Meski Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat relatif masih lama, namun masing-masing bakal calon baik yang akan diusung oleh Partai politik maupun yang masih bergerilya politik untuk mendapatkan dukungan untuk maju dalam Pilgub tahun 2013 mendatang. Dalam konteks penguatan demokrasi, apa yang dilakukan para bakal calon maupun partai politik dan jalur perseorangan adalah bagian dari penguatan politik lokal, namun di sisi lain, langkah-langkah tersebut untuk menyongsong pesta demokrasi di Jawa Barat (Jabar) tersebut mengundang ironi politik; di mana baru terbatas pada politik dagang sapi, politik uang, dan jargon semata, di mana program-program yang ditawarkan hanya pemanis politik belaka, benarkah?

Pernyataan tersebut sejatinya telah terjawab dan dibuktikan dari sejumlah pengalaman praktik demokrasi tingkat lokal selama kurun waktu hampir satu setengah dekade reformasi. Di mana demokrasi lokal hanya dikuasai oleh segelintir elit politik, dan publik hanya dijadikan sebagai pelegitimasi politik semata. Begitu pemilukada di menangkan oleh salah satu calon, cepat atau lambat watak elitis, birokratis dan anti rakyat menguat dan pada akhirnya menanggalkan esensi dari dukungan politik rakyat. Kenyataan ini pada akhirnya memosisikan daya tawar politik rakyat di mata para calon tersebut cenderung menguat saat proses pemilihan, dan menukik tajam begitu calon pimpinan daerah terpilih.

Sandera Politik
Kenyataan politik lainnya adalah model koalisi politik yang terbangun di tingkat lokal pun tidak memberikan efek politik yang positif bagi rakyat. Model dukungan politik bagi calon pimpinan daerah dari mulai diusung oleh satu partai politik, maupun banyak partai politik belum menjawab harapan publik terkait dengan program-program yang ditawarkan saat kampanye dan implementasinya. Para kepala daerah tersebut cenderung menjadi ‘ATM Berjalan’ politik partai politik untuk mengisi pundi-pundi keuangan partai politik yang mengusungnya. Sedikit sekali kepala daerah yang mampu menjadi pimpinan yang amanah dan pro rakyat. Tak heran apabila kemudian banyak kepala daerah pada akhirnya harus berurusan dengan hukum karena kebijakan yang dibuatnya keluar dari norma tata pemerintahan yang baik.

Ketika calon independen diperbolehkan dalam Pemilukada direspon positif oleh publik. Namun pada perjalanannya, kepala daerah dari non-partai politik juga tersandera oleh dinamika politik setempat yang dikuasai oleh partai-partai politik. Bahkan ada pasangan kepala daerah dari calon perseorangan bubar di tengah jalan, karena salah satu pasangannya memilih bergabung dengan salah satu partai politik terkemuka di Jawa Barat. Di mana langkah tersebut, selain menghilangkan esensi keindependenan pasangan kepala daerah tersebut, juga terjadi pergesekan kepentingan politik antar keduanya, yang membuat tidak efektifnya kepemimpinan pasangan tersebut.

Dalam konteks Pilgub Jabar tahun 2013 ini pun juga pasangan yang akan terpilih pun pada akhirnya akan kembali tersandera oleh kepentingan partai politik yang mengusungnya. Hal yang sama juga akan dialami oleh pasangan dari jalur perseorangan. Setidaknya ada empat hal yang memperkuat hal tersebut. Pertama, pasangan bakal calon gubernur pada Pilgub cenderung mengarah kepada koalisi partai politik besar, dalam pengertian pasangan bakal calon akan diusung oleh lebih dari dua partai politik. Sehingga cenderung akan mempersempit ruang gerak politik pasangan gubernur terpilih dalam melakukan akselerasi program-programnya. Kecenderungan pasangan yang akan terpilih akan mendahulukan dan mengakomodir partai-partai politik yang mengusungnya daripada mencoba mengimplementasikan program-program secara efisien dan efektif.

Sebaliknya pasangan dari jalur independen, jikapun dapat memenangkan Pilgub 2013 nanti aan terhadang oleh geliat dan dominasi partai politik di DPRD.

Kedua, Pilgub Jabar 2013 nanti akan cenderung mengusung isu-isu sensitif asal dari para bakal calon pasangan Pilgub tersebut. Sebagaimana diketahui bersama bahwa beberapa calon yang muncul cenderung merepresentasikan asal dari pasangan tersebut seperti Pantura, Jabar Selatan, Priangan Timur, Bogor Connections dan lain sebagainya dari pada ‘semangat ke-Jabar-an’. Apalagi ada trauma politik dari sebagian besar tokoh politik Jabar terkait dengan Pilgub lalu, di mana pasangan yang terpilih kurang paham dengan permasalahan yang ada di Jawa Barat.

Ketiga, kecenderungan menguatnya pragmatisme pasangan bakal calon Pilgub Jabar 2013 untuk mendapatkan dukungan dan diusung oleh partai politik, sehinggga melemahkan kreativitas dan inovasi politik bakal calon gubernur. Hal tersebut pada akhirnya mempengaruhi pasangan yang terpilih untuk lebih kreatif dalam memimpin Jabar, dan cenderung mengekor pada pola birokrasi yang telah ada sebelumnya. Pragmatisme politik inilah sesungguhnya yang membuat Jawa Barat tidak cukup mampu berinovasi dan cenderung stagnan dalam berbagai hal bila dibandingkan dengan provinsi lain.

Keempat, meski Pilgub Jabar 2013 akan diikuti pasangan yang diusung oleh partai politik, koalisi partai politik, maupun calon dari jalur perseorangan, namun lebih cenderung merepresentasikan menjadi sekedar ritual demokrasi lokal semata. Hal ini dikarenakan pasangan-pasangan yang akan menjadi kandidat dalam Pilgub Jabar 2013 tersebut memiliki semangat untuk berkuasa dari pada upaya untuk menjawab permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat. Situasi ini setidaknya bercermin dari Pilgub-pilgub sebelumnya yang dalam pandangan penulis belum mampu menyelesaikan problematika di Jawa Barat.

Mengacu pada empat hal tersebut di atas, apakah mengharap Jabar 1 yang pro rakyat masih relevan? Agaknya sulit terealisasi apabila para kandidat bakal calon pasangan Pilgub Jabar 2013 tersebut masih belum mampu keluar dari paradigm politik lama dan cenderung menggunakan pola-pola politik tersebut di atas. Padahal rakyat Jawa Barat rindu pemimpin yang pro rakyat seperti Jokowi di Solo, yang mampu menjadi pemimpin yang gigih untuk memproteksi kepentingan rakyatnya atau pemimpin bersahaja seperti Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Dan hal tersebut tercermin dari proses pencitraan para bakal calon Pilgub Jabar 2013 beberapa bulan terakhir; apakah mampu menjadi pimpinan yang amanah dan pro rakyat, atau kembali dikecewakan!