Signifikansi Netralitas TNI/Polri

Masalah netralitas TNI/Polri dalam Pilpres kembali diperdebatkan karena tiga pasangan yang maju menggandeng purnawirawan jenderal TNI, baik sebagai capres maupun cawapres. Selain itu, ketiga tim sukses pasangan capres tersebut juga diisi oleh para mantan jenderal TNI maupun Polri, hal tersebut makin menguatkan kekuatiran publik terkait dengan netralitas kedua institusi negara. Pengalaman selama lebih dari 30 tahun, di mana TNI dan Polri menjadi mesin pemenangan politik Pemerintahan Orde Baru dengan Golkar-nya menjadi catatan kelam bagi perpolitikan nasional.

Akseptabilitas Capres

Berakhir sudah teka-teki pasangan Calon Presiden (Capres) setelah tiga pasang mendeklarasikan kesiapannya maju dalam Pemilihan Presiden Bulan Juli mendatang. Pasangan pertama Jusuf Kala-Wiranto (JK Win) telah menyatakan kesiapannya lebih awal setelah SBYdan Partai Demokrat dirasakan telah mendikte Partai Golkar dan JK dengan berbagai persyaratan yang diajukan bila JK masih ingin maju bersama dengan SBY dalam Pilpres. Pasangan ini juga telah melakukan penelikungan politik, karena deklarasi JK-Win dilakukan setelah keduanya hadir dalam Koalisi Besar yang digagas PDI P, Partai Golkar, Hanura, dan Gerindra, bersama sejumlah partai gurem di kantor DPP Partai Hanura. Ada aroma kebingungan yang nampak dari sejumlah petinggi partai beringin tersebut terkait dengan konstelasi politik nasional yang sangat dinamis, dan itu ditangkap Partai Hanura sebagai peluang.

Densus 88 AT: Peran dan Koordinasi Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia

Pendahuluan

Tulisan ini akan mendiskusikan bagaimana sejarah pembentukan dan peran Densus 88 AT Polri dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Selama ini berkembang anggapan bahwa peran Densus 88 AT Polri dalam pemberantasan terorisme di Indonesia dianggap memonopoli, sehingga beberapa institusi lain yang memiliki organisasi anti terror merasakan tidak mendapatkan porsi yang memadai dan tidak terberdayakan.

Praktik-praktik Defense Offset di Indonesia

I. Pendahuluan

Tulisan ini akan mengulas bagaimana praktik defence offset di Indonesia. Pelaksanaan mekanisme defense offset untuk pengadaan peralatan pertahanan telah berlangsung sejak awal tahun 1960-an, meski secara efektif baru dilakukan ketika IPTN, PT.PAL, dan PT. PINDAD menjalin kerja sama dengan Negara produsen persenjataan dan industry strategis pada pertengahan tahun 1970, dengan berbagai variasi persenjataan dan industri strategis, dari mulai persenjataan ringan, roket, helicopter, kapal cepat, korvet, hingga pesawat.

Polri dan Kultur Militeristik

Setelah sembilan tahun berjalan pasca pemisahan Polri dari TNI, Polri sebagai institusi yang tengah bermetamorfosis menjadi lembaga yang sepenuhnya sipil belum berjalan dengan baik. Meski harus diakui bahwa berbagai pembenahan yang mengacu pada Buku Biru Polri yang berjudul Reformasi Menuju Polri yang Profesional terus dilakukan. Hanya saja pembenahan tersebut belum cukup kuat untuk menarik gerbong Polri ke dalam tatanan yang diharapkan, sebagaimana yang diungkap dalam Buku Biru Polri tersebut. Hal ini dipertegas oleh Satjipto Rahardjo yang melihat bahwa Reformasi Polri belum menyentuh substansi, seperti reformasi pendidikan di Polri, dan kultur Polri yang masih mempertahankan pola lama. Kenyataan ini makin menyulitkan Polri secara kelembagaan dalam membangun institusi yang profesional dalam bingkai polisi sipil.