Rancangan Undang-undang Penanganan Konflik Sosial (RUU PKS) disahkan menjadi undang-undang secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 11 April 2012. Penetapan RUU PKS menjadi undang-undang yang relative cepat tersebut mengundang berbagai pertanyaan. Salah satunya Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang secara secara eksplisit menyatakan menolak RUU tersebut menjadi undang-undang karena bertentangan dengan konstitusi dan sejumlah perundang-undangan yang lainnya. Meski begitu, DPR tetap menetapkan RUU PKS menjadi undang-undang karena dianggap layak untuk segera diundangkan, sebagai bagian dari proses penguatan kelembagaan, khususnya pada efektifitas peran dan fungsi aktor-aktor keamanan Negara dalam penanganan konflik sosial. Read the rest of this entry »

Advertisements

 Hasil Riset LSI yang dirilis kemarin (8 Januari 2012) terkait dengan kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi sedikitnya memberikan angin segar bagi internal Polri di tengah sorotan negatif masyarakat. Sepanjang tahun 2011 dan awal tahun 2012, Polri mengalami hari-hari yang berat karena peran dan fungsi Polri yang tidak optimal dalam berbagai aspek; mulai dari penanganan konflik yang berkembang di masyarakat hingga prilaku menyimpang dari oknum anggota Polri yang makin membenamkan pencitraan Polri di mata public ke titik dasar. Kegagalan demi kegagalan peran dan fungsi Polri berakhir dengan meluasnya konflik yang melibatkan masyarakat dengan pemangku kepentingan politik dan ekonomi di tingkat lokal. Kasus kerusuhan di Mesuji, Lampung, Bima, Nusa Tenggara Barat, hingga kasus penanganan tahanan di sejumlah kantor kepolisian yang tidak layak menjadi penegas bahwa secara institusi, Polri belum menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan, meski untuk konteks pemberantasan korupsi, sebagaimana yang dilangsir dari survey LSI, Polri sedikit lebih baik di banding KPK. Read the rest of this entry »

Empat belas tahun lalu, gemuruh  ribuan mahasiswa dan rakyat berbaris teratur menuju Lapangan Gasibu dan Gedung Sate dari berbagai penjuru kota Bandung untuk bergabung dengan ratusan ribu massa menyuarakan tuntutan Reformasi Ekonomi Politik yang bermuara pada tuntutan pergantian nasional. Gerakan mahasiswa Bandung yang kemudian disokong oleh masyarakat ini menjadi salah satu kekuatan moral dalam penumbangan Rejim Orde Baru. Read the rest of this entry »

The House of Representative has passed the Bill of Social Conflict Management (RUU PKS) by acclamation last April 11th, 2012. However, the express legislation process leaves problem over the interpretation and implementation. The Alliance of Civil Society for Security Sector Reform explicitly rejects the Bill, since it has conflict with other Laws with similar concept and content, such as the TNI Law, the Police Law, and also the Constitution. The House had decided to put it aside and passed the Bill in order to strengthen the role of State security institutions, the police and the military in dealing with social conflicts. Read the rest of this entry »

Eskalasi aksi kekerasan di Papua kembali meningkat paska tertembaknya warga Negara Jerman dua minggu lalu. Hal yang membedakan dari aksi kekerasan sebelumnya adalah adanya dugaan keterlibatan oknum anggota aparatkeamanan. Situasi tersebut tentu saja tidak cukup baik bagi kondusifitas keamanan Indonesia secara umum. Mengingat isu-isu kemerdekaan Papua relative sensitif karena liputan media internasional, di mana posisi Indonesia dinilai tidak cukup baik sebagai Negara yang tidak aman dan rawan konflik. Hal tersebut menjadi kebalikan dari pernyataan pemerintah bahwa Indonesia secara umum kondusif dan aman.

Isu kemerdekaan Papua dan kepentingan asing bercampur dengan masalah kesejahteraan orang Papua. Hal tersebut ditambah lagi dengan keengganan pemerintah untuk sesegera mungkin menyelesaikan masalah. Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang dibentuk oleh Presiden Yudhoyono seolah hanya menjadi pemanis  belaka dari permasalahan Papua yang sangat kompleks.  Keberadaan UP4B yang dipimpin Bambang Pramono tidak menyentuh substansi permasalahan ang ada di Papua. Permasalahan ekonomi dan harga diri orang Papua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari langkah penyelesaian kasus di Papua, sehingga isu separatisme menjadi sesuatu yang terus diangkat. Read the rest of this entry »