You are currently browsing the monthly archive for July 2012.

Polemik dilibatkannya TNI pada penanganan unjuk rasa menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) membuat posisi Polri secara intitusi menjadi tidak nyaman. Ketidaknyamanan tersebut terkait dengan sikap pemerintah yang seolah-olah meragukan kemampuan Polri dalam penanganan unjuk rasa dengan melibatkan TNI. Selain disebabkan UU No. 34.2004 tentang TNI, khususnya Pasal 7 Ayat 2 point a dan b. pada point a ditegaskan bahwa tugas pokok TNI adalah Operasi Militer untuk Perang (OMP), sedangkan point b, tugas pokok TNI adalah Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kekhususan pada Pasal 7 Ayat 2, point b menjadi multi tafsir setidaknya bila mengikuti perdebatan terkait dengan pelibatan TNI pada penanganan unjuk rasa menolak kenaikan BBM. Read the rest of this entry »

Advertisements

 Aksi perwira TNI AD yang berlagak koboy dengan mengacung-acungkan senjata api kepada seorang pemotor, karena berselisih paham yang diunggah di jejaring Youtube mengundang kecaman dari publik. Aksi gagah-gagahan dan sikap arogansi perwira berpangkat kapten tersebut tidak hanya mencederai perasaan publik, tapi juga mengundang tanda tanya;  bagaimana kabar Reformasi TNI? banyak pihak meyakini reformasi TNI sudah selesai dan beralih pada upaya meningkatkan profesionalitas. Bahkan sejumlah pemerhati pertahanan beranggapan reformasi di TNI lebih baik dibandingkan dengan institusi keamanan lainnya, semisal Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN). Namun dengan terkuaknya aksi arogan perwira TNI AD, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Bahkan bisa jadi reformasi TNI, sebagaimana yang terjadi di Polri dan BIN, baru sebatas pencitraan semata. Sikap arogan dan merasa menjadi warga kelas satu yang selalu harus didahulukan sesungguhnya masih bersemayam pada personil dan perwira TNI. Read the rest of this entry »

Rancangan Undang-undang Penanganan Konflik Sosial (RUU PKS) disahkan menjadi undang-undang secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 11 April 2012. Penetapan RUU PKS menjadi undang-undang yang relative cepat tersebut mengundang berbagai pertanyaan. Salah satunya Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang secara secara eksplisit menyatakan menolak RUU tersebut menjadi undang-undang karena bertentangan dengan konstitusi dan sejumlah perundang-undangan yang lainnya. Meski begitu, DPR tetap menetapkan RUU PKS menjadi undang-undang karena dianggap layak untuk segera diundangkan, sebagai bagian dari proses penguatan kelembagaan, khususnya pada efektifitas peran dan fungsi aktor-aktor keamanan Negara dalam penanganan konflik sosial. Read the rest of this entry »

 Hasil Riset LSI yang dirilis kemarin (8 Januari 2012) terkait dengan kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi sedikitnya memberikan angin segar bagi internal Polri di tengah sorotan negatif masyarakat. Sepanjang tahun 2011 dan awal tahun 2012, Polri mengalami hari-hari yang berat karena peran dan fungsi Polri yang tidak optimal dalam berbagai aspek; mulai dari penanganan konflik yang berkembang di masyarakat hingga prilaku menyimpang dari oknum anggota Polri yang makin membenamkan pencitraan Polri di mata public ke titik dasar. Kegagalan demi kegagalan peran dan fungsi Polri berakhir dengan meluasnya konflik yang melibatkan masyarakat dengan pemangku kepentingan politik dan ekonomi di tingkat lokal. Kasus kerusuhan di Mesuji, Lampung, Bima, Nusa Tenggara Barat, hingga kasus penanganan tahanan di sejumlah kantor kepolisian yang tidak layak menjadi penegas bahwa secara institusi, Polri belum menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan, meski untuk konteks pemberantasan korupsi, sebagaimana yang dilangsir dari survey LSI, Polri sedikit lebih baik di banding KPK. Read the rest of this entry »

Empat belas tahun lalu, gemuruh  ribuan mahasiswa dan rakyat berbaris teratur menuju Lapangan Gasibu dan Gedung Sate dari berbagai penjuru kota Bandung untuk bergabung dengan ratusan ribu massa menyuarakan tuntutan Reformasi Ekonomi Politik yang bermuara pada tuntutan pergantian nasional. Gerakan mahasiswa Bandung yang kemudian disokong oleh masyarakat ini menjadi salah satu kekuatan moral dalam penumbangan Rejim Orde Baru. Read the rest of this entry »