Hasil Riset LSI yang dirilis kemarin (8 Januari 2012) terkait dengan kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi sedikitnya memberikan angin segar bagi internal Polri di tengah sorotan negatif masyarakat. Sepanjang tahun 2011 dan awal tahun 2012, Polri mengalami hari-hari yang berat karena peran dan fungsi Polri yang tidak optimal dalam berbagai aspek; mulai dari penanganan konflik yang berkembang di masyarakat hingga prilaku menyimpang dari oknum anggota Polri yang makin membenamkan pencitraan Polri di mata public ke titik dasar. Kegagalan demi kegagalan peran dan fungsi Polri berakhir dengan meluasnya konflik yang melibatkan masyarakat dengan pemangku kepentingan politik dan ekonomi di tingkat lokal. Kasus kerusuhan di Mesuji, Lampung, Bima, Nusa Tenggara Barat, hingga kasus penanganan tahanan di sejumlah kantor kepolisian yang tidak layak menjadi penegas bahwa secara institusi, Polri belum menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan, meski untuk konteks pemberantasan korupsi, sebagaimana yang dilangsir dari survey LSI, Polri sedikit lebih baik di banding KPK.

Polisi Warga

Konsepsi Polisi Warga sebenarnya melekat dan menjadi aikon bagi Polri ketika kali pertama meluncurkan Buku Biru sebagai panduan dari Reformasi Polri sebelum berpisah dari ABRI. Dalam konteks tersebut Polri menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan rasa aman bagi warga atau public dengan menjadi bagian yag terpisahkan dari komunitas yang ada; tidak berpihak ke penguasa ataupun pengusaha. Polisi warga juga mengerucut dalam program Perpolisian Masyarakat (Polmas) dan Babinkamtibmas, di mana Polri memosisikan sebagai penyelia dari komunitas warga dalam pengananan keamanan dan ketertiban.

Akan tetapi, berkaca pada sejumlah kasus yang terjadi sepanjang tahun 2011 dan tahun-tahun sebelumnya, maka dapat dipastikan bahwa Konsepsi Polisi Warga belum sepenuhnya dipraktikkan oleh Polri di semua level. Ada tiga indicator yang mempertegas hal tersebut, yakni: Pertama, pola pendekatan yang dilakukan Polri dalam menangani berbagai kasus dan konflik keamanan masih dengan kekerasan. Sejumlah pendekatan kekerasan yang dipraktikkan tersebut kemudian mengemuka tersebut menuai konflik berkepanjangan dan menjadi isu nasional dan merugikan pencitraan Polri di mata publik.

Kedua, keberpihakan Polri belum pada upaya penegakan hukum yang berkeadilan, tapi lebih banyak pada penegakan hukum positif semata yang tidak berpihak pada publik. Kasus tewasnya dua tahanan di bawah umur dan Kasus maling sandal yang memosisikan Polri berlawanan dengan rasa keadilan masyarakat. Polri masih cenderung mempraktikkan hukum sebagai instrumen kekuasaan, belum pada pemberi rasa keadilan publik.

Ketiga, Polri masih memosisikan diri sebagai ‘pemadam kebakaran’ dari berbagai kasus yang terjadi selama ini. Implementasi Polisi Warga dalam bentuk program Polmas maupun Babinkamtibmas selama ini masih dalam tahap wacana dan sekedar pencitraan Polri semata. Tak heran apabila, di banyak daerah praktik Polisi Warga lebih diprioritaskan pada bentuk-bentuk pencitraan semata, namun pada hakikatnya tidak menyentuh substansi dari konsepsi tersebut. Tak heran, banyak kasus dan konflik yang melibatkan oknum anggota Polri baik dalam kapasitasnya sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri) maupun secara personal yang sewenang-wenang sebagai anggota Polri kepada masyarakat.

Dari ketiga indicator tersebut, secara obyektif harus diakui bahwa Polri sebagai institusi belum mampu membuktikan sebagai kepolisian yang professional. Posisi Polri yang tak mampu keluar dari masalah tersebut di atas, cepat atau lambat akan merugikan Polri secara kelembagaan. Asumsi-asumsi dasar yang berkembang di internal selama ini, di mana Polri dianggap telah mampu menjalankan fungsinya secara efektif harus segera ditanggalkan. Mengingat keterlibatan Polri dengan sejumlah kasus yang selama ini berkembang tidak dapat lagi ditepis atau diklarifikasi dengan pendekatan kehumasan semata, namun harus mampu diimplementasikan dan publik dapat langsung merasakannya.

Ada tiga hal yang harus dilakukan dan diperhatikan oleh Polri terkait dengan kasus-kasus tersebut di atas, yakni; Pertama, mengefektifkan distribusi kewenangan ke tingkat Kesatuan Operasional Dasar (KOD) atau level Polres agar bisa mampu mengambil segala tindakan-tindakan yang juga efektif. Ketidakjelasan distribusi kewenangan ini membuat pimpinan di level KOD terlihat ragu-ragu, sehingga efektiftas pengamanan dan pengambilan tindakan yang harus dilakukan tidak cukup efektif. Sehingga berbagai kasus yang ditangani oleh Polres setempat akhirnya meledak menjadi kerusuhan dan menyebabkan ada korban dari masyarakat. Hal lain yang harus digarisbawahi juga meski pendistribusian kewenangan harus efektif, juga garis komando tetap terjaga antara level KOD, Polda, hingga Mabes Polri. Dalam pengamatan penulis, berbagai kerusuhan yang terjadi, disebabkan tidak efektifnya distribusi kewenangan serta tali komando yang juga tersendat. Tak heran apabila kemudian ada keraguan pada praktik di lapangan, yang menyebabkan Polri tidak efektif dalam berbagai penanganan kasus.

Kedua, mengimplementasikan secara menyeluruh program Polmas dan Babinkamtibmas. Hal ini sejalan dengan program Polri dalam mengefektifkan kinerja Polri menuju kepolisian professional. Praktik Polmas dan Babinkamtibmas di banyak daerah cenderung terkendala oleh oknum pimpinan Polri di tingkat lokal yang lebih mendahulukan menyelesaikan kasus-kasus berkadar pencitraan tinggi seperti kasus Narkoba, Korupsi, dan sebagainya daripada meletakkan jalan bagi pelaksanaan program Polmas dan Babinkamtibmas. Efektifitas pelaksanaan program Polmas dan Babinkamtib ini setidaknya akan menjalankan fungsi preemtif, dan mengurangi fungsi Polri yang hanya sebagai ‘pemadam kebakaran’ semata dari sejumlah kasus yang di tangani oleh Polri.

Ketiga, memperkuat kolaborasi Polri dengan Pemda dalam upaya mengembangkan sinergitas keamanan di tingkat lokal. Selama ini kolaborasi dan kerja sama antara Polri dengan Pemda di tingkat lokal baru sebatas formal dan cenderung hanya seremonial semata. Padahal mengingat instensitas konflik dan kasus yang berkembang di tingkat lokal makin besar sejalan dengan kebijakan otonomi daerah. Kolaborasi yang efektif antara Polri dengan Pemda di tingkat lokal, setidaknya mengurangi efek negative dari dinamika politik lokal yang cenderung bermuara pada konflik kepentingan di tingkat lokal.

Dengan ketiga hal tersebut di atas, setidaknya kinerja dan pencitraan Polri di tahun 2012 ini dapat berjalan dengan baik. Sehingga, bila ada pertanyaan dari publik, Apa Kabar Polisi? Dapat dijawab dengan sikap optimis dan sejumlah prestasi yang baik.