Police versus KPK: A New Chapter of Rivalry?

Muradi, Bandung | Opinion | Sun, December 09 2012, 10:01 AM

Paper Edition | Page: 4

The arrest of Djoko Susilo, former chief of the National Police Traffic Management Corps, by the Corruption Eradication Commission (KPK) on Monday marked a new chapter of rivalry between the two institutions.

Rivalry between the police force and the KPK emerged three years ago, and was described by the media as a fight between a “gecko and crocodile”, emulating the David vs Goliath epic.

The arrest of Djoko, after months of tension, may indicate renewed conflict between the two agencies. These indications were later confirmed when the National Police wrote to the KPK and explained that it had decided not to extend the term of service of 13 investigators, including Comr. Novel Baswedan, seconded to the commission and would call them back to the force.

The Police Commitment and Graft Eradication

Muradi, Bandung | Opinion | [The Jakarta Post ]Thu, October 11 2012, 9:55 AM

 Paper Edition | Page: 6

Dozens of police officers attempted to storm into the headquarters of the Corruption Eradication Commission (KPK) on Friday night to arrest one of the KPK’s investigators, Comr. Novel Baswedan, who is also an active police officer.

Novel is implicated in the death of a thief while he was assigned to Bengkulu Police in 2004. It was a strange move, as the police deployed two companies of officers for the arrest at a time when the National Police is coming under scrutiny for alleged graft in the procurement of driving simulators, a case implicating former National Police Traffic Corps chief, Insp. Gen. Djoko Susilo.

BUKU BARU: DENSUS 88 AT: Konflik, Teror, dan Politik

BUKU BARU:
DENSUS 88 AT: Konflik, Teror, dan Politik
Penulis: Muradi
Penerbit: Dian Cipta, Bandung
Layout & Ilustrasi: Arseindy
ISBN: 978-602-18753-0-8

Cetakan I, September 2012
14 X 21 cm Hal: x + 163
Rp 30.000 + Ongkos Kirim
Pemesanan:
0896-5631-5041 atau email ke dianciptapublishing@gmail.com

TNI, Polri, dan BBM

Polemik dilibatkannya TNI pada penanganan unjuk rasa menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) membuat posisi Polri secara intitusi menjadi tidak nyaman. Ketidaknyamanan tersebut terkait dengan sikap pemerintah yang seolah-olah meragukan kemampuan Polri dalam penanganan unjuk rasa dengan melibatkan TNI. Selain disebabkan UU No. 34.2004 tentang TNI, khususnya Pasal 7 Ayat 2 point a dan b. pada point a ditegaskan bahwa tugas pokok TNI adalah Operasi Militer untuk Perang (OMP), sedangkan point b, tugas pokok TNI adalah Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kekhususan pada Pasal 7 Ayat 2, point b menjadi multi tafsir setidaknya bila mengikuti perdebatan terkait dengan pelibatan TNI pada penanganan unjuk rasa menolak kenaikan BBM.

Koboy Palmerah dan Reformasi TNI

 Aksi perwira TNI AD yang berlagak koboy dengan mengacung-acungkan senjata api kepada seorang pemotor, karena berselisih paham yang diunggah di jejaring Youtube mengundang kecaman dari publik. Aksi gagah-gagahan dan sikap arogansi perwira berpangkat kapten tersebut tidak hanya mencederai perasaan publik, tapi juga mengundang tanda tanya;  bagaimana kabar Reformasi TNI? banyak pihak meyakini reformasi TNI sudah selesai dan beralih pada upaya meningkatkan profesionalitas. Bahkan sejumlah pemerhati pertahanan beranggapan reformasi di TNI lebih baik dibandingkan dengan institusi keamanan lainnya, semisal Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN). Namun dengan terkuaknya aksi arogan perwira TNI AD, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Bahkan bisa jadi reformasi TNI, sebagaimana yang terjadi di Polri dan BIN, baru sebatas pencitraan semata. Sikap arogan dan merasa menjadi warga kelas satu yang selalu harus didahulukan sesungguhnya masih bersemayam pada personil dan perwira TNI.