You are currently browsing the category archive for the ‘Politik Nasional’ category.


BUKU BARU:
DENSUS 88 AT: Konflik, Teror, dan Politik
Penulis: Muradi
Penerbit: Dian Cipta, Bandung
Layout & Ilustrasi: Arseindy
ISBN: 978-602-18753-0-8

Cetakan I, September 2012
14 X 21 cm Hal: x + 163
Rp 30.000 + Ongkos Kirim
Pemesanan:
0896-5631-5041 atau email ke dianciptapublishing@gmail.com Read the rest of this entry »

Empat belas tahun lalu, gemuruh  ribuan mahasiswa dan rakyat berbaris teratur menuju Lapangan Gasibu dan Gedung Sate dari berbagai penjuru kota Bandung untuk bergabung dengan ratusan ribu massa menyuarakan tuntutan Reformasi Ekonomi Politik yang bermuara pada tuntutan pergantian nasional. Gerakan mahasiswa Bandung yang kemudian disokong oleh masyarakat ini menjadi salah satu kekuatan moral dalam penumbangan Rejim Orde Baru. Read the rest of this entry »

Eskalasi aksi kekerasan di Papua kembali meningkat paska tertembaknya warga Negara Jerman dua minggu lalu. Hal yang membedakan dari aksi kekerasan sebelumnya adalah adanya dugaan keterlibatan oknum anggota aparatkeamanan. Situasi tersebut tentu saja tidak cukup baik bagi kondusifitas keamanan Indonesia secara umum. Mengingat isu-isu kemerdekaan Papua relative sensitif karena liputan media internasional, di mana posisi Indonesia dinilai tidak cukup baik sebagai Negara yang tidak aman dan rawan konflik. Hal tersebut menjadi kebalikan dari pernyataan pemerintah bahwa Indonesia secara umum kondusif dan aman.

Isu kemerdekaan Papua dan kepentingan asing bercampur dengan masalah kesejahteraan orang Papua. Hal tersebut ditambah lagi dengan keengganan pemerintah untuk sesegera mungkin menyelesaikan masalah. Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang dibentuk oleh Presiden Yudhoyono seolah hanya menjadi pemanis  belaka dari permasalahan Papua yang sangat kompleks.  Keberadaan UP4B yang dipimpin Bambang Pramono tidak menyentuh substansi permasalahan ang ada di Papua. Permasalahan ekonomi dan harga diri orang Papua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari langkah penyelesaian kasus di Papua, sehingga isu separatisme menjadi sesuatu yang terus diangkat. Read the rest of this entry »

Muradi, Bandung | Opinion | the Jakarta Post| Sat, April 28 2012, 9:19 AM

After the gubernatorial election in Aceh, Jakarta and West Java will follow suit. The elections in Jakarta (to be held in the coming months) and West Java (next year) have drawn public attention due to the fact that the incumbents will take on contenders from other regions and local leaders.

Jakarta voters were surprised by the candidacy of Joko “Jokowi” Widodo and his running mate Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama and the pair of South Sumatra governor Alex Noerdin and former Marine Corps commander Nono Sampono.

The first ticket is nominated by the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), the Great Indonesia Movement Party (Gerindra) and 27 political parties that are not represented in the City Council, while the second is supported by a coalition of the Golkar Party, the United Development Party (PPP) and the Peace Prosperous Party (PDS).

Jokowi is the mayor of Surakarta and Ahok was formerly the regent of East Belitung in Bangka-Belitung before his election to the House of Representatives (DPR) in 2009. 
 Read the rest of this entry »

Meski Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat relatif masih lama, namun masing-masing bakal calon baik yang akan diusung oleh Partai politik maupun yang masih bergerilya politik untuk mendapatkan dukungan untuk maju dalam Pilgub tahun 2013 mendatang. Dalam konteks penguatan demokrasi, apa yang dilakukan para bakal calon maupun partai politik dan jalur perseorangan adalah bagian dari penguatan politik lokal, namun di sisi lain, langkah-langkah tersebut untuk menyongsong pesta demokrasi di Jawa Barat (Jabar) tersebut mengundang ironi politik; di mana baru terbatas pada politik dagang sapi, politik uang, dan jargon semata, di mana program-program yang ditawarkan hanya pemanis politik belaka, benarkah?

Pernyataan tersebut sejatinya telah terjawab dan dibuktikan dari sejumlah pengalaman praktik demokrasi tingkat lokal selama kurun waktu hampir satu setengah dekade reformasi. Di mana demokrasi lokal hanya dikuasai oleh segelintir elit politik, dan publik hanya dijadikan sebagai pelegitimasi politik semata. Begitu pemilukada di menangkan oleh salah satu calon, cepat atau lambat watak elitis, birokratis dan anti rakyat menguat dan pada akhirnya menanggalkan esensi dari dukungan politik rakyat. Kenyataan ini pada akhirnya memosisikan daya tawar politik rakyat di mata para calon tersebut cenderung menguat saat proses pemilihan, dan menukik tajam begitu calon pimpinan daerah terpilih. Read the rest of this entry »