Rancangan Undang-undang Penanganan Konflik Sosial (RUU PKS) disahkan menjadi undang-undang secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 11 April 2012. Penetapan RUU PKS menjadi undang-undang yang relative cepat tersebut mengundang berbagai pertanyaan. Salah satunya Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang secara secara eksplisit menyatakan menolak RUU tersebut menjadi undang-undang karena bertentangan dengan konstitusi dan sejumlah perundang-undangan yang lainnya. Meski begitu, DPR tetap menetapkan RUU PKS menjadi undang-undang karena dianggap layak untuk segera diundangkan, sebagai bagian dari proses penguatan kelembagaan, khususnya pada efektifitas peran dan fungsi aktor-aktor keamanan Negara dalam penanganan konflik sosial.

Namunpun demikian, terlepas dari perdebatan tersebut di atas, UU PKS pada beberapa pasal memiliki kemiripan dengan RUU Kamnas, khususnya pada kewenangan pemerintah daerah dan peran Polri,  yang telah lebih dari tujuh tahun dibahas DPR dan masih belum disahkan menjadi undang-undang karena adanya kontroversi sejumlah pasal, khususnya pelibatan TNI pada tugas-tugas Polri. Pada Pasal 33 UU PKS misalnya disebutkan bahwa gubernur/bupati/wali kota dapat meminta bantuan penggunaan TNI kepada pemerintah ketika status keadaan konflik. Permintaan itu atas pertimbangan Forum Koordinasi Pimpinan Provinsi/Kabupaten/Kota. Sedangkan pada RUU Kamnas, Pemerintah Daerah sebagai Ketua Forum Dewan Keamanan Nasional Daerah (FKND) dapat meminta militer untuk terlibat dalam penanganan ancaman keamanan nasional. Meski berbeda pada jenis ancamannya, namun secara substansi ditegaskan bahwa Pemerintah daerah dapat melibatkan militer dalam penanganan konflik social maupun ancaman keamanan nasional.

Tak heran apabila ditetapkannya RUU PKS menjadi undang-undang dianggap oleh sejumlah pihak merupakan pintu masuk untuk RUU Kamnas agar segera dibahas dan  diundangkan.  Sebab, secara substansi pelibatan militer dalam peran-peran Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri) yang menjadi domain Polri secara massif dapat dipraktikkan pada UU PKS ini. Suka atau tidak Polri harus mengakui bahwa diundangkannya UU PKS ini akan mengurangi peran Polri dalam Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri) maupun Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), sebagaimana yang ditegaskan pada UU No. 2/2002 Tentang Polri.

Dengan pemberlakuan UU PKS ini akan ada  porsi peran Polri yang berkurang dan harus  berbagi dengan TNI, salah satunya penanganan konflik komunal berlatar belakang agama dan suku yang akan dikaitkan dengan pemberantasan terorisme, yang juga menjadi kewenangan Polri sebagaimana yang diatur dalam UU No. 15/2003 tentang Anti-Teror. Sebagaimana iketahui bahwa sejumlah titik konflik seperti di Poso ataupun di Maluku di masa lalu menjadi ajang pertempuran sejumah kelompok terorisme.

Selain itu, posisi tawar Polri di depan pemerintah daerah juga akan mengalami degradasi, sebab Pemda memiliki pilihan lain selain Polri dalam berbagai penanganan konflik social dan gangguan keamanan di daerahnya, yakni TNI. Sebagaimana diketahui paska pemisahan Polri dari ABRI, lebih dari sepuluh tahun, Polri menikmati posisi tawar yang tinggi di hadapan Pemda terkait dengan keamanan dalam negeri dan penanganan konflik social lainnya yang memang merupakan bagian dari peran Polri.

Dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemda sebagaimana yang diatur dalam UU PKS, yang tidak hanya mengandalkan Polri semata, tapi juga militer,  maka sesungguhnya peran Polri dalam Keamanan Dalam Negeri dan Kamtibmas cepat atau lambat akan tergerus dan pada akhirnya akan kehilangan esensi dari pembagian peran dan fungsi antara polisi dan militer. Hal ini terjadi apabila secara institusi Polri tidak berupaya membuktikan kepada public bahwa penanganan konflik social yang dilakukan selama ini oleh Polri lebih baik dibandingkan dengan yang dilakukan oleh militer di masa lalu.

Sehingga, dalam pandangan penulis diundangkannya UU PKS bagi Polri harus dilihat juga sebagai tantangan untuk memacu dan mendorong kinerja Polri lebih baik lagi. Sebab tanpa perbaikan kinerja bagi Polri, UU PKS hanya akan menjadi justifikasi bahwa Polri memang perlu didukung dalam berbagai penanganan konflik social dan gangguan  keamanan dalam negeri lainnya oleh TNI.

Selain itu, diberlakukannya UU PKS juga harus dilihat oleh Polri sebagai peringatan untuk secara serius dan aktif  mengkaji berbagai rancangan produk hukum yang berkaitan dengan peran dan fungsinya. Agar di masa yang akan datang, Polri tidak lagi kecolongan dengan berbagai penetapan perundang-undangan yang mereduksi peran Polri dalam Keamanan Dalam Negeri.