Mengharap Cagub Pro Rakyat

Meski Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat relatif masih lama, namun masing-masing bakal calon baik yang akan diusung oleh Partai politik maupun yang masih bergerilya politik untuk mendapatkan dukungan untuk maju dalam Pilgub tahun 2013 mendatang. Dalam konteks penguatan demokrasi, apa yang dilakukan para bakal calon maupun partai politik dan jalur perseorangan adalah bagian dari penguatan politik lokal, namun di sisi lain, langkah-langkah tersebut untuk menyongsong pesta demokrasi di Jawa Barat (Jabar) tersebut mengundang ironi politik; di mana baru terbatas pada politik dagang sapi, politik uang, dan jargon semata, di mana program-program yang ditawarkan hanya pemanis politik belaka, benarkah?

Pernyataan tersebut sejatinya telah terjawab dan dibuktikan dari sejumlah pengalaman praktik demokrasi tingkat lokal selama kurun waktu hampir satu setengah dekade reformasi. Di mana demokrasi lokal hanya dikuasai oleh segelintir elit politik, dan publik hanya dijadikan sebagai pelegitimasi politik semata. Begitu pemilukada di menangkan oleh salah satu calon, cepat atau lambat watak elitis, birokratis dan anti rakyat menguat dan pada akhirnya menanggalkan esensi dari dukungan politik rakyat. Kenyataan ini pada akhirnya memosisikan daya tawar politik rakyat di mata para calon tersebut cenderung menguat saat proses pemilihan, dan menukik tajam begitu calon pimpinan daerah terpilih.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN GENERASI MUDA

I. Pendahuluan
Generasi muda pada semua zaman dan tempat memegang peranan yang signifikan. Tak heran apabila kemudian generasi muda menjadi pilar dari kokoh tidaknya sebuah Negara. Dinamika yang ada memberikan gambaran bahwa generasi muda memberikan kontribusi yang besar terkait dengan perubahan dan proses pembangunan yang ada. Sejak era Pergerakan Nasional hingga Orde Reformasi, generasi muda menjadi motor penggerak perubahan, sekaligus memastikan bahwa proses perubahan tersebut sesuai dengan tuntutan jaman, dalam konteks pembaruan dan pembangunan bangsa.

Akan tetapi, harus disadari bahwa pada konteks tertentu generasi muda tidak dapat dibiarkan berjalan sendiri, namun membutuhkan stimulasi agar arah geraknya dapat berjalan dengan baik. Sebab, harus diakui bahwa di satu sisi generasi muda memiliki semangat yang menggelora untuk melakukan berbagai aktifitas positif bagi kemajuan bangsa, namun di sisi lain terdapat berbagai godaan yang dapat mengendorkan dan membelokkan tujuan yang telah dirumuskan ke arah yang tidak baik. Dan pada kelanjutannya akan mempengaruhi arah gerak bangsa.

Tulisan ini akan membahas bagaimana kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan generasi muda; karakteristik dan permasalahan serta pola kebijakan pemerintah terkait dengan pemberdayaan generasi muda.

Apa Kabar Polisi Warga?

Hasil Riset LSI yang dirilis kemarin (8 Januari 2012) terkait dengan kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi sedikitnya memberikan angin segar bagi internal Polri di tengah sorotan negatif masyarakat. Sepanjang tahun 2011 dan awal tahun 2012, Polri mengalami hari-hari yang berat karena peran dan fungsi Polri yang tidak optimal dalam berbagai aspek; mulai dari penanganan konflik yang berkembang di masyarakat hingga prilaku menyimpang dari oknum anggota Polri yang makin membenamkan pencitraan Polri di mata public ke titik dasar. Kegagalan demi kegagalan peran dan fungsi Polri berakhir dengan meluasnya konflik yang melibatkan masyarakat dengan pemangku kepentingan politik dan ekonomi di tingkat lokal. Kasus kerusuhan di Mesuji, Lampung, Bima, Nusa Tenggara Barat, hingga kasus penanganan tahanan di sejumlah kantor kepolisian yang tidak layak menjadi penegas bahwa secara institusi, Polri belum menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan, meski untuk konteks pemberantasan korupsi, sebagaimana yang dilangsir dari survey LSI, Polri sedikit lebih baik di banding KPK.

Anatomi Teror Berubah

Bom bunuh diri yang terjadi di mesjid Polresta Cirebon jum’at (15 April 2011) lalu serta rangkaian bom paket buku yang terjadi sebelumnya menyisakan tanda tanya di publik. Mengingat sasaran bom bunuh diri tersebut langsung ke ’jantung’ Polri yang diamanahi UU No. 15/2003 tentang Anti Teror sebagai institusi yang berwenang menangani pemberantasan terorisme di Indonesia.

Keadilan Ternegasikan: RUU Anti Korupsi & RUU Intelijen

Dalam sepekan terakhir, perdebatan terkait dengan pembahasan RUU Anti Korupsi dan RUU Intelijen menjadi pemberitaan yang hangat di sejumlah media. Pro dan kontra tersebut berpangkal pada sejumlah pasal dalam RUU tersebut yang dianggap tidak mencerminkan komitmen pemerintah dalam dua hal terkait tersebut: pemberantasan korupsi dan pengefektifan fungsi lembaga intelijen dalam negara demokratik.