konteks pemberian wewenang penahanan pada BIN bisa saja dilakukan, namun pada konteks tertentu saja, misalnya kasus tersangka terorisme. Dalam pengertian tetap ada koordinasi dengan Polri. sekedar gambaran, bisa saja BIN menahan tersangka, karena memang jika ditahan oleh Polri, masih dapat mengakses keluar, sebagaimana pada kasus tersangka Bom Bali I.

Kedua, pengesahan kedua RUU tersebut menjadi undang-undang harus memiliki semangat untuk memaksimalisasi peran institusi yang ada di dalamnya. Semisal KPK dalam pemberantasan korupsi harus diberikan kewenangan yang maksimal, disamping juga tidak menegasikan peran dari institusi penegak hukum lainnya seperti Polri atau Kejaksaan. Sedangkan pada RUU Intelijen, pemerintah tidak boleh mengulangi kesalahan masa lalu di mana BAKIN ketika itu sangat dominan dalam melakukan berbagai langkah deteksi dini, pengumpulan Bahan Keterangan dan Analisis (Pulbaketa), dan lain sebagainya. Sementara intitusi intelijen lainnya dibiarkan tumpul dan cenderung dikerdilkan.

Ketiga, pemerintah harus pula melihat kritik dan masukan dari publik, baik itu LSM, akademisi, maupun aktivis mahasiswa sebagai pondasi untuk mempertegas dan memperkuat pelembagaan politik, khususnya yang berkaitan pada pembahasan dua RUU tersebut. Sebab, bila pemerintah tetap memaksakan rancangan tersebut untuk dibahas DPR. Maka dapat dipastikan bahwa pemerintah tidak lagi representasi dari kepentingan publik, tapi cenderung menjadi kepanjangan tangan dari pihak yang ingin berlindung dan diuntungkan oleh pemberlakuan kedua undang-undang tersebut.

Dengan memperhatikan tiga hal tersebut, setidaknya pemerintah belum terlambat untuk merevisi kedua usulan tersebut agar komitmen untuk mengentaskan Indonesia dari transisi demokrasi yang berkepanjangan, dan menjadi negara demokrasi dengan penghargaan pada HAM setidaknya tidak sebatas jargon, tapi terimplementasi secara eksplisit dan dirasakan oleh publik.