Wacana pemakzulan terhadap pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang diembuskan Partai Gerindra menjadi serius dibahas oleh banyak kalangan. Hal ini ditambah dengan pola kepemimpinan Yudhoyono yang dianggap melankolik dan tidak setegar waktu periode pertama kepresidenannya. Meski dianggap angin lalu oleh partai koalisi pemerintah di DPR, guliran pemakzulan Yudhoyono-Boediono menjadi kekhawatiran kalangan terdekat di lingkaran istana. Hal ini ditegaskan dengan berbagai respons dari Yudhoyono, selain selalu curhat kepada publik berkaitan dengan perilaku politik yang mengancam pemerintahannya. Langkah konsolidasi yang dilakukannya terhadap pimpinan lembaga tinggi negara makin memperkuat bahwa pemakzulan bukan lagi sekadar wacana. Read the rest of this entry »
Makin kuatnya wacana pemakzulan SBY-Boediono mengidentifikasikan bahwa pergerakan politik di parlemen harus disikapi serius. Apalagi maraknya unjuk rasa terkait dengan ketidakpuasan terhadap kinerja 100 Hari KIB II juga menjadi penegas bahwa isu pemakzulan tersebut bukan semata-mata dihembuskan untuk membangun daya tawar politik koalisi partai-partai pendukung SBY-Boediono, tapi juga memiliki harapan politik lebih besar; mengganti SBY-Boediono. Read the rest of this entry »
Menyadari bahwa penegakan hukum adalah bagian terpenting dalam menyelaraskan program seratus hari Pemerintahan, maka Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II) memasukkan dua dari lima belas program utama 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono, yakni: Pemberantasan mafia hukum, dan penanggulangan terorisme. Dalam dua program tersebut, secara eksplisit merupakan porsi terbesar ada pada pundak Polri, selain instansi hukum lainnya,seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, KPK, serta Kementerian Hukum dan HAM. Hanya saja dalam seratus hari pemerintahan, justru yang mengemuka dan menjadi sorotan publik adalah kinerja Polri, khususnya terkait dengan konflik dengan KPK dalam pemberantasan mafia hukum. Sedangkan pada upaya penanggulangan terorisme, meski tidak banyak terdengar upaya preventif dari Polri terkait dengan pemberantasan terorisme, namun langkah ini relatif tak banyak membantu performance Polri yang ‘babak belur’ karena kasus dengan KPK dan Bank Century dalam pemberantasan mafia hukum. Read the rest of this entry »
Babak baru perseturuan antara KPK versus Polri telah mengarah pada konflik internal Polri. Istilah Cicak Versus Buaya menjadi boomerang bagi Komisaris Jenderal Polisi Sisno Duadji (SD) yang membuatnya dicopot dari jabatannya sebagai Kabareskrim Mabes Polri beberapa waktu lalu. Pencopotan ini mengundang ketidakpuasan SD atas perlakuan internal Polri terhadap dirinya. Apalagi pergantian tersebut diumumkan ke publik, dan publik menganggap bahwa SD telah ‘divonis’ bersalah oleh Kapolri dengan pencopotan jabatannya itu terkait dengan konflik yang mengemuka dengan KPK. Read the rest of this entry »
Tahun 2010 ini merupakan tahun terakhir bagi Polri dalam menjalani Tahap Pertama dalam strategi besar (Grand Strategi) Polri 2005-2025. Tahap pertama ini merupakan upaya Polri dalam membangun kepecayaan (Trust Building) masyarakat sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam menjalani tugas dan fungsinya secara professional. Tahun ini juga harus dimaknai sebagai evaluasi ke internal Polri bila melihat dinamika opini masyarakat kepada Polri. Read the rest of this entry »
