Eskalasi aksi kekerasan di Papua kembali meningkat paska tertembaknya warga Negara Jerman dua minggu lalu. Hal yang membedakan dari aksi kekerasan sebelumnya adalah adanya dugaan keterlibatan oknum anggota aparatkeamanan. Situasi tersebut tentu saja tidak cukup baik bagi kondusifitas keamanan Indonesia secara umum. Mengingat isu-isu kemerdekaan Papua relative sensitif karena liputan media internasional, di mana posisi Indonesia dinilai tidak cukup baik sebagai Negara yang tidak aman dan rawan konflik. Hal tersebut menjadi kebalikan dari pernyataan pemerintah bahwa Indonesia secara umum kondusif dan aman.

Isu kemerdekaan Papua dan kepentingan asing bercampur dengan masalah kesejahteraan orang Papua. Hal tersebut ditambah lagi dengan keengganan pemerintah untuk sesegera mungkin menyelesaikan masalah. Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang dibentuk oleh Presiden Yudhoyono seolah hanya menjadi pemanis  belaka dari permasalahan Papua yang sangat kompleks.  Keberadaan UP4B yang dipimpin Bambang Pramono tidak menyentuh substansi permasalahan ang ada di Papua. Permasalahan ekonomi dan harga diri orang Papua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari langkah penyelesaian kasus di Papua, sehingga isu separatisme menjadi sesuatu yang terus diangkat.

Bahwa kemudian pemerintah telah menyimpulkan bahwa masalah Papua dapat diselesaikan dengan meningkatkan kesejahteraannya, namun sulit terjadi apabila praktik di lapangan pendekatan kekerasan masih digunakan untuk meredam pergolakan. Ada ketidaksinkronan antara kebijakan politik di tingkat pusat dengan praktik di lapangan. Tak heran apabila hampir setiap saat terjadi konflik dan praktik kekerasan di bumi cendrawasih. Parahnya, kondisi ini tidak secara tanggap diselesaikan oleh pemerintah, sehingga aksi kekerasan juga meluas.

Arti Keamanan Papua

Memandang masalah keamanan Papua harus dengan semangat upaya membangun kesejahteraan dan harga diri rakyat Papua. Hal ini penting ditegaskan agar koneksifitas antara semangat untuk memisahkan diri dalam bentuk gerakan separatisme dengan kepentingan asing dapat diputus, dan berganti menjadi kepentingan keutuhan Indonesia. Analisis pemerintah sudah benar dengan membentuk UP4B sebagai jawaban atas upaya mensejahterakan rakyat Papua dengan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan. Namun hal tersebut juga harus dibarengi oleh praktik yang lebih mengedepankan persaudaraan dan pendekatan persuasif, tidak lagi dengan pendekatan kekerasan.

Konteks ini berarti bahwa keamanan di papua yang kondusif akan memberikan efek positif bagi pencitraan Indonesia di dunia internasional. Akan hal tersebut perlu digarisbawahi mengingat bahwa masalah kemerdekaan Papua masih menjadi agenda sejumlah organisasi asing. Belajar dari penyelesaian masalah di Aceh, seharusnya permasalahan di Papua pun tidak akan serumit saat ini. Sebab karakteristik permasalahannya identik; masalah kesejahteraan dan harga diri. Sehingga apabila pemerintah lebih dapat berbesar hati, dan mampu mengontrol aparat keamanannya di Papua, maka hampir dapat dipastikan penciptaan kondusifitas keamanan di Papua dapat segera terwujud.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan pemerintah terkait dengan penciptaan kondusifitas keamanan di Papua, yakni: Pertama, pemerintah harus mengevaluasi keberadaan aparat keamanan yang ada di Papua, baik dari unsur TNI, Polri, maupun BIN. Sebab, bila sinyalemen itu benar bahwa ada keterlibatan oknum aparat keamanan, maka secara institusi ada permasalahan terkait dengan keberadaan tiga institusi keamanan tersebut di Papua. Sehingga butuh evaluasi menyeluruh hingga pada tahap penarikan menyeluruh dan menggantinya dengan yang baru.

Kedua, pemerintah harus memberikan kewenangan kepada Pemda untuk dapat mengkoordinasikan institusi keamanan yang ada di Papua maupun Papua Barat agar lebih efektif dalam penanganan konflik dan kekerasan. Hal ini merupakan bagian dari amanat Undang-undang Penanggulangan Konflik Sosial (UU PKS), yang meski belum ada peraturan pemerintahnya sebagai prasyarat sebuah undang-undang dapat digunakan. Namun dalam kasus Papua, agaknya pelibatan Pemda dalam penyelesaikan konflik dan kekerasan menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Ketiga, pemberian kewenangan praktis yang lebih luas kepada P4B agar dapat secara institusi merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi program yang dibuat dengan pelibatan lebih efektif DPRD dan Pemda setempat agar juga ikut aktif  dalam mengawasi program UP4B yang berjalan. Langkah ini senafas dengan kebijakan otonomi khusus Papua, di mana peran potensi lokal menjadi strategis dalam berbagai perumusan kebijakan terkait dengan papua dan Papua Barat.

Dengan tiga hal tersebut, pemerintah memandang kondusifitas keamanan sangat strategis, sebagai bagian tidak terpisahkan dari lingkup NKRI. Sebab, esensi yang harus ditegaskan adalah bahwa kerawanan dan aksi kekerasan yang terjadi di Papua hanya akan mencitrakan Indonesia tidak cukup baik di dunia internasional. Sehingga keamanan Papua memiliki arti strategis sebagai bagian dari masalah yang harus diselesaikan dalam lingkup Indonesia.