Polemik dilibatkannya TNI pada penanganan unjuk rasa menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) membuat posisi Polri secara intitusi menjadi tidak nyaman. Ketidaknyamanan tersebut terkait dengan sikap pemerintah yang seolah-olah meragukan kemampuan Polri dalam penanganan unjuk rasa dengan melibatkan TNI. Selain disebabkan UU No. 34.2004 tentang TNI, khususnya Pasal 7 Ayat 2 point a dan b. pada point a ditegaskan bahwa tugas pokok TNI adalah Operasi Militer untuk Perang (OMP), sedangkan point b, tugas pokok TNI adalah Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kekhususan pada Pasal 7 Ayat 2, point b menjadi multi tafsir setidaknya bila mengikuti perdebatan terkait dengan pelibatan TNI pada penanganan unjuk rasa menolak kenaikan BBM.

Bagi yang pro terkait dengan pelibatan TNI dalam pengamanan unjuk rasa menolak kenaikan BBM beralibi bahwa pelibatan TNI dalam pengamanan unjuk rasa terkait dengan pengamanan obyek vital nasional strategis dan membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Sehingga ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa bahwa unjuk rasa menolak kenaikan BBM tidak lagi murni tapi ditunggangi kepentingan politik, maka secara implisit hal tersebut merupakan permintaan pemerintah kepada TNI untuk dilibatkan dalam pengamanan unjuk rasa anti kenaikan BBM, khususnya pengamanan obyek vital nasional strategis seperti Istana Negara dan atau kantor-kantor pemerintahan lainnya. Apalagi Presiden Yudhoyono juga dalam sejumlah pernyataannya mengatakan bahwa ada upaya kudeta dan pengerahan massa besar-besaran yang mengancam pemerintahannya.

Sedangkan yang kontra terhadap pelibatan TNI dalam penanganan unjuk rasa menyatakan bahwa keterlibatan TNI dalam OMSP, khususnya terkait koordinasi dan kerja sama dengan institusi lain dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara sebagaimana diatur pada UU TNI Pasal 7 Ayat 3 dan ditegaskan kembali pada Pasal 20 ayat 2. Apalagi eskalasi unjuk rasa belum membutuhkan bantuan TNI kepada Polri dalam penanganannya.

Pro dan kontra tersebut bila mengacu pada apa yang tertulis dalam UU TNI tersebut keduanya memiliki argumentasi yang sama kuat. Sebab dalam UU TNI tidak dijelaskan bagaimana kebijakan dan keputusan politik tersebut dibuat; apakah hanya pemerintah yang membuat kebijakan dan keputusan politik tersebut atau kebijakan dan keputusan politik tersebut dibuat bersama-sama dengan DPR? Bagi yang pro tentu saja kebijakan dan keputusan politik tidak harus mendapatkan persetujuan DPR bila ternyata pemerintah merasa terancam dengan ekses negative dari kebijakan menaikkan harga BBM. Sebaliknya buat yang kontra, kebijakan dan keputusan politik harus selalu melalui mekanisme persetujuan dari DPR. Tanpa persetujuan dari DPR, kebijakan dan keputusan politik untuk pengerahan TNI dalam penanganan unjuk rasa penolakan BBM tidak dapat dilakukan, dan melanggar undang-undang.

Dalam hemat penulis, pengerahan dan pelibatan TNI dalam penanganan unjuk rasa, khususnya unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM belum perlu melibatkan TNI. Mengingat demonstrasi yang dilakukan masih terkendali, meski ada bentrok kecil antara aparat keamanan dan pengunjuk rasa. Dalam pengertian bahwa pelibatan TNI pada penanganan unjuk rasa dapat saja diikutkan, apabila memenuhi lima prasyarat, yakni: Pertama, secara faktual situasi politik sebagai ekses dari unjuk rasa. Di mana eskalasi penanganan unjuk rasa dan keramaian tidak dapat lagi dikendalikan oleh Polri. Pelibatan TNI dalam pengamanan unjuk rasa dapat saja dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dengan dikeluarkannya kebijakan dan keputusan politik dengan atau tanpa persetujuan parlemen, yang mengacu kepada UU No. 23/1959 tentang Keadaan Bahaya dan PP No. 16/1960.

Kedua, pelibatan TNI dalam penanganan unjuk rasa dapat dilakukan apabila Polri secara institusi meminta TNI untuk terlibat dalam penanganan dan pengamanan unjuk rasa. Hal ini mengacu pada Pasal 41 Ayat 1 UU No. 2/2002 tentang Polri. Masalah yang kemudian muncul adalah bahwa hingga saat ini Peraturan Pemerintah yang mengatur tugas perbantuan TNI ke Polri atau sebaliknya belum ada. Sehingga mekanisme praktisnya lebih banyak dipengaruhi oleh hubungan baik antar pimpinan kedua institusi tersebut dan juga dinamika politik yang terjadi.

Ketiga, terancamnya obyek vital nasional yang strategis, dalam hal ini Istana Negara dari upaya pendudukan paksa oleh pengunjuk rasa. Hal ini menunjukkan bahwa Polri tidak lagi sanggup menangani aksi unjuk rasa tersebut. TNI secara institusi akan dilibatkan dalam penanganannya, baik atas kebijakan politik Negara ataupun permintaan Polri.

Keempat, unjuk rasa anti kenaikan BBM telah bereskalasi pada perlawanan bersenjata, sebagaimana yang terjadi pada sejumlah aksi unjuk rasa di Negara-negara Timur Tengah, maka secara eksplisit TNI akan terlibat dalam penanganan pemberontakan bersenjata bersama-sama dengan Polri.

Kelima, Polri secara institusi tidak solid dalam penanganan unjuk rasa. Hal ini pernah terjadi saat penanganan unjuk rasa pro dan kontra Presiden Wahid, di mana TNI secara ekplisit mempertegas sikapnya akan mengambil alih tugas Polri atas pengamanan ibu kota apabila Polri tidak solid karena adanya dualisme kepemimpinan Polri saat itu.

Dari enam prasyarat tersebut di atas, maka garis pembatas antara tugas dan fungsi Polri dan TNI makin jelas bahwa penanganan unjuk rasa dan keramaian pada kondisi tertentu masih akan ditangani oleh Polri, kecuali ada situasi-situasi sebagaimana uraian tersebut di atas. Dan harus digarisbawahi pula agar pimpinan TNI dapat menahan diri untuk tetap berada di zona pertahanan Negara untuk berlaku dan berfungsi secara professional, agar tidak lagi terpolitisasi oleh situasi politik yang ada. Sebagaimana yang terjadi di masa lalu.